tirto.id - Di saat terjadinya Peristiwa G30S 1965, Mayor Jenderal Raden Haji Soedirman sedang menjadi komandan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung. Seperti kebanyakan perwira Angkatan Darat, dia berdiri melawan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sebelum 1965 begitu berani berseberangan dengan Angkatan Darat dan menjadi kekuatan politik penting di Indonesia.
Di masa kepemimpinannya, Seskoad cukup berani berbeda opini dengan rezim Sukarno. Salah satu contohnya adalah keberanian menjadikan “musuh” rezim sebagai pengajarnya.
Wakil Soedirman di Seskoad adalah Brigadir Jenderal Suwarto. Menurut Soe Hok Gie dalam artikel “Kuli Penguasa atau Pemegang Saham” yang terhimpun dalam buku Zaman Peralihan (1995, hlm. 56), Suwarto kerap mengundang para pemikir dari universitas untuk ikut mengajar di Seskoad. Itu membuat Seskoad jadi lebih dekat dengan para intelektual kampus.
Di pertengahan dekade 1960-an, Soedirman yang lahir di Bojonegoro pada 13 Agustus 1913 itu tergolong jenderal senior di Angkatan Darat. Kebanyakan jenderal di Angkatan Darat saat itu lahir sekitar tahun 1920-an dan setelahnya. Secara usia dia bahkan lebih senior ketimbang orang nomor satu di Angkatan Darat, Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani (kelahiran 1922).
Usia Soedirman ketika G30S 1965 meletus sudah 52 tahun dan belum ada tengara dia akan pensiun. Setelah Ahmad Yani terbunuh, kepemimpinan Angkatan Darat jatuh ke tangan Mayor Jenderal Soeharto yang sebelumnya adalah Panglima Kostrad.
Tersisih dari ABRI
Soedirman yang kenyang pengalaman itu sebenarnya amat cocok untuk mengisi jabatan Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, setelah Soeharto menjadi pejabat Presiden, posisi itu justru diserahkan kepada deputinya, yaitu Mayor Jenderal Maraden Panggabean.
“Jenderal Panggabean yang jauh lebih junior dari Sudirman adalah penganut kristen dari tanah Batak, Sumatra utara dan sebagian besar dinas militernya berlangsung di luar Jawa,” tulis Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016, hlm. 48).
Kasus ini jadi tengara pragmatisme Soeharto dalam menjalankan kekuasaan. Dia bukan seorang yang terpaku pada senioritas atau latar belakang agama. Dalam beberapa kasus suksesi jabatan, beberapa orang yang ditunjuknya sering kali bukanlah tokoh dengan latar belakang sempurna.
Menurut Salim Said, para panglima ABRI yang dipilihnya justru adalah perwira-perwira yang tidak mengakar di ABRI. Selain Maraden Panggabean, contoh lain yang bisa diajukan adalah Benny Moerdani dan M. Jusuf.
Salim Said menduga, Soeharto memandang Soedirman sebagai “potensi ancaman bagi kekuasaannya.” Dalam hal ini, Soedirman punya kesamaan dengan Kemal Idris yang dikenal sebagai perwira efektif. Baik Kemal maupun Soedirman sebetulnya sama-sama punya andil dalam proses kenaikan karier politik daripada Soeharto.
Setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soedirman justru tergeser ke luar tubuh Angkatan Darat. Posisi komandan Seskoad lalu diserahkan kepada Jenderal Suwarto yang sedang sakit-sakitan. Soedirman lantas ditunjuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dari 1966 hingga 1970. Lalu, antara 1973 hingga 1978, dia kembali menjadi anggota DPR.
Perwira Kritis
Soedirman merintis karier sebagai tentara dari daerah asalnya, Bojonegoro. Dia adalah jenderal yang cukup sohor di Jawa Timur. Dia adalah perwira yang berani kritis terhadap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel Abdul Haris Nasution yang “terpaksa” masuk dalam kancah politik sejak 1952.
Pada tahun itu, Nasution dan pengikutnya menuntut Presiden Sukarno membubarkan parlemen. Tuntutan itu didemonstrasikan Nasution dan pendukungnya dengan cara yang cukup provokatif: memobilisasi pasukannya mengelilingi Istana Kepresidenan dan mengarahkan moncong meriam ke arah istana. Aksi itu kemudian dikenang dengan dengan sebutan Peristiwa 17 Oktober 1952.
Sayidiman Suryohadiprojo dalam Kepemimpinan ABRI (1996, hlm. 302) menyebut para perwira Jawa Timur dalam komando Tentara dan Teritorium Brawijaya V memberikan perlawanan yang cukup keras terhadap langkah-langkah Nasution. Soedirman adalah salah satu pucuk pimpinan perlawanan itu.
Setelah peristiwa itu, seperti dicatat Harsya Bachtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (1988, hlm. 327), Soedirman dipercaya menjadi Panglima Tentara dan Teritorium Brawijaya V Jawa Timur. Dia memulainya sebagai pejabat panglima (1952-1954) dan kemudian sebagai panglima penuh (1954-1956). Sebelum akhirnya ditunjuk menjadi komandan Seskoad (1956-1957), Soedirman sempat menjabat sebagai Panglima Daerah Pertempuran Sulawesi Selatan dan Tenggara.
Sikap kritisnya itu tetap melekat saat dia menjabat anggota DPR. Kali ini, dia kritis terhadap pemerintahan daripada Soeharto. Itu adalah pilihan berisiko karena anaknya, Mochamad Basofi Soedirman, saat itu sedang meniti karier militer di Korps Baret Merah.
Soedirman kerap berkumpul dengan para purnawirawan jenderal dalam Forum Studi & Komunikasi (FOSKO). Organisasi itu berdiri pada akhir 1977 atas inisiatif Sudirman dan Sukanda. Meski pernah jadi penentang Nasution pada 1952, Soedirman tidak ragu untuk berkomunikasi dengan mantan bosnya itu. Mereka juga menjadi bagian dalam Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB).
“Saat Fosko berdiri, Soedirman sempat berbicara dengan Nasution apakah akan bergabung atau tidak. Begitu juga saat LKB dimulai, Nasution bertanya apakah akan bergabung atau tidak,” tulis David Jenkins dalam Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics, 1975-1983 (2010, hlm. 141-142).
Para jenderal itu adalah orang-orang yang kritis kepada Soeharto. Termasuk juga kritis pada cara Soeharto menafsirkan Pancasila.
Di masa tuanya, Soedirman tetap aktif di berbagai organisasi, di antaranya Pramuka, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Pendidikan Tinggi Dakwah Islam. Hal ini tidak mengagetkan karena jenderal lulusan Normaal School itu pernah menjadi guru dan seorang muslim taat.
Jenderal didikan Jepang ini tutup usia pada 1993. Sebelum mangkat, Soedirman sempat melihat anak laki-lakinya, Basofi Soedirman, mengikuti jejaknya menjadi jenderal di TNI. Serupa ayahnya, Basofi Soedirman juga pernah terpinggirkan karena digeser ke jabatan sipil sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta lalu Gubernur Jawa Timur.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
