Membaca Arah Ekspansi Grup Djarum & Taipan RI di Luar Negeri

tirto.id - Ekspansi investasi keluarga Hartono ke luar negeri senilai sedikitnya 1,4 miliar dolar AS menjadi sorotan ketika pemerintah berupaya menjaga kepercayaan dunia usaha dan mendorong investasi sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Selama ini, keluarga Hartono dikenal memiliki konsentrasi aset yang besar di Indonesia, terutama melalui Djarum dan PT Bank Central Asia Tbk.

Namun, sejak 2023, sejumlah entitas yang terhubung dengan keluarga Hartono semakin aktif melakukan investasi di luar negeri. Laporan Bloomberg yang dikutip Tirto sebelumnya mencatat, keluarga Hartono meningkatkan investasi di luar negeri melalui sejumlah entitas yang terhubung dengan mereka.

Salah satunya Evergreen Hill Enterprise, perusahaan berbasis di Singapura yang menurut penelusuran Bloomberg dimiliki PT Eragraha Pirante, perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki keluarga Hartono.

Pada 2023, Evergreen Hill disebut mengakuisisi bisnis kertas khusus di Amerika Serikat senilai 669 juta dolar AS. Setahun kemudian, perusahaan tersebut kembali mengakuisisi produsen kertas rokok di Austria dengan nilai sekitar 360 juta euro. Jika dirupiahkan, nilai kedua investasi tersebut mencapai sekitar Rp19,15 triliun dengan asumsi kurs sekitar Rp17.637 per dolar AS dan Rp20.405 per euro.

Laporan tersebut juga mencatat keluarga Hartono belakangan meningkatkan aset di luar negeri, termasuk investasi pada perusahaan perangkat lunak jasa keuangan di Singapura dan rencana akuisisi lainnya.

Besarnya nilai investasi itu kemudian memunculkan pertanyaan: apakah ekspansi tersebut semata-mata strategi bisnis atau mulai mencerminkan perubahan perhitungan kelompok usaha besar Indonesia terhadap risiko dan peluang investasi di dalam negeri?

Bloomberg mengutip analis senior Asia di Verisk Maplecroft Laura Schwartz yang menilai pendekatan pemerintah yang dinilai berubah-ubah terhadap pelaku usaha belum memperbaiki kekhawatiran investor mengenai stabilitas dan konsistensi kebijakan.

"Pendekatan pemerintah yang berubah-ubah terhadap para pemimpin bisnis Indonesia tidak memperbaiki kekhawatiran investor," tutur Schwartz, dikutip Senin (14/9/2026).

Namun, Corporate Communication Djarum Budi Darmawan membantah bahwa ekspansi tersebut merupakan respons terhadap kondisi ekonomi, regulasi, maupun politik di Indonesia. Kepada Tirto, dia menjelaskan, investasi luar negeri merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan, khususnya untuk memperkuat lini pabrik kertas yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.

"Akuisisi pabrik tersebut adalah strategi bisnis (Djarum Group)," katanya melalui aplikasi perpesanan, Minggu (13/9/2026).

Menurut Budi, ekspansi tersebut bahkan sudah dilakukan pada 2023 dan 2024, ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden. "Langkah strategis bisnis yang mengintegrasikan portofolio pabrik kertas untuk digunakan di industri hasil tembakau dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 atau pada era Presiden Joko Widodo," kata Budi.

Akuisisi pabrik di Austria juga disebut sebagai bagian dari strategi bisnis. Produk kertas yang dihasilkan tidak hanya digunakan Djarum, tetapi juga dijual kepada industri hasil tembakau di berbagai negara.

"Produk kertas dari pabrik tersebut selain dibutuhkan Djarum juga dibutuhkan industri hasil tembakau di dunia," ujarnya.

Djarum juga membantah bahwa investasi tersebut dilakukan dengan menggunakan modal yang sebelumnya berada di Indonesia. Menurut Budi, seluruh pendanaan akuisisi pabrik kertas tersebut menggunakan pinjaman asing.

"Sesuai namanya sumber pendanaan menggunakan pinjaman asing, maka tidak pakai modal yang ada di Indonesia," tegas Budi.

