Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, meminta agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan berjalan tanpa ada insiden keracunan. Hal ini disampaikan usai dirinya memimpin rapat pembahasan MBG bersama beberapa Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait.
“Pertama kita evaluasi, ada catatan-catatan kepala bagian mengatakan kita sedang bekerja keras agar tidak ada insiden, walaupun kemarin kan 0,00 sekian. Dari 3,4 juta kasus yang keracunan. Nah ini akan lebih diperhatikan sehingga targetnya itu zero insiden,” kata Zulhas di Kantor Graha Mandiri, Jumat (9/5/2025).
Selain masalah keracunan, Zulhas juga ingin ke depan ada perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG. Terlebih program ini melibatkan banyak pihak, sehingga pelaksanaanya harus berjalan sempurna.
Zulhas juga berharap pelaksanaan MBG bisa menyentuh target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta di tahun 2025. “Jadi perlu ada akselerasi percepatan. Ini saling terkait. Tata kelola yang diperbaiki, zero insiden itu semua terkait untuk mencapai pengguna manfaat 82,9 juta. Karena Bapak Presiden ini, ini kan program utama ya,” katanya.
Kendati begitu, Zulhas mengaku belum memutuskan apakah aturan yang menaungi MBG ini akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres). Karena keputusan untuk penentuan aturan MBG memerlukan waktu yang tidang singkat.
Hanya saja, kata Zulhas Perpres maupun Inpres itu nantinya mesti berisikan segala hal penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti jumlah sekolah, tata kelola ideal soal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan target.
“Termasuk penting tadi tata kelolanya, dan yang kemudian nanti selain SPPG itu nanti bagaimana agar Rp82,9 juta itu bisa cepat tercapai," ucap dia.
Untuk itu, dia mengusulkan agar pegawainya untuk menginap atau konsinyering berhari-hari. Konsinyering merupakan pengumpulan/proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat untuk menggarap pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung.
Lalu, Zulhas menekankan bahwa Perpres itu nantinya mesti berisikan segala hal penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti jumlah sekolah, tata kelola ideal soal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan target.
“Termasuk penting tadi tata kelolanya, dan yang kemudian nanti selain SPPG itu nanti bagaimana agar Rp82,9 juta itu bisa cepat tercapai," jelas dia.
Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan alasan mengapa Perpres yang menaungi MBG baru digodok pemerintah. Padahal, program MBG telah berjalan selama empat bulan.
Dia menyatakan aturan itu nantinya untuk mengatur terkait percepatan agar mencapai target penerima manfaat MBG.
“Karena banyak Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, beliau merasa miris karena lebih banyak yang belum bisa terima dibanding yang terimanya. Makanya kita membutuhkan percepatan seperti ini,” katanya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Dwi Aditya Putra
