Indeks Pemerintah

Komdigi tengah mengklasifikasi platform digital berdasarkan risikonya terhadap anak dan remaja.

Kemarin, Pemkab Tangerang melalui BPKAD, bilang laporan BPK adalah “asumsi sepihak”. Hari ini, justru mengakui temuan tersebut.

Trauma healing Dinkes Kota Mataram diberikan melalui sesi konsultasi, dapur umum Dinsos Kota Mataram melayani 6.000 porsi per hari.

Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta pemerintah ikut memberi perhatian terhadap kesejahteraan jurnalis.

Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan surat utang global (gloal bond) pemerintah.

Pemerintah bakal mengirimkan nama calon Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) serta nama calon dubes lain ke pihak legislatif, Rabu besok.

Abu vulkanik telah ganggu aktivitas warga, cemari sumber air bersih, dan rusak lahan pertanian.

Sopir truk tuntut Bupati Subang tinjau ulang aturan pembatasan jam operasional truk sebab kurangi waktu kerja dan berdampak ke pendapatan.

Banyuwangi Melayani bakal menyajikan sejumlah nomor WhatsApp dari masing-masing kepala dinas hingga tenaga teknis yang membidangi.

Mbah Tupon malah jadi tergugat III dalam perkara perdata oleh tersangka yang hendak dia pidanakan.

Perusahaan asal Korea Selatan mengeluhkan sejumlah ketidaksesuaian antara janji pemerintah dengan realisasi fasilitas investasi.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan DPR telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait Revisi KUHAP.

Menko PMK, Pratikno, menyatakan kementerian terkait tengah mempersiapkan tindak lanjut dari putusan MK soal pendidikan atau sekolah gratis.

Biaya konsumsi pejabat per rapat hampir lima kali lipat lebih mahal dari pengeluaran makan rata-rata masyarakat Indonesia per hari.

"Akan ada tafsir tunggal yang diberikan oleh negara, pemerintah, terhadap sejarah kita. Dan itu yang membuat kita merasa perlu untuk mempersoalkannya."

Berapa persen survei lembaga IPO mengenai kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo? Simak penjelasannya pada artikel berikut ini.

Meski tidak masuk kategori peretasan, penyusupan konten judol di situs pemerintah menunjukkan adanya kelalaian administratif tata kelola digital.

Pengambinghitaman yang dilakukan institusi bisa menyebabkan ketidakstabilan. Itu bak lingkaran setan, sebab kebohongan harus ditutup dengan kebohongan lain.

Lembaga ad hoc bersifat sementara dan pembentukannya untuk tujuan tertentu. Lantas, apa itu lembaga ad hoc, contoh dan penjelasannya?