tirto.id - Lama tidak terlihat batang hidungnya karena kabarnya akan menyepi untuk bertani, Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo nongol lagi. Semasa masih berseragam, Gatot adalah Panglima TNI di bawah Presiden Joko Widodo. Kini ia muncul di publik dengan klaim demi mempertanyakan beragam keputusan pemerintahan Jokowi. Bersama mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Gatot mendeklarasikan gerakan dengan nama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Sebagai salah satu inisiator, Din mengatakan ada sekitar 150 orang yang sudah bergabung dalam KAMI dan siap hadir dalam deklarasi tanggal 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi. Pada hari yang ditetapkan, ratusan orang membanjiri Tugu Proklamasi—sebagian besar tanpa mengindahkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Selain Gatot dan Din, di antaranya ada Amien Rais, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, Rachmawati Soekarnoputri, Rocky Gerung, Refly Harun, Abdullah Hehamahua, dan Said Didu. Hadir pula M.S. Ka'ban, Syahganda Nainggolan, Anthony Kurniawan, Rochmat Wahab, Ahmad Yani, Adhie M. Massardi, Moh. Jumhur Hidayat, Ichsanudin Noorsy, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Joko Abdurrahman, Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Chusnul Mariyah, dan Sri Bintang Pamungkas. Semua nama ini kerap menghiasi pemberitaan politik, utamanya dalam helatan Pilpres 2019 lalu.
Dalam deskripsi Din, KAMI adalah "gerakan moral yang akan mengkaji berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia dan menawarkan solusinya."
Din melanjutkan, orang-orang yang berada dalam KAMI "memiliki pandangan yang sama bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia terakhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional, dari nilai dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa." Hanya saja, tidak bisa dipungkiri, jajaran petinggi KAMI sebagian diisi oleh mereka yang dulu adalah oposisi/pendukung oposisi Jokowi dalam helatan Pilpres 2019.
Misalnya saja Rocky Gerung. Bekas dosen filsafat Universitas Indonesia ini adalah kritikus keras Jokowi di media massa paling tidak sejak 2015. Rocky juga sempat bersitegang dengan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Setelah Hasto menuding Rocky menghina pahlawan nasional, Rocky menyebut Hasto sebagai orang dungu.
Ada juga mereka yang pernah ditangkap karena tuduhan makar semasa pemerintahan Jokowi, yakni Sri Bintang Pamungkas, Achmad Dhani, Neno Warisman, Lieus Sungkharisma, dan Rachmawati Soekarno. Semuanya dilepaskan karena tuduhan makar tidak terbukti. Kelima orang ini mendukung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.
Semua nama di atas juga turut menjadi anggota komisi-komisi di dalam KAMI. Singkatnya, KAMI diisi oleh orang-orang yang tidak puas kepada pemerintahan Jokowi atau setidaknya pernah dipidanakan oleh aparat di bawah Jokowi.
Pernah Ada di Masa SBY
Kemunculan gerakan semacam KAMI sebenarnya bukan hal baru. Di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, kritik juga membanjiri pemerintahannya, utamanya karena kasus korupsi. Tokoh-tokoh politik kemudian membuat gerakan yang disebut Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN).
Sama seperti KAMI, awalnya gerakan ini pantang dicap sebagai gerakan politik.
"Ini adalah gerakan moral tidak terlibat dalam politik kekuasaan seperti mendukung seseorang, tapi ini bukan gerakan politik tapi gerakan moral," kata Din Syamsuddin selaku pencetus GMKN seperti dilansir Detik.
Selain Din yang sudah familiar dengan mencetuskan gerakan perlawanan semacam ini, beberapa nama yang tergabung dalam KAMI juga muncul dalam GMKN. Misalnya saja ekonom Rizal Ramli, kemudian Ichsanuddin Noorsy, Marwan Batubara, dan mantan Juru Bicara Gus Dur, Adhie M. Massardi. Polanya juga sama yakni melibatkan kalangan purnawirawan serdadu. Jika di KAMI ada Gatot Nurmantyo, maka di GMKN ada Wiranto. Gerakan ini dideklarasikan pada 7 Januari 2013 dengan anggota kurang lebih 45 orang.