Dengan demikian, transaksi tersebut menurut Djarum tidak dapat dipandang sebagai pemindahan modal dari Indonesia ke luar negeri. Di dalam negeri sendiri, komitmen investasi Djarum Group juga disebut masih kuat di mana lebih dari 90 persen portofolio bisnis Djarum masih berada di Indonesia.

Pada pemerintahan Prabowo Subianto, Grup Djarum juga melakukan ekspansi di dalam negeri. Di antaranya akuisisi SariWangi melalui PT Savoria Kreasi Rasa senilai Rp1,5 triliun pada 2026.

Selain itu, pada Juli 2026 Djarum memulai pembangunan kawasan peternakan sapi perah dan industri susu di Brebes, Jawa Tengah. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp1,2 triliun dengan luas lahan sekitar 710 hektare. Pengembangan kawasan tersebut diarahkan untuk memperkuat industri susu dan peternakan nasional.

Bukan Anomali

Secara umum, aksi Grup Djarum memang sama sekali belum cukup untuk menyimpulkan terjadinya perpindahan modal besar-besaran dari Indonesia. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai hal tersebut sebagai sebuah strategi yang normal dalam bisnis.

Perusahaan dapat memperluas pasar, melakukan diversifikasi aset dan sumber pendapatan, sekaligus membangun rantai pasok global.

"Secara ekonomi, ekspansi perusahaan Indonesia ke luar negeri adalah strategi normal untuk diversifikasi pasar, aset, dan sumber pendapatan. Jadi, kasus seperti Djarum belum cukup untuk disebut capital flight atau bukti naiknya political risk, apalagi investasi langsung ke Indonesia masih tetap masuk," kata Rizal saat dihubungi Tirto, dikutip Senin (14/9/2026).

Persoalannya kemudian adalah bagaimana membedakan ekspansi bisnis yang normal dengan strategi perusahaan mengurangi risiko dari pasar domestik.

Jika perusahaan keluar negeri untuk mencari pasar baru atau peluang bisnis yang lebih menguntungkan, langkah tersebut merupakan strategi pertumbuhan yang sehat. Sebaliknya, persoalan berbeda muncul jika investasi ke luar negeri dilakukan karena perusahaan merasa regulasi di Indonesia semakin tidak pasti, biaya berusaha meningkat, atau risiko politik bertambah.

Dalam kondisi tersebut, investasi luar negeri dapat berubah fungsi menjadi risk hedging alias lindung nilai. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan di pasar baru, tetapi juga menyebarkan risiko agar tidak terlalu bergantung pada kondisi satu negara.

"Jika perusahaan berekspansi keluar karena mencari pasar baru, itu sehat dan prospek. Tetapi jika karena regulasi makin tidak pasti, biaya berusaha naik, atau risiko politik meningkat, maka menunjukkan outward investment mulai berfungsi sebagai risk hedging terhadap Indonesia," ujar Rizal.

Masalahnya, motif tersebut tidak selalu dapat diketahui hanya dari satu transaksi. Karena itu, indikator yang lebih penting bukan keputusan Djarum semata, melainkan tren investasi perusahaan Indonesia secara keseluruhan.

Rizal mengatakan hubungan antara investasi Indonesia di luar negeri atau outward foreign direct investment (FDI), investasi dalam negeri, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan investasi asing yang masuk ke Indonesia perlu diperhatikan secara bersamaan.

Jika peningkatan investasi ke luar negeri berlangsung konsisten ketika investasi domestik melemah, pola tersebut dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan mulai melihat peluang dan risiko investasi di luar negeri lebih menarik dibandingkan di Indonesia.

Namun, kondisi tersebut belum terlihat cukup kuat saat ini. "Saat ini sinyalnya ada, tetapi belum cukup disebut capital flight. Outward FDI Indonesia memang meningkat, namun investasi domestik masih tumbuh," ujarnya.

Alarm yang lebih serius baru muncul apabila peningkatan investasi luar negeri berlangsung bersamaan dengan pelemahan investasi baru dan reinvestasi domestik.

Data pemerintah menunjukkan investasi di Indonesia masih mengalami pertumbuhan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja.

