tirto.id - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengklaim bahwa pelibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan di bidang apapun, termasuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah hal penting. Hal itu dia sebut sudah dilakukan saat menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng).
Ganjar juga menyatakan dalam menentukan kebijakan juga paling pertimbangan dampak bagi masyarakat di desa-desa. Oleh karenanya, dia menyatakan masyarakat selalu dilibatkan pada musrenbang.
"Maka biasanya saya punya tradisi, ketika musrenbang pasti ada tiga yang kita libatkan. Satu, kelompok perempuan. Dua, penyandang disabilitas. Tiga, anak-anak," ujar Ganjar dalam rilis tertulis yang dikutip Senin (15/1/2024).
Dia pun menceritakan konflik pembangunan pabrik semen di Rembang kala kepemimpinannya. Menurut Ganjar, berbicara secara mendalam dengan masyarakat adalah kunci penerimaan dari kebijakan yang diputuskan.
"Kalau mereka (masyarakat) diajak, maka mereka mengerti dan memaklumi, dan relatif kebijakan akan lebih baik,” ungkap Ganjar.
Atas konflik yang terjadi di Wadas, kata Ganjar, dirinya mengaku bahwa sosialisasi yang dilakukan belum masif. Oleh karenanya, seluruh presentasi harapan warga belum terakomodir.
Lebih lanjut Ganjar mengaku, di masalah Wadas dan Semen Rembang, banyak yang menyoroti aspek lingkungannya saja. Padahal banyak juga sisi lain yang dipandangnya mestinya dilihat secara komprehensif.
"Tahukah saudara bahwa saya pernah menolak pabrik semen baru yang diusulkan di sekitar Rembang, tambang di Pati, tambang Grobogan. Pasti yang seperti itu tidak pernah terpublish," kata Ganjar.
Dibeberkan Ganjar, cerita penolakan atas pembangunan pabrik semen di Kebumen tidak pernah terpublikasi. Bahkan, dia mengaku pernah menolak tambang emas di Wonogiri.
"Ini tidak menjadi cerita yang menjadi cerita bisanya yang ada konflik saja," tutur Ganjar.
Menurut Ganjar, dirinya tidak pernah cuci tangan atau menghindar dari setiap konflik yang terjadi. Sebagai gubernur, dia pun sudah mendatangi Wadas dan semen Rembang.
Persoalan di sana, kata Ganjar, memang selalu disoroti dari sisi lingkungannya saja. Padahal, kata dia, aspek bisnis, sosial, dan politik juga ada dalam kasus itu.
Dari konflik Rembang, kata Ganjar, awalnya masyarakat marah dan menolak. Meski sekarang beberapa pihak masih ada yang marah, namun hal itu dipandangnya sebagai hak warga.
Tak dipungkiri Ganjar, memang dalam konflik migas ada participating interest. Sehingga daerah itu boleh ikut mengola.
Hal itu disebut Ganjar diterapkan dalam pembangunan pabrik semen Rembang. Sehingga, enam desa memiliki saham yang tidak go public.
“Maka dibuatkan anak perusahaan yang menjadi supply chain di pabrik itu dan itu sahamnya dibagikan kepada 6 desa itu. Tentu tidak posisinya saham mayoritas. Itulah cara saya mencoba mengajak masyarakat sekitar bisa mendapatkan mafaat," ucap Ganjar.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Anggun P Situmorang
