Masuk tirto.id
tirto.id - Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia memprotes kebijakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai tidak adil bagi guru madrasah swasta.
Mereka menyoroti pengangkatan pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) menjadi P3K yang dinilai lebih cepat dibanding peluang guru madrasah untuk ikut seleksi.
Ketua Umum PGM Indonesia, Yaya Ropandi, menegaskan pihaknya tidak menolak program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Namun, pemerintah dinilai memperlakukan berbeda terhadap guru madrasah.
“Kami tidak iri terhadap program MBG. PGM Indonesia mendukung Pak sepenuhnya, karena yang dikasih makan itu adalah siswa-siswa kami. Hanya pada proses pengangkatan mereka Impresnya cepat diangkat menjadi P3K, sementara kami tidak,” ungkap Yaya dalam audiensi di hadapan para pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menurut Yaya, banyak guru madrasah telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun, namun belum mendapat pengakuan negara melalui status ASN atau PPPK. Ia menegaskan guru madrasah swasta hanya meminta kesempatan mengikuti seleksi, bukan jaminan kelulusan.
“Ini jeritan hati kami terutama dari daerah. Belum tentu kami diterima seleksi P3K, tetapi tolong dibuka regulasi ini bahwa guru swasta yang mengajar di swasta juga boleh ikut P3K atau ASN hari ini bisa,” kata Yaya.
PGM Indonesia berharap DPR dapat mendorong perubahan regulasi agar guru madrasah swasta mendapat kesempatan yang sama dalam seleksi P3K dan ASN.
“Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, kami guru swasta yang notabene swasta murni dari yayasan bisa diikutsertakan,” tutur Yaya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
