tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, merespons terkait calon presiden, Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah terkait penegakan hukum pada era Presiden Joko Widodo. Dia pun mengaku tidak tahu dan menyarankan agar menanyakan langsung kepada Menko Polhukam, Mahfud MD terkait hal tersebut
"Ya tentu harus ditanyakan kepada Menko Polhukam, karena saya menangani ekonomi. Pak Menko (Mahfud MD) menangani Polhukam," kata Airlangga di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, pun menilai masalah hukum merupakan tanggung jawab Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Tidak hanya itu, dia juga berharap seluruh partai dan paslon untuk tidak menebar pernyataan yang berpotensi terjadi perpecahan dalam masyarakat.
"Nah masalah hukum itu tanggung jawab Menko Polhukam. Jadi tanya Pak Menko Polhukam. Kalau dianggap jelek prestasinya ya ngga mungkin diajak jadi cawapres," tutur Doli.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani yakin pernyataan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal angka penegakan hukum jeblok tidak sembarangan. Dia yakin Ganjar punya data tentang klaim tersebut.
Puan mengatakan, sudah seharusnya penegakan hukum di Indonesia sesuai aturan. Ia berharap penegakan hukum tidak bernuansa tebang pilih di masa depan.
"Jadi memang kedepannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat, bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridornya tanpa ada tebang pilih," tutur Puan.
Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 terkait rapor penegakan hukum di era Jokowi, saat menjawab pertanyaan dari akademi UGM, Zainal Arifin Muchtar.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Intan Umbari Prihatin
