Masuk tirto.id
tirto.id - Sebuah polemik terbuka meletup di ruang publik yang melibatkan dua pembantu Presiden Prabowo Subianto: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono.
Polemik ini bermula ketika Purbaya menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pemerintah untuk industri galangan kapal nasional. Dalam pandangan Purbaya, program peremajaan kapal berjalan lambat.
Padahal, menurutnya, ada ribuan kapal negara yang sudah tua dan seharusnya segera diganti melalui pesanan ke galangan domestik untuk memacu pertumbuhan ekonomi awal tahun.
“Ke depan, kalau masih mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya. Itu kan pasti akan diganti,” ujar Purbaya dalam acara FGD Kadin Indonesia dikutip siaran pers, Rabu (11/2/2026).
Purbaya menekankan bahwa uang untuk pengadaan tersebut sudah dicairkan dalam pos anggaran, sehingga ia mendesak agar belanja segera dilakukan.
Purbaya pun menyoroti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang belum melakukan pemesanan kepada industri galangan kapal nasional. Hal ini terungkap usai para pelaku industri mengatakan belum mendapatkan pesanan untuk proyek tersebut.
“Kenapa KKP belum ada order di sana (galangan kapal domestik)? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya sudah saya anggarin loh, rugi saya Pak! Sudah ngutang, disalokasi, enggak dipakai!" ucap Purbaya.
Pernyataan ini rupanya memantik reaksi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Trenggono meluruskan, dengan nada yang cukup tajam. Kata Trenggono, dana pembangunan kapal yang dimaksud bukanlah murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti yang disebutkan Purbaya, melainkan bersumber dari pinjaman luar negeri.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK (Inggris),” tulis Trenggono yang dikutip Rabu (11/2/2026).
Tidak berhenti di situ, Trenggono menyertakan tangkapan layar komentar Purbaya dan memintanya untuk melakukan pengecekan ulang ke jajaran di bawahnya.
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?” sindir Trenggono.
Tanggapan Trenggono ini pun direspons balik Purbaya. Ia mengakui bahwa ada kekeliruan terkait dengan pernyataannya.
"Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," ucap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/2/2026).
Ia pun menyebut akan bertemu dengan Trenggono untuk menyelesaikan polemik yang terjadi agar tidak berlarut-larut.
"Oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri [Trenggono] sahabat saya juga," katanya.
Ironi Kapasitas Galangan Nasional: Mampu Tapi Tak Ada Order
Di tengah saling tuding soal sumber dana, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), pun mengungkapkan masalah industri galangan kapal dalam negeri, dimana banyak kapasitas produksi yang menganggur.
Agus menegaskan bahwa saat ini Indonesia memiliki kekuatan industri yang mumpuni secara angka. Terdapat sekitar 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi. Puluhan ribu tenaga kerja menggantungkan hidup di sana, dengan fasilitas produksi yang sejatinya mampu membangun berbagai jenis kapal, termasuk kapal kapasitas besar.
“Kapasitas galangan kapal nasional sebenarnya cukup memadai, mencapai sekitar 1.242 unit kapal per tahun. Namun utilisasi masih rendah karena terbatasnya permintaan pembangunan kapal baru,” jelas Agus Gumiwang dalam keterangan resminya.
Pernyataan Agus ini makin menebalkan polemik anggaran galangan kapal. Sebab, jika kapasitas produksi mencapai 1.242 unit per tahun, maka rencana pengadaan 1.500 kapal ikan yang didukung Inggris, sebagaimana disebut Presiden Prabowo, seharusnya bisa diserap penuh oleh industri dalam negeri dalam waktu singkat, tanpa perlu menunggu lama, asalkan demand-nya diamankan.
Agus menekankan bahwa tantangan utama industri galangan kapal saat ini bukan semata keterbatasan fasilitas produksi, melainkan kurangnya pesanan atau demand yang berkelanjutan.
“Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu menciptakan demand yang berkelanjutan. Penguatan industri galangan kapal bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan strategis,” ucapnya.
Jejak Kesepakatan Jakarta-London dan Tantangan TKDN
Adu argumen antara Purbaya dan Trenggono ini bermuara dari kesepakatan diplomatik tingkat tinggi. Pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan dukungan Inggris untuk membangun 1.500 kapal ikan usai bertemu PM Keir Starmer di London.
Namun, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim Untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, memberikan analisis kritis. Ia mengingatkan bahwa skema pinjman luar negeri acap kali membawa syarat-syarat yang tidak menguntungkan industri lokal.
“Pemerintah Inggris membantu Pemerintah Indonesia dalam bentuk penyediaan paket pendanaan dan teknologi. Namun, yang perlu digarisbawahi, ini bukan gratis. Ini adalah utang. Seringkali utang luar negeri mewajibkan penggunaan komponen atau jasa dari negara pemberi pinjaman,” ujar Abdul kepada Tirto, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, hal ini berpotensi bertabrakan dengan semangat kemandirian industri yang didengungkan Menperin. Agus Gumiwang mengakui bahwa industri perkapalan nasional masih menghadapi tantangan struktural, terutama tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku dan komponen kapal.
“Pada aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), tingginya ketergantungan terhadap impor menjadi tantangan utama. Implementasi kebijakan TKDN dalam pengadaan kapal pemerintah dan BUMN diharapkan dapat menstimulasi tumbuhnya industri komponen kapal nasional,” ujar Agus.
Lebih jauh, Abdul menilai jika pinjaman Inggris ini datang dengan syarat penggunaan teknologi atau komponen dari Inggris yang dominan, maka harapan Purbaya agar anggaran ini memacu ekonomi domestik dan harapan Agus untuk memperkuat rantai pasok lokal bisa jadi hanya angan-angan.
