tirto.id - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengeklaim pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah perolehan suara Prabowo-Gibran jauh mengungguli pasangan calon lain. Hal itu disampaikan Muzani di Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
"Komunikasi kami dengan partai-partai di luar koalisi sudah mulai terjalin, meskipun baru tahap awal dan komunikasi itu insya Allah akan terus kita lakukan," kaya Ahmad dikutip dari Antara.
Dia menjelaskan langkah tersebut dilakukan pihaknya dalam rangka merangkul seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan. Dia menuturkan, beberapa petinggi partai politik di luar koalisi pun sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan Prabowo. Namun saat ditanya siapa saja tokoh tersebut, Muzani enggan menjelaskan dengan rinci.
"Beliau belum ngomong detail tapi ada rencana itu, [bertemu] dari 1 dan 3," kata Muzani.
Terkait pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hasto Kristiyanto, soal sikap pihaknya berdiri sebagai oposisi, Muzani mengaku menghargai sikap tersebut.
"Kami menghormati tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan," ungkap Muzani.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menegaskan partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance. Dia menjelaskan berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.
Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.
“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ungkap Hasto.