tirto.id - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, merasa heran dengan pernyataan capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, yang menilai penegakan hukum di era Joko Widodo jeblok usai putusan Mahkamah Konstitusi.
Menurut Nusron, seharusnya Ganjar menanyakan hal tersebut kepada cawapresnya sendiri, Mahfud MD. Sebab Mahfud merupakan pucuk penegakan hukum di era Presiden Jokowi sebagai Menkopolhukam.
“Suruh Pak Ganjar tanya Pak Mahfud. Saya tidak mau mendahului Pak Mahfud,” ujar Nusron kepada wartawan di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023).
Senada, Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Herzaky Mahendra Putra, menilai baru kali ini seorang capres mengkritisi cawapresnya sendiri.
Pasalnya, kata dia, penegakan hukum tidak terpisahkan dari kerja-kerja Menkopolhukham yang saat ini merupakan cawapres Ganjar.
“Mungkin sebelum berniat memperbaiki kinerja penegakan hukum dengan menjadi wapres ke depannya, sebaiknya Pak Mahfud fokus dulu bekerja dengan optimal sebagai Menko Polhukham,” ungkap Herzaky dihubungi reporter Tirto.
Ia menegaskan, KIM mendukung penuh upaya perbaikan penegakan hukum di berbagai lini. Herzaky juga mengapresiasi kinerja para penegak hukum.
“Namun, tetap ruang koreksi, kritikan, masukan, harus tetap ada. Agar penegakan hukum Indonesia semakin membaik ke depannya,” sambungnya.
Dalam keterangan terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor, menilai bahwa penilaian soal penegakan hukum harus dilakukan secara jelas.
“Penilaian hukum di bidang apa harus jelas. Jangan hanya lontar isu dan wacana tidak jelas,” kata pria yang akrab disapa Ferry ini, dihubungi reporter Tirto.
Ferry menambahkan, pendapat yang dilontarkan Ganjar merupakan sebuah asumsi liar. Lebih jauh, ia menganggap hal tersebut sebagai framing tidak jelas terhadap Jokowi.
“Sangat liar dan lebih kepada framing tidak jelas, hanya drakor (drama Korea),” ungkap Ferry.
Ia juga menyoroti bahwa bagian penegakan hukum pemerintahan Jokowi justru banyak diisi oleh jajaran dari kubu Ganjar Pranowo.
“Penilaian 5 (terhadap penegakan hukum) itu mereka sedang menunjuk diri mereka sendiri,” tutur Ferry.
Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 terkait rapor penegakan hukum di era Jokowi, saat menjawab pertanyaan dari akademi UGM, Zainal Arifin Muchtar.
Saat itu, mereka duduk dalam kesempatan yang sama pada acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023) Kemarin.
“Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok,” ucap Ganjar di acara tersebut.
Ganjar sendiri menghadiri acara tersebut menggunakan pakaian hitam. Hal itu dinilainya sebagai ekspresi keadaan Indonesia saat ini.
“Pilihan baju hitam melihat konstruksi Indonesia sekarang ini,” pungkas dia.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fahreza Rizky
