Anggota DPR: Pidato Jokowi Minus Pembahasan Penegakan Hukum

Oleh: Yantina Debora - 16 Agustus 2016
Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPR-DPD dinilai kurang menyebutkan secara gamblang terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia.
tirto.id - Legislator dari Komisi I DPR Nurhayati Ali Assegaf menilai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPR-DPD tak menyebutkan secara gamblang terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia.

"Karena sepintas sekali, memang kita penting tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Saya kira tadi belum secara jelas," katanya di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2016) siang.

Khusus wilayah hukum, menurut Nurhayati, Presiden hanya sebatas menyebutkan soal terorisme salah satunya yang dilakukan kelompok Santoso.

"Saya menunggu bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Tadi hanya disebutkan tentang terorisme ya. Karena ini negara hukum, saya kira penting memasukkan soal penegakan hukum," tutur dia.

Di luar itu, lanjut dia, Presiden dapat menjelaskan secara jelas hasil-hasil yang telah dicapai, salah satunya perihal capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang tertinggi di Asia, dengan pertumbuhan 4,92 persen pada triwulan pertama 2016.

"Pidato presiden bagus ya, memberikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan presiden selama ini, hasil-hasilnya dan apa langkah ke depannya," pungkas dia.

Baca juga artikel terkait SIDANG TAHUNAN PARLEMEN atau tulisan menarik lainnya Yantina Debora
(tirto.id - Hard News)

Sumber: Antara
Penulis: Yantina Debora
Editor: Yantina Debora