Gelagat dari Rapat Para Sekjen Partai Koalisi di Seskab

tirto.id - Pertemuan para sekjen partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Sekretaris Kabinet (Seskab), Senin (7/5) kemarin mendapat kritik dari dua partai oposisi PKS dan Gerindra. Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menilai pertemuan tersebut tidak tepat dilakukan di kompleks keperesidenan.

"Ini bukan sesuatu yang menyoal kenegaraan. Ini, kan, politik murni, politik praktis," kata Hidayat di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/5).

Hidayat mengatakan bukan kali ini saja Jokowi dan koalisinya memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Sebelumnya, di Istana Merdeka Jokowi bersama PSI membahas pemenangan dirinya dan konsolidasi relawan. Selanjutnya Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) seluruh Indonesia Yorrys Raweyai mengaku membahas pemenangan Jokowi di Kantor Staf Presiden.

"Marilah berpolitik secara elegan, mana yang kewenangan negara lakukan, mana yang kewenangan parpol lakukan, kewenangan rakyat lakukan, semua ada aturannya dan fatsun politik dipentingkan," ujar Hidayat.

Kritik yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon. Menurutnya pertemuan tersebut bagian dari penyalahgunaan kekuasaan. Fadli mengatakan DPR akan segera menyusun langkah pengawasan kepada lembaga eksekutif negara tersebut.

"Saya kira nanti di komisi terkait kami akan suarakan itu. Jangan, dong, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai atau yang terkait lah dengan kepentingan untul pilpres," kata wakil ketua DPR ini.

Dari sisi politik Fadli menilai pertemuan para sekjen partai pendukung Jokowi di kantor sekretariat kabinet merupakan wujud ketakutan partai politik koalisi pendukung Jokowi untuk menghadapi Prabowo di Pilpres 2019. Apalagi saat ini, menurut Fadli, makin marak masyarakat yang menyuarakan #2019GantiPresiden sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja rezim saat ini.

"Kami semakin optimistis bahwa Gerindra akan menang dan 2019 akan ganti presiden," kata Fadli.

Menyolidkan Koalisi

Direktur Eksekutif Populi Centre Usep S Ahyar menilai pertemuan para sekjend partai di kantor sekretariat presiden sebagai langkah antisipasi partai politik pendukung Jokowi menghadapi serangan-serangan kubu oposisi yang tidak bisa dipandang remeh. Misalnya isu tenaga kerja asing berhasil menciptakan gerakan penolakan yang masif di kalangan buruh saat peringatan Mayday 1 Mei lalu.

"Dinamika politik bisa mengubah peta politik. Apalagi dinamika tersebut bisa memunculkan sentimen dan gerakan dari masyarakat," kata Usep.

Selain itu, pertemuan di kantor sekretariat kabinet juga mencerminkan koalisi partai pendukung Jokowi yang belum sepenuhnya solid. Sehingga istana butuh memastikan loyalitas partai politik koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019 Agustus mendatang. "Selama ini, kan, masih ada parpol yang sebatas wacana. Makanya harus ditegaskan. Mau tetap di koalisi atau buat koalisi baru," kata Usep kepada Tirto.

Pendapat Usep ini merujuk PKB yang sampai saat ini belum resmi menyatakan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019 meski Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sangat berhasrat menjadi cawapres pendamping Jokowi.

"Jadi kemarin sudah agak lebih jelas dan semakin ke sini semakin jelas mana yang pendukung petahana dan menyeberang ke koalisi," kata Usep.

Usep mengatakan meski elektabilitas Jokowi unggul dalam banyak survei namun peta politik bisa saja berubah. Ia mencontohkan kekalahan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kalah karena kasus penodaan agama.

"Dalam politik elektabilitas itu tidak bisa dikatakan aman dan tidak aman. Karena itu bergantung dengan aspek lain. Seperti kepuasan, akseptabilitas, dan kualitas pemilih. Jadi meskipun sekarang elektabilitasnya tinggi, tetap belum bisa dikatakan aman," kata Usep.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai pernyataan kubu oposisi terlalu berlebihan dan justru memperlihatkan ketakutan mereka pada peluang kemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Sebab, menurutnya, pertemuan tersebut hanya sebatas konsolidasi biasa saja di antara partai pendukung pemerintah. Bukan ke arah politik praktis.

"Itu pertemuan koordinasi. Masih akan dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan untuk membangun sinergitas gerakan," kata Hendrawan.

Hendrawan membantah bahwa parpol koalisi Jokowi belum solid sepenuhnya. Sebaliknya, menurutnya, dalam waktu dekat justru terdapat dua partai politik lain yang akan bergabung ke dalam koalisi. "Kalau mereka gabung, jadi 11, maka jadi kesebelasan sekelas Barcelona dan Real Madrid," kata Hendrawan.

Akan tetapi Hendrawan enggan menyebutkan dua parpol tambahan tersebut dan meminta menunggu sampai waktunya diumumkan. "Sabar saja. Sudah terlihat indikasi dari gerakan relawannya," kata Hendrawan.

Senada dengan Hendrawan, sekjen PPP, Arsul Sani juga menyatakan pertemuan kemarin sama sekali tidak membahas Pilpres 2019, melainkan koordinasi agar semakin menguatkan program-program pemerintah sampai akhir periode ini dan menanggulangi tuduhan-tuduhan tidak mendasar terhadap kinerja pemerintah yang dilancarkan oposisi.

"Kami lama-lama gerah juga, kan. Sudah saatnya partai koalisi ikut menjelaskan posisi-posisi objektifnya, sehingga serangan yang membabi buta dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya itu bisa diatasi dan dikelola dengan baik," kata Arsul.

Menurut Arsul, parpol koalisi bakal mulai membahas pilpres 2019 setelah tanggal 27 Juni 2018, seperti yang telah disepakati bersama di antara mereka sebelumnya.

Kemarin, para sekjen parpol koalisi Jokowi menggelar rapat di Kantor Sekretaris Kabinet (Seskab) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/5). Dalam foto yang beredar terlihat Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Hanura Herry Lotung, Sekjen PDIPHasto Kristiyanto, Sekjen Golkar Lodewijk, Sekjen PerindoAhmad Rofiq, Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Sekjend PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PKPI Imam Anshori dan Menseskab Pramono Anung.