Masuk tirto.id
tirto.id - Sejumlah kontraktor proyek jalan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dirundung kekhawatiran bakal merugi. Situasi ini dipicu kenaikan harga aspal yang melonjak hingga 20 persen pada awal April 2026.
Kenaikan tajam ini memaksa para pelaksana proyek mempercepat pengerjaan. Siasat ini dilakukan guna menghindari potensi kerugian besar akibat membengkaknya biaya operasional di luar kontrak.
Salah satu kontraktor yang diliputi kekhawatiran adalah Ryan. Dia mengungkapkan harga aspal curah dari Cilacap yang sebelumnya sekitar Rp9.400 per kilogram pada Maret 2026, kini naik menjadi Rp11.565 per kilogram.
Sementara itu, harga aspal kemasan drum eks Gresik juga mengalami kenaikan dari Rp11.600 per kilogram pada Maret 2026 menjadi Rp13.600 per kilogram pada April 2026.
Harga tersebut, kata Ryan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen, biaya pengiriman, serta ongkos bongkar muat sehingga harga yang dibayar di lapangan berpotensi lebih tinggi.
Ryan mengaku, kenaikan harga aspal membuat pelaksana proyek harus mempercepat pekerjaan agar tidak menanggung kerugian lebih besar.
"Harus segera selesai. Kalau berlarut-larut saya bisa kehabisan biaya untuk menutupi kerugian. Kenaikan saat ini sudah cukup berat," ujarnya di Blora, Jumat (10/4/2026) dikutip dari Antara.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Widyaningsih, mengatakan, hingga kini belum ada rapat lanjutan terkait kemungkinan penundaan lelang atau tender proyek di lingkungan pemerintah daerah akibat kenaikan harga aspal.
"Masih berjalan biasa. Belum ada rapat penundaan. Kalau kenaikan harga itu tidak berpengaruh terhadap pengadaan, mungkin nanti pada tahap pelaksanaannya," ujarnya.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora, Danang, menegaskan, hingga saat ini belum ada rencana penundaan pengerjaan proyek jalan meskipun harga aspal meningkat.
"Belum ada rapat lanjutan terkait kenaikan harga aspal. Tapi tidak ada penundaan pengerjaan, tentu juga perlu arahan dari kepala dinas," ujarnya.
