Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pemerintah daerah (pemda) berperan penting dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut dia, peran pemda diperlukan agar data yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) makin akurat.
"Saya ingin menegaskan bahwa peran pemda sangat dibutuhkan, aktif pemutakhiran, aktif pemanfaatan, ikut [melakukan] verifikasi lapangan dan sosialisasi ke masyarakat. Tanpa pemda, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak bisa maksimal," kata Gus Ipul pada Senin (13/7/2026).
Dia menyatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat. Rapat ini dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti jajaran pemerintah daerah secara daring, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Gus Ipul mengatakan, pembaruan DTSEN telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akurasi penyaluran bansos.
Setelah proses pengalihan data secara bertahap sejak Triwulan I 2025 hingga Triwulan II 2026, seluruh penerima bansos PKH dan sembako saat ini berasal dari kelompok Desil 1 hingga Desil 4. Tak ada lagi penerima bantuan dari luar empat desil terbawah itu.
"Ini bukti semakin nyata, semakin dimutakhirkan, tentu semakin tepat sasaran," tegasnya.
Dia menambahkan, hingga 12 Juli 2026, usulan pemutakhiran DTSEN yang masuk melalui Kemensos telah mencapai lebih dari 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, sekitar 5,5 juta usulan berasal dari pemerintah daerah.
"Khusus yang terbesar ini Jawa Barat, Jawa Tengah, disusul kemudian Jawa Timur. Dan Kota Bekasi menjadi kota yang paling aktif [memutakhirkan data]. Ini contoh yang harus kita dorong merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota," kata Gus Ipul.
Pemutakhiran DTSEN dilakukan lewat dua mekanisme: jalur formal dan jalur partisipasi dari warga. Di jalur formal, proses pemutakhiran data dimulai dari RT/RW, kemudian dilanjutkan ke kelurahan, pemerintah daerah, dinas sosial, Kemensos, sampai Badan Pusat Statistik (BPS).
Mekanisme tersebut memanfaatkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dijalankan para operator di leve desa dan dinas sosial. SIKS-NG pun sudah terintegrasi dengan sistem data dinas sosial daerah, Kemensos, serta DTSEN yang dikelola BPS.
"Inilah kanal resmi di mana tentu kita harapkan kontribusi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk benar-benar bisa terlibat dalam pemutakhiran ini. Jalur formal ini sangat strategis dan ini harus kita dorong terus," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri dan BPS atas dukungan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan Kemensos dalam proses pemutakhiran DTSEN.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah terus berperan aktif memperbarui DTSEN agar data yang dihasilkan semakin akurat.
"Kita minta pemda untuk aktif terlibat agar datanya lebih akurat dan bisa digunakan, baik oleh pemerintah pusat untuk bansos maupun juga untuk pemerintah daerah sendiri," kata Tito.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
