Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pemutakhiran data sosial dan keberhasilan program Sekolah Rakyat.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam audiensi empat kepala daerah, yakni Bupati Boalemo Rum Pagau, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman, Bupati Kepada Witiarso Utomo, dan Bupati Jayapura Yunus Wonda, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (30/6/2025).
"Sesuai arahan Presiden bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan sekolah rakyat. Memulainya dari data dulu harus dibenarkan. Presiden menugaskan BPS untuk mengelola data. Jadi tidak ada lagi kementerian, lembaga, daerah yang memiliki data sendiri-sendiri. Lalu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 namanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menambahkan, DTSEN dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali. Sebab itu, peranan kepala daerah dinilai penting.
"Usahakan setiap bulan ada pemutakhiran, cek data, nanti datanya kita berikan ke Dinsos untuk diperbaiki oleh Pak Bupati, terus cek. Masyarakat kita buka untuk ikut partisipasi lewat aplikasi cek Bansos, ada fitur usul sanggah," ujarnya.
Menurut dia, data yang akurat dapat memastikan penyaluran bantuan maupun program tepat sasaran. Keakuratan ini, kata Gus Ipul, menjadi solusi dari upaya intervensi.
Selain itu, Gus Ipul menyampaikan perkembangan Sekolah Rakyat yang akan dimulai dengan 100 titik rintisan yang dapat menampung 9.755 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mulai dijalankan pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Gus Ipul menambahkan, para siswa akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.
Lebih lanjut, Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menambah 100 titik lokasi Sekolah Rakyat. Pada tahun ini, kata Gus Ipul, dicanangkan 200 titik sekolah akan dibuka.
"Tahun ini akan buka 200 titik dengan kapasitas 20 ribu siswa," ujarnya.
Untuk tingkat SD, lanjut Gus Ipul, agar diizinkan masuk di kelas 1, walaupun telah berusia 9 atau 10 tahun. "Tidak apa umur 10, umur 9 masuk kelas 1, karena memang sebelumnya tidak sekolah dan ya itu tugas kita, ini negara hadir," sambung dia.
Di hadapan Gus Ipul, keempat kepala daerah tersebut menyatakan siap untuk berpartisipasi dalam menyukseskan Sekolah Rakyat di wilayahnya masing-masing.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
