tirto.id - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengatakan dirinya bersama calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD menginginkan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Salah satunya anti terhadap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Menurutnya, aktor penegak hukum (APH) menjadi hal yang penting agar hukum di Indonesia menjadi tangguh dan benar-benar bisa imparsial.
"Karena rakyat akan kecewa karena dulu (Tahun) 98 terjadi perubahan besar, pasti menginginkan adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem ketatanegaraan, salah satunya anti KKN," kata Ganjar saat acara Deklarasi Maluku Voor Ganjar di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2023).
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyatakan pemerintah harus serius mengurus permasalahan hukum yang ada di Indonesia.
Berdasarkan diskusinya dengan cawapresnya, Mahfud MD, jika sistem kelembagaan yang sudah baik bisa segera dilaksanakan.
"Maka regulasi yang mengatur dengan ketat. Taruh lah kemudian tidak bisa menjangkau dalam pelaksanaannya, rasa-rasa mesti ada yang di-review," tuturnya.
Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo mengaku bakal bergerak cepat bersama cawapres Mahfud MD untuk memajukan bangsa seperti yang diharapkan masyarakat.
Mereka juga bakal mendobrak kemiskinan hingga menegakkan kesetaraan tanpa kecuali untuk perempuan, penyandang disabilitas, dan anak-anak.
"Kita dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan kebijakan setara, setara tanpa terkecuali," kata Ganjar usai di Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).
Tidak hanya itu, Ganjar dan Mahfud akan lebih tegas dalam penegakan hukum dan pemberantas korupsi, nepotisme. Kemudian, mereka juga bakal mengoptimalkan potensi alam yang kaya di Indonesia sehingga perekonomian masyarakat semakin maju dan sejahtera.
"Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang Mahfud, bukan tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia," ujar Ganjar.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Reja Hidayat
