Indeks Pemerintah

Ikhtiar ini dilakukan lewat Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang diluncurkan bersama KPK.

Natalius Pigai menegaskan kewajiban pemerintah adalah memastikan perlindungan hukum bagi pembela HAM.

Supratman Andi Agtas, mengatakan pentingnya memasukkan karya jurnalistik sebagai bagian dari objek yang dilindungi dalam regulasi hak cipta.

Airlangga mengatakan, pembatasan penggunaan kendaraan dinas akan dikecualikan bagi kendaraan operasional dan kendaraan listrik.

Tina mengatakan tindakan kekerasan seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Airlangga Hartarto menyatakan penerapan WFA menjelang Lebaran 2026 untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Langkah strategis Danantara untuk mengempit saham BEI bisa berdampak terhadap kredibilitas pasar modal dalam jangka panjang. Baik atau buruk?

Pemerintah Aceh melarang mengomersialisasikan kayu terhanyut banjir tersebut selain membangun fasilitas umum dan rumah warga terdampak.

Acara Semangat Awal Tahun 2026 by IDN Times menjadi momentum penting untuk memulai
tahun dengan optimisme dan kolaborasi.

Pemerintah menegaskan seluruh pemohon tidak kehilangan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 47 UU TNI.

Andina juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan beretika.

Prabowo menegaskan jabatan yang ia emban bersumber dari rakyat dan karena itu harus diabdikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

TPA Cipeucang hanya mampu menampung antara 300-400 ton sampah per hari. Padahal, volume sampah yang dihasilkan Kota Tangsel sekitar 1.000 ton per hari.

Ketidaksiapan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan pemerintah dinilai jadi tiga faktor utama yang menyebabkan bantuan internasional sejauh ini masih ditolak.

Beleid itu disepakati dibawa ke tingkat II atau Rapat Paripurna (rapur) DPR RI di masa mendatang untuk disahkan menjadi UU.

Ia menyebut Kemendukbangga akan menyosialisasikan soal pencegahan bullying kepada masyarakat.

Beleid tersebut harus disahkan sebelum Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) hasil revisi berlaku pada 2 Januari 2026.

RUU tersebut merupakan tindak lanjut usai KUHAP disahkan menjadi UU.

Alasan pengamatan hakim bisa menjadi alat bukti lantaran adanya kesulitan dalam menemukan alat bukti yang cukup di beberapa kasus pidana.

Dari simbol ke sistem, langkah Takaichi di Jepang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dimulai dari diri sendiri.