Pada Februari 2013 GMKN mengadakan musyawarah akbar di Gedung Dakwah Muhammadiyah. Di sini, GMKN kemudian membentuk satu gerakan baru bernama Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Tokoh publik yang bergabung pun kian banyak seperti Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, Ratna Sarumpaet, dan ada pula Boni Hargens.
Ratna Sarumpaet kemudian menjabat sebagai Ketua MKRI. Langkah besar pertamanya adalah mewacanakan demonstrasi besar-besaran di Istana Negara pada 25 Maret 2013. Setelah melahirkan MKRI, prinsip GMKN sebagai gerakan moral berubah menjadi gerakan politik. Tuntutan MKRI adalah menggulingkan SBY dari jabatannya karena dianggap gagal. Apalagi kala itu kasus korupsi sedang lekat dengan Partai Demokrat karena ditangkapnya Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin.
Pada 25 Maret 2013 demonstrasi besar-besaran itu batal dilaksanakan karena banyaknya ancaman yang masuk. Namun Ratna kemudian menuju Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk mencetuskan gerakan baru, yakni Gerakan Pemerintah Transisi. Tujuannya adalah mengganti pemerintahan SBY-Boediono dengan menciptakan pemerintahan transisi menjelang Pemilu 2014.
Sebelum hari demonstrasi, tokoh gerakan ini sudah melakukan rapat di Gedung Joang '45, Jakarta. Dalam rapat tersebut hadir pula Jenderal (Purn.) Ryamizard Riacudu dan pengacara senior Adnan Buyung Nasution. MKRI dituding oleh pihak SBY sebagai gerakan untuk melakukan kudeta.
Ratna dan Rizal Ramli menampik tudingan itu. Ratna menegaskan dia meminta SBY mundur secara baik-baik dan jauh dari kata kudeta. Sedangkan Rizal menganggap kudeta seharusnya dilakukan oleh “tentara yang punya kekuatan bersenjata.”
“Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak paham istilah kudeta?” kata Rizal seperti dikutip BBC.
Hasil dari gerakan ini bisa dikatakan gagal jika memang ingin menggulingkan SBY. Sampai 2014, SBY berhasil menuntaskan pemerintahan periode keduanya. Seperti kata Ikrar Nusa Bakti, periset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kudeta itu tidak akan terjadi.
“Sikap kritis atau kata-kata yang menginginkan Presiden Yudhoyono turun bukanlah suatu kudeta, melainkan hanya ungkapan kekesalan sebagian masyarakat atas ketiadaan kepemimpinan yang responsif di negeri ini. Kalau pun terjadi demonstrasi yang besar pada hari ini, itu juga bukan suatu kudeta,” kata Ikrar seperti dikutip Media Indonesia.
Tapi bukan berarti gerakan itu tak berdampak sama sekali. Hasil survei Indonesia Research Centre (IRC) Mei 2013 menunjukkan 73,2 persen responden tidak percaya SBY-Boediono sanggup menyelesaikan masalah yang menerpa pemerintahan mereka sampai akhir masa jabatan.
Pada Pemilu 2014 Partai Demokrat hanya memperoleh 12.728.913 suara nasional atau 10,19 persen suara. Padahal sebelumnya, pada Pemilu 2009, Demokrat menjadi pemenang dengan meraih 21.703.137 suara nasional atau 20,85 persen suara. Sejak Pemilu 2014 pula suara Partai Demokrat tidak pernah lagi menanjak. Di Pemilu 2019, Demokrat bahkan hanya mendapat 7,77 persen suara nasional.
Modal Politik Gatot
Kendati menyatakan diri sebagai gerakan moral, apa yang dilakukan KAMI sebenarnya sudah masuk dalam ranah politik. Ini hampir sama seperti gerakan 212 yang di kemudian hari dipolitisasi oleh Alumni 212 dengan menyatakan dukungan untuk pasangan Prabowo-Sandiaga.
Dahulu, Gatot menyatakan siap menjadi capres untuk Pilpres 2019. Sayang sampai Pilpres 2019 selesai, tidak ada partai politik yang meminang Gatot untuk menjadi capres. Kemungkinan poros ketiga untuk menantang Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga juga urung terwujud. Kesiapan Gatot menjadi capres di Pilpres 2019 pun seperti sia-sia belaka.