Dana akan cair, kapal akan jadi, tapi uangnya kembali mengalir ke luar negeri untuk membayar komponen impor dan jasa konsultan asing.
“Jangan kemudian utang digunakan secara serampangan, tanpa meninggalkan manfaat bagi masyarakat,” ucap Abdul.
Bayang-bayang Kegagalan Masa Lalu
Abdul juga menyinggung kegagalan masa lalu terkait program 1.000 Kapal Inka Mina berbobot 30 gross ton (GT) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, ribuan kapal diadakan namun banyak yang mangkrak karena ketidaksesuaian spesifikasi dan salah sasaran.
“Niatnya baik, tapi di tingkat implementasi banyak kebocoran. Jangan sampai program 1.500 kapal dari Inggris ini mengulang kesalahan Inka Mina. Apalagi ini berbasis utang,” ujar Abdul mengingatkan.
Kekhawatiran Abdul memang beralasan. Menurutnya, nelayan Indonesia didominasi oleh nelayan kecil. Jika kapal yang dibangun nantinya berukuran besar, namun tidak disertai dengan ekosistem logistik yang memadai, kapal itu akan sia-sia.
Kekhawatiran ini juga disampaikan Agus Gumiwang. Menurutnya perlu adanya kesinambungan antar industri. Ia menyebutkan bahwa ekosistem industri galangan kapal mencakup integrasi rantai pasok yang luas, mulai dari bahan baku hingga jasa logistik.
“Dalam konteks transformasi logistik nasional, sektor angkutan laut dinilai menjadi tulang punggung. Peningkatan aktivitas logistik memerlukan penguatan kapasitas armada nasional yang sejalan dengan kemampuan industri galangan kapal dalam negeri,” tambah Agus.
Pemerintah, menurut Agus, sedang menyiapkan langkah strategis seperti perluasan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dan pembiayaan berbunga rendah. Namun, semua insentif ini tidak akan berguna jika proyek raksasa seperti pengadaan 1.500 kapal ini justru melipir dari galangan nasional karena terikat klausul pinjaman asing.
“Dengan sinergi kebijakan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, ekosistem industri perkapalan nasional dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing,” tuturnya.
Kegaduhan Menteri yang Tak Perlu
Di sisi lain, Abdul menyayangkan sikap reaktif para menteri di media sosial. Kegaduhan antara Purbaya dan Trenggono dinilai kontraproduktif dan membingungkan pelaku usaha.
Padahal, data dari Kemenperin menunjukkan ada 975 unit kapal dalam program prioritas yang bisa menjadi peluang konkret bagi 342 industri galangan kapal yang ada.
“Ketimbang Menteri Purbaya dan Menteri Trenggono berdebat, alangkah baiknya duduk bersama, mengopi, kemudian melakukan konferensi pers bersama, menjelaskan secara rinci apa rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan dukungan dari Pemerintah Inggris dalam bentuk pinjaman luar negeri itu,” ucapnya.
Pasalnya, menurut Abdul, hingga saat ini belum ada skema yang jelas terkait dengan program pengadaan 1.500 kapal ini. Meskipun langkah ini untuk mendukung program prioritas Kementerian KKP, yaitu pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih, menurutnya perlu ada tata kelola yang transparan terkait hal ini.
Ia kembali menyinggung kegagalan program pengadaan Kapal Inka Mina yang tidak membawa efek ekonomi dan pengembang perikanan berkelanjutan. Utamanya soal penentuan penerima kapal, pembangunan desain kapal yang tidak menyertakan masyarakat, dan penempatan lokasi yang tidak sesuai dengan armada yang dibangun.
“Sehingga kemudian itu menimbulkan persoalan, baik persoalan hukum maupun persoalan tata kelola keuangan. Nah hal-hal seperti itu yang menurut saya perlu diantisipasi kembali. Apalagi ini pinjaman luar negeri,” imbuhnya.
Bahkan, Abdul menyarankan agar pinjaman dari Inggris itu, yang belum disebutkan nominalnya, dibatalkan jika memang belum ada konsep yang matang.
“Kalau memang belum jelas, saran kami sebaiknya kalau sumber dananya masih berbentuk pinjaman luar negeri, sebaiknya dihentikan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyoroti aspek yang lebih fundamental dari polemik ini, yaitu hilangnya fungsi koordinasi di tubuh pemerintah.
Ia memandang pertengkaran terbuka antara Menteri Keuangan dan Menteri KKP bukan sekadar dinamika biasa, melainkan sinyal bahaya bagi tata kelola kebijakan.
Huda pun menyoroti disfungsi lembaga kepresidenan. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena tidak berfungsinya lembaga pemerintah nonkementerian seperti Kantor Staf Presiden (KSP) yang harusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang jernih kepada publik.
“Jika lintas sektor, memang perlu KSP untuk menjembatani hal tersebut. Namun KSP ini kan terlalu sibuk kepalanya akan urusan politik, akhirnya fungsi KSP sebagai lembaga penengah tidak ada. Jalan sendiri-sendiri dengan komunikasi masing-masing,” jelas Huda kepada Tirto.
Huda memperingatkan bahwa jika pola komunikasi yang buruk ini dibiarkan, dampaknya akan fatal terhadap persepsi publik dan dunia usaha. Terlebih, Indonesia tengah disorot oleh lembaga pemeringkat kredit Moody's terkait transparansi dan tata kelolanya.
“Jika ini dibiarkan, pasti masyarakat dan investor akan melihat sebagai tata kelola yang buruk. Baru kemarin dikasih peringatan oleh Moody’s terkait tata kelola kebijakan. Ini justru dipertontonkan contohnya langsung oleh dua menteri,” kata Huda.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Bayu Septianto