Pada kuartal II 2026, realisasi investasi mencapai Rp511,8 triliun, tumbuh 7,1 persen secara tahunan, dengan Penanaman Modal Asing (PMA) atau FDI menyumbang sekitar Rp257,7 triliun, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sekitar Rp254,1 triliun.

Pemerintah bahkan menargetkan investasi 2027 mencapai Rp2.322 triliun sebagai bagian dari upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Tetapi pertumbuhan investasi tersebut tidak otomatis berarti risiko politik Indonesia rendah. Investasi asing dapat tetap masuk ketika tingkat keuntungan dan insentif yang tersedia masih mampu mengompensasi risiko yang ditanggung investor.

Karena itu, angka FDI saja tidak cukup untuk menilai kualitas iklim investasi. Pemerintah perlu melihat pula investasi yang batal masuk, proyek yang ditunda, serta modal yang memilih negara lain akibat ketidakpastian kebijakan.

"Yang penting bukan hanya berapa FDI yang masuk, tetapi berapa investasi yang hilang karena ketidakpastian kebijakan," ujarnya.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena pemerintah menargetkan investasi dalam skala besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II 2026, dengan pertumbuhan secara kumulatif pada semester I mencapai 5,45 persen.

Sementara itu, PMTB sebagai salah satu indikator investasi dalam perekonomian masih mencatat pertumbuhan sebesar 5,96 persen secara tahunan pada paruh pertama 2026.

Tak Hanya Grup Djarum

Ekspansi perusahaan Indonesia ke luar negeri sendiri bukan fenomena yang hanya dilakukan keluarga Hartono. Sejumlah kelompok usaha besar Indonesia seperti Salim Group, Alfa, Dexa, Sinar Mas, hingga RGM juga telah mengembangkan bisnis di luar negeri.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rhenald Kasali, menilai ekspansi perusahaan Indonesia ke luar negeri merupakan sesuatu yang wajar, bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi perusahaan nasional yang ingin berkembang.

Indonesia, kata dia, perlu memiliki perusahaan yang mampu memperluas bisnis ke pasar internasional.

"Menurut saya ekspansi ke luar negeri adalah keharusan. Indonesia saat ini sudah harus melebarkan usaha ke mancanegara," kata Rhenald, dikutip Senin (14/9/2026).

Karena itu, ekspansi keluarga Hartono tidak semestinya langsung dibaca sebagai indikasi perpindahan modal dari Indonesia. Menurut Rhenald, porsi terbesar investasi perusahaan tersebut masih dilakukan di dalam negeri. Aktivitas Djarum Group juga tidak terbatas pada industri rokok.

"Mereka bukan hanya usaha perbankan, kuliner, elektronik dan rokok, tapi juga media dan menghidupkan kota Kudus dengan pendidikan vokasi yang berkualitas," terangnya.

Meski menilai ekspansi ke luar negeri sebagai hal yang wajar, Rhenald tidak menampik adanya persoalan terkait risiko politik dan iklim investasi Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Kalau political risk di ASEAN memang Indonesia saat ini sedang dalam pengamatan dunia," kata dia.

Rhenald juga menyinggung pergerakan credit default swap (CDS) Indonesia sebagai salah satu indikator yang menurutnya perlu diperhatikan. Pergerakan CDS menunjukkan perubahan premi yang dibayar untuk memperoleh perlindungan terhadap risiko gagal bayar suatu instrumen atau negara.

Secara umum, premi CDS yang lebih tinggi menunjukkan investor membutuhkan kompensasi lebih besar untuk menanggung risiko tersebut.

Di sisi lain, perubahan arah kebijakan pemerintah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Perubahan tersebut tidak selalu berarti buruk, tetapi perlu disertai kepastian dan komunikasi yang baik kepada pelaku usaha.

Ia juga menilai persoalan korupsi dan risiko regulasi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Karena itu, menurut Rhenald, pemerintah perlu memastikan dunia usaha tetap merasa nyaman menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia.

"Jadi yang penting sekarang menjaga kondusivitas agar pelaku usaha nyaman," pungkasnya.