Indeks Pemerintah

Komisi VI DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Nomor 18 tahun 2003 tentang BUMN dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi undang-undang.

Komnas HAM buka suara terkait kasus penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Pemerintah bakal mengendalikan impor tapioka dan singkong guna menjaga stabilitas harga dalam negeri.

Pemerintah mencabut SHGB dan SHM milik anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) atas pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Maruarar Sirait, mengungkap bahwa investor yang bersedia mendanai pembangunan satu juta rumah tidak hanya Qatar.

OJK meminta perusahaan-perusahaan properti untuk melakukan penawaran umum perdana di pasar modal sebagai bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkap alasan terjadinya penurunan biaya haji pada 2025.

Kemendikdasmen menetapkan target 98 persen satuan pendidikan akan menerima dana pada penyaluran pertama pada Januari 2025.

Tidak ditemukan pengumuman resmi yang membenarkan klaim bahwa Presiden Prabowo akan meliburkan sekolah selama satu bulan penuh pada bulan Ramadan 2025.

Tidak ada keterangan resmi yang membenarkan klaim bahwa Nicke Widyawati terlibat kasus korupsi di PT Pertamina yang merugikan negara Rp1,7 triliun.

Masyarakat sipil dan media bisa terus mendorong DPR untuk kembali ke khittah-nya.

Mengutip kalimat dalam bahasa Arab, Sri Mulyani mengatakan bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa.

Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat ketua Wantimpres akan dijabat secara bergilir tergantung SK presiden.

Muhammadiyah akan menjalankan tambang dengan prinsip kehati-hatian dan tidak berorientasi bisnis semata.

PP 49 Tahun 2022 menegaskan bahwa jasa yang bersifat strategis, termasuk jasa pelayanan kesehatan medis, dibebaskan dari pengenaan PPN.

Indonesia diharapkan bisa berperan lebih banyak dalam meredam eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama mencegah terjadinya perang Iran vs Israel.

Informasi terkait beras langka karena pemerintah mengekspor beras sebanyak 2,5 juta ton ke China bersifat salah dan menyesatkan.

Pemerintah dan NU berbeda dengan Muhammadiyah dalam mengawali puasa Ramadhan 2024. Akan tetapi, lebaran Idulfitri berpotensi bareng. Kapan lebaran 2024?

Panen beras diperkirakan baru terjadi pada Maret dan April sehingga diprediksi bisa membuat harga beras kembali turun.

Apindo menuturkan ketidakstabilan regulasi yang ditentukan pemerintah membuat peluang investasi seret di Tanah Air.