Spanduk dukungan terhadap Gatot sempat menyebar pada 2018, memasangkan mantan Kepala Staf TNI AD itu dengan Anies Baswedan. Memang selama ini Gatot juga rajin bertemu dengan tokoh-tokoh demonstrasi 4 November 2016 (411) atau 2 Desember 2016 (212) yang tergabung dalam ormas Islam dan mendukung Anies pada Pilkada Jakarta 2017.
Dukungan pada Gatot juga mengalir dari kelompok relawan seperti Presidium Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) dan Relawan Selendang Putih Nusantara. Mereka rajin mengadakan kunjungan ke partai-partai politik, tapi nihil hasil.
Gatot juga bukan diam saja. Demi menjejaki dunia politik yang baru diarunginya, Gatot menemui beberapa petinggi partai seperti Ketua Umum PDIP Megawati, Ketua Umum Partai Demokrat SBY, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo. Niatan serius Gatot menjadi capres terlihat di kunjungannya ke Partai Amanat Nasional besutan Zulkifli Hasan.
“Dia [Gatot] datang silaturahim, berdiskusi, mana tahu ada jalan yang baik. Kelihatannya Pak Gatot berminat (maju Pilpres),” ujar Saleh Partaonan Daulay, Wakil Sekretaris Jenderal PAN kepada Tirto, 3 Agustus 2018.
Meski demikian, ia menegaskan, PAN memprioritaskan kadernya diusung dalam Pilpres 2019. Harapan Gatot maju melalui PAN pun putus seketika.
Sedangkan di Partai Gerindra, nama Gatot juga muncul setelah ia melakukan pertemuan dengan Prabowo. Tapi setelah hasil Ijtima Ulama merekomendasikan nama Prabowo dan mantan Danjen Kopassus itu memutuskan maju lagi, maka Gatot pun tersingkir.
Sementara di PKS, Gatot sempat mencuat sebagai sosok yang patut diusung oleh PKS. Gatot juga sudah mengirim ajudannya untuk menemui Presiden PKS Sohibul Iman. Mendekati 10 Agustus 2018, batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, nama Gatot memudar karena PKS juga mengutamakan kadernya untuk maju dalam pemilihan.
Pada Pilpres 2019 lembaga survei menunjukkan bahwa elektabilitas Gatot masih sangat rendah dibanding politikus yang berkontestasi. Namanya, kendati menempati jabatan tingkat nasional, belum banyak dikenal publik.
Survei Populi Center pada Maret 2018 memperlihatkan elektabilitas Gatot hanya sebesar 0,9 persen. Dia bahkan kalah dari SBY yang tak mungkin lagi menjadi presiden. Dalam survei Poltracking, elektabilitas Gatot juga masih sangat rendah, yakni di angka 0,3 persen.
Survei teranyar yang dirilis Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Gatot sebagai capres berada di posisi ke-9 dengan perolehan 1,4 persen saja. Nama Gatot masih kalah dari deretan kepala daerah yang diperkirakan akan mewarnai bursa Pilpres 2024 mendatang.
Pada Pilpres 2019 modal politik Gatot memang terlalu lemah untuk mendongkrak elektabilitasnya dan menaikkan daya tawar ke partai politik. Tapi bersama KAMI, Gatot sekarang punya modal lain untuk meraih dukungan di Pilpres 2024. Setidaknya, menjadi Presidium KAMI bisa menjadi jalan bagi Gatot untuk tetap bertahan di kancah politik nasional dan membentuk citra baru sebagai politikus. Sekarang, ia sibuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk deklarasi cabang-cabang KAMI dan berkesempatan mendongkrak elektabilitasnya.
Lain cerita jika Gatot ingin mendorong KAMI menjadi partai politik demi Pilpres 2024. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk itu, salah satunya adalah memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan seluruh Indonesia. Itu akan menjadi tugas berat bagi Gatot dan KAMI dalam waktu empat tahun.
==========
KONFRONTASI adalah ulasan serta komentar atas isu sosial-politik yang sedang menghangat di Indonesia. Sajian khusus ini ditayangkan setiap Senin dan diasuh oleh penulis politik Felix Nathaniel.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
