tirto.id - Gubernur Papua, Lukas Enembe angkat biaca terkait persekusi mahasiswa asal Papua di tiga kota yakni Malang, Surabaya dan Semarang yang berlangsung Jumat-Minggu (16-18/8/2019).
"Pemerintah Provinsi Papua menyatakan empati dan prihatin atas insiden yang terjadi di Kota Surabaya, Kota Semarang dan Kota Malang yang berakibat adanya penangkapan dan atau pengosongan Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya oleh aparat keamanan," kata Lukas dalam keterangan tertulis, Minggu (18/8/2019).
Persekusi dan kekerasan yang dialami mahasiswa asal Papua pada tiga kota tersebut bertepatan dengan momentum HUT RI ke-74.
"Pemerintah Provinsi Papua menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan sepanjang dilakukan secara proposional, profesional dan berkeadilan," lanjut dia.
Ia meminta agar aparat tidak melakukan pembiaran atas tindakan persekusi dan aksi main hakim sendiri oleh kelompok atau individu yang dapat melukai hati masyarakat Papua.
"Hindari adanya tindakan-tindakan mengganggu represif yang dapat menimbulkan korban jiwa, kegaduhan politik, dan rasa nasionalisme sesama anak bangsa," imbuh dia.
"Provinsi Papua merupakan wilayah Republik Indonesia yang dikenal sebagai Miniatur Indonesia sesungguhnya Yang Berbhineka Tunggal Ika. Penduduk Provinsi Papua beragam, multietnis, multiagama, multibudaya, yang hidup secara berdampingan," jelas dia.
Masyarakat asli Papua, kata dia, menyambut baik dan memperlakukan masyarakat non-Papua secara terhormat dan sejajar. Oleh karena itu, ia berharap kehadiran masyarakat Papua di berbagai provinsi harus juga diperlakukan sama.
"Hal ini merupakan komitmen kita bersama sebagai anak-anak bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang damai, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan beretika secara budaya," imbuh dia.
Ia mengimbau agar warga Papua yang berada di Provinsi Papua maupun seluruh wilayah Indonesia untuk merespon insiden Surabaya, Semarang dan Malang secara wajar.
Ia menyebut, jangan sampai ada tindakan-tindakan dari warga Papua yang bertentangan dengan norma-norma adat budaya maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Kepada masyarakat non-Papua di seluruh wilayah Indonesia, kata dia, diharapkan agar tetap menjaga harmoni kehidupan dan tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang inkonstitusional.
"Kita sudah 74 tahun merdeka. Seharusnya tindakan-tindakan intoleran, rasis dan diskriminatif tidak boleh terjadi di negara Pancasila yang kita junjung bersama," imbuh dia.
Selain itu, ia juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk ikut melakukan pembinaan terhadap pelajar atau mahasiswa Papua di wilayah masing-masing.
Hal itu, kata dia, sebagaimana Pemprov Papua juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada pelajar, mahasiswa, masyarakat papua yang berasal dari luar Papua.
"Hal ini merupakan upaya kita bersama untuk mencegah adanya insiden serupa di masa yang akan datang sekaligus dalam rangka merajut rasa nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa," ungkap dia.
Editor: Agung DH
