tirto.id - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mempertanyakan kebijakan Kementerian Kesehatan yang mengalokasikan vaksin tidak hanya ke kabupaten/kota tetapi juga berdasarkan kelompok, seperti organisasi masyarakat, hingga titipan dari anggota DPR, dan lain-lain.
Ganjar meminta Kemenkes agar tidak terlalu detail dalam pembagian alokasi vaksin. Selain merepotkan vaksinator, juga agar pembagian merata sesuai kebutuhan.
“Saya enggak ngerti nih, kepentingan pusat kayaknya terlalu jauhlah kalau membagi sampai tingkat detail itu. Ormas ini sekian, terus kemudian dari titipan DPR sekian, itu merepotkan kita di bawah. Karena yang di bawah ini akhirnya mereka ditarik, ‘ayo dong tempatku dulu ayo dong kelompokku dulu’, maka vaksinatornya repot,” kata Ganjar dalam pernyataan resminya, Senin (30/8/2021).
Ganjar menuturkan, pengaturan mendetail oleh Kemenkes terhadap alokasi vaksin dapat dilakukan. Dengan catatan, kelompok-kelompok yang mendapatkan alokasi vaksin itu bisa membawa vaksinatornya sendiri.
“Sebab kalau ujung-ujungnya nanti diberikan kepada kami, itu rasa-rasanya akan menjadi tarik ulur di antara kepentingan yang utama. Di mana kami harus menyelesaikan sesuai dengan target jumlah yang kita siapkan,” kata Ganjar.
Pernyataan Ganjar itu merespons terkait adanya sejumlah daerah di Jateng yang belum mendapatkan jatah vaksin. Diketahui tiga kabupaten dan satu kota di Jateng tidak mendapat jatah vaksin dari Kemenkes. Hal itu terungkap dalam laporan Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo dalam Rapat Penanganan COVID-19 di Gubernuran, Senin.
“Hari ini kita akan bagi vaksin sekaligus untuk 2 tahap, yang pertama kalau kita gabung slot 1 dan dua ini hampir satu juta dosis yaitu 992.140 dosis,” ujar Yulianto dalam rapat.
Tetapi, lanjut Yuli, dalam rincian alokasi vaksin dari Pemerintah Pusat itu ada 4 daerah yang tidak mendapat alokasi vaksin untuk tahap pertama yakni Cilacap, Wonosobo, Kabupaten Magelang dan Kota Pekalongan.
“Untuk yang tahap kesatu, hari ini ada empat kabupaten kota yang tidak dapat bagian. Ini saya juga enggak tahu kenapa. Padahal justru (daerah) itu yang lebih banyak membutuhkan kok malah tidak mendapatkan, sama sekali, nol. Tetapi yang kedua dapat semuanya, alokasinya dari dinkes ada juga yang TNI Polri. Tapi kabupaten kotanya sudah dirinci,” kata Yulianto.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Restu Diantina Putri
