Gus Yahya Soroti Masa Depan Organisasi & Identitas Warga NU

tirto.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyoroti batas identitas ke-NU-an yang kian cair di tengah masyarakat sebagai salah satu tantangan mendasar dalam merumuskan arah masa depan organisasi.

Menurut Gus Yahya, pembahasan mengenai masa depan NU harus diawali dengan menjawab kembali definisi mendasar dari NU itu sendiri.

"Kalau zaman generasi awal dulu mungkin lebih mudah, walaupun tidak dirumuskan secara eksplisit, orang dengan mudah menandai NU itu apa," kata Yahya dalam keterangan yang diterima Tirto, Selasa (25/8/2026).

Gus Yahya memaparkan dua fenomena utama yang melatarbelakangi cairnya identitas tersebut.

Pertama, batas sosial dan kultural antara warga NU dan non-NU telah mengalami perubahan signifikan hingga melebur.

"Gus Dur tahun 80-an memperkenalkan wacana tentang pesantren sebagai subkultur dan sekarang sudah enggak ada karena batas sosial, batas kultural sudah hilang semua, sudah lebur," jelasnya.

Fenomena kedua adalah melonjaknya pengakuan identitas NU di ruang publik yang ia amati sejak 2010 saat menjabat sebagai Katib PBNU.

Mengutip survei Indo Barometer pada 2010, kata Yahya, sebanyak 47 persen populasi Muslim Indonesia mengaku sebagai warga NU.

Angka keterikatan tersebut melonjak tajam jika dibandingkan dengan exit poll Pemilu 2004 (35 persen) serta survei LSI Denny JA pada 2005 (27 persen). Pada 2023, angka pengakuan warga NU meningkat drastis mencapai 56 persen.

"Ini luar biasa. Bayangkan dalam waktu hanya 18 tahun," katanya.

Sebagai pembanding, perolehan suara partai NU pada Pemilu 1955 berada di kisaran 18 persen dan hanya naik menjadi sekitar 27 persen dalam kurun waktu 50 tahun hingga 2005.

"Tapi dari 2005 sampai 2023 tambahnya lebih dari dua kali lipat. Jadi 56 sekian persen. 2024 Hasanudin Ali dari Survei Al-Farah itu bikin survei sendiri, hasilnya 57,2 persen dari populasi muslim," jelasnya.

Gus Yahya menegaskan fenomena tersebut patut dikaji mendalam karena pengakuan responden merupakan identifikasi eksplisit, bukan sekadar indikator kultural semata.

Data BAIS pada 1999 menunjukkan tradisi amaliyah NU seperti tahlilan, yasinan, salat tarawih 23 rakaat, dan qunut telah dijalankan oleh sekitar 63 persen penduduk Muslim Indonesia.

"Lalu NU dipersepsikan sebagai barang apa sekarang? Sementara, ya, kita menyadari realitas kehidupan NU sendiri itu juga mengalami perubahan-perubahan," katanya.

Merespons pergeseran ini, Gus Yahya mendorong konsolidasi struktural agar struktur Jam'iyyah bertransformasi menjadi model yang lebih formal dan menjadi rujukan utama dalam mendefinisikan (ta'rif) NU.

Bukan justru larut dalam persepsi umum masyarakat yang cair.

"Kalau struktur tidak bisa menjadi rujukan dari ta'rif NU, maka justru struktur ini yang kemudian larut ke dalam persepsi ke-NU-an yang awam di tengah-tengah masyarakat luas dan itu secara kultural sudah mulai terjadi," jelasnya.

"Maka itu yang saya tawarkan ketika saya mencalonkan diri di Lampung itu bahwa saya ingin melakukan konsolidasi struktural dengan mentransformasikan model struktural NU dari model kasual menjadi model yang lebih formal," sambungnya.

Selain pembenahan internal, Gus Yahya menegaskan pentingnya reposisi NU di kancah nasional dan global.

Di ranah politik domestik, ia mengingatkan kembali semangat Khittah Muktamar Ke-27 di Situbondo untuk menjaga jarak setara dari seluruh kekuatan politik kekuasaan, mengingat sebaran pemilih NU terdistribusi ke banyak partai politik.

"Saya berpikir untuk memperkuat apa yang sudah dihasilkan Muktamar ke-27 di Situbondo untuk kembali ke Khittah dengan menaruh NU dari semua kontestasi politik kekuasaan dan menempatkan NU sebagai buffer dari sistem politik ketika melakukan engagement dengan masyarakat," jelasnya.

Sedangkan di tingkat internasional, Gus Yahya menekankan agar NU tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pelaku aktif yang menyodorkan solusi nyata terhadap dinamika global.

"Maka saya berpikir bahwa kita harus berusaha menjadi active player di dalam percaturan internasional. Kita harus menawarkan inisiatif dan menawarkan gagasan-gagasan terkait berbagai macam isu yang dipertarungkan. Itu juga membutuhkan positioning di dalam konstelasi internasional," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Endin AJ Soefihara, turut menggarisbawahi tantangan kriteria kepemimpinan tertinggi di PBNU.

"Jadi, Ketua Umum PBNU itu kan syaratnya memiliki kapasitas keilmuan, terkenal, lalu spiritualitasnya tinggi. Itu kan syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu punya logistik. Itu baru syarat Ketua Umum PBNU," katanya.

"Cuma untuk terkenal dan punya spiritual dan punya logistik, itu celakanya harus jadi Ketua Umum PBNU dulu," imbuhnya.