Indeks Penegakan Hukum Di Indonesia
Anies: Ini Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan
Berikut visi misi Anies dalam penegakan hukum di Indonesia yang disampaikan dalam debat capres 2024 yang digelar oleh KPU, 12 Desember 2023.
Anies Baswedan: Aturan Hukum Bukan untuk Tebang Pilih
Anies berharap Indonesia tidak bergeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan maka muruah dari rule of law harus dijaga dengan baik.
Golkar Minta Ganjar Tanyakan ke Mahfud soal Skor Penegakan Hukum
Airlangga meminta pernyataan Ganjar Pranowo soal angka penegakan hukum jeblok bisa ditanyakan langsung kepada Menko Polhukam, Mahfud MD.
Ganjar Nilai Potret Hukum Era Jokowi Buram: Kritik atau Gimik?
Kritik Ganjar, menurut analis politik, bisa jadi merupakan bentuk depresi politik, karena elektabilitasnya yang masih sulit bersaing dengan Prabowo.
Ganjar Nilai Jeblok Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Colek Mahfud
Kubu Prabowo menyoroti bagian penegakan hukum pemerintahan Jokowi justru banyak diisi oleh jajaran dari kubu Ganjar Pranowo.
Ganjar-Mahfud Ingin Perbaikan Sistem Hukum & Anti KKN
Aktor penegak hukum (APH) menjadi hal yang penting agar hukum di Indonesia menjadi tangguh dan benar-benar bisa imparsial.
Beda Sikap KPK & Kejagung soal Usut Perkara di Tahun Politik
Semestinya kasus korupsi tetap diproses bila alat buktinya cukup, tidak peduli apakah jelang pemilu atau tidak.
Persepsi Publik ke Polri Turun, tapi ke Penegakan Hukum di RI Naik
Kepercayaan publik terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia secara umum, menurut LSI mengalami kenaikan, meski kepada Polri menurun.
Apa yang Dimaksud dengan Penegakan Hukum di Indonesia?
Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum di Indonesia? Apa saja ciri-ciri negara hukum seperti Indonesia?
Mahfud Sebut Pemerintah Tak Ingin KPK Main Opini & Gantungkan Kasus
Menkopolhukam Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggantungkan kasus dan bermain opini dalam penanganan kasus.
Kemenhub Beri Toleransi Penegakan Hukum Bagi Taksi Online
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menerbitkan surat edaran terkait penundaan penegakan hukum taksi online yang sejatinya berlaku mulai 1 Oktober 2016.
Penegakan Hukum: Persepsi Publik Vs Kenyataan
Survei CSIS menunjukkan persepsi publik terkait kinerja pemerintah di bidang hukum mengalami kenaikan menjadi 62,1 persen. Namun, hasil survei ini tidak berbanding lurus dengan dukungan pemerintah terkait anggaran penegakan hukum di APBN, serta upaya pemerintah merevisi PP Nomor 99/2012 yang mengundang pro dan kontra karena dinilai akan membuat koruptor mudah mendapatkan remisi.
Era Jokowi-JK: Fokus Ekonomi, Abai Penegakan Hukum
Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dinilai lebih fokus pada sektor ekonomi, tetapi menganaktirikan penegakan hukum itu sendiri.
Anggota DPR: Pidato Jokowi Minus Pembahasan Penegakan Hukum
Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPR-DPD dinilai kurang menyebutkan secara gamblang terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia.