tirto.id - Mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir dipindahkan dari kediaman presiden pada hari Rabu (17/4/2019) ke penjara Kobar di Khartoum dengan tingkat keamanan maksimum.
Hal itu dilakukan ketika Penguasa Militer mengumumkan langkah–langkahnya untuk memberantas korupsi.
Omar (75) ditahan di kediaman Presiden yang berada di dalam komples Kementrian Pertahanan sebelum dipindahakan ke penjara Kobar.
Omar ditahan atas tuduhan tindakan kejahatan perang dan genosida di wilayah Dafur. Dikutip dari AP News, penjara Kobar tempat para tahanan politik yang di gulingkan Omar pada masa ia menjabat sebagai presiden.
Amnesty International mendesak militer Sudan untuk memastikan bahwa Omar dan tahanan lainnya dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya setelah kudeta.
Militer Sudan menggulingkan Omar setelah aksi protes selama berminggu-minggu. Para pemimpin mengatakan kepada demonstran tidak akan berhenti sampai Dewan Militer Transisi (TMC) yang berkuasa menyerahkan kekuasaan kepada otoritas yang dipimpin warga sipil menjelang pemilihan.
Dikutip dari Reuters, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) yang memimpin pemberontakan, telah menyerukan perubahan besar untuk mengakhiri penumpasan kekerasan, perbedaan, korupsi dan kronisme, serta meredakan krisis ekonomi yang memburuk selama bertahun-tahun Al Bashir berkuasa.
Perwakilan dari demonstran Sudan dan kelompok oposisi utama yang dikenal sebagai Pasukan Deklarasi Kebebasan dan Perubahan mengajukan dokumen dua halaman ke TMC yang mengusulkan pembentukan dewan penguasa yang dipimpin sipil bersama perwakilan militer.
SPA juga mengusulkan pembentukan pemerintahan yang terdiri dari 17 Menteri dan parlemen transisi yang terdiri dari 120 anggota untuk mengawasi pekerjaan pemerintah.
Mengutip AP News, pada hari Rabu (17/4/2019) Wakil Menteri Luar Negeri Uganda, Henry Okello Oryem, mengatakan Uganda dapat mempertimbangkan pemberian suaka kepada Omar jika dia menginginkannya.
Oryem mengatakan Al Bashir memainkan peran penting dalam upaya perdamaian di Sudan Selatan yang bertetangga dengan Uganda dan telah mendeklarasikan kemerdekaan dari Sudan pada 2011 setelah puluhan tahun perang saudara.
Uni Afrika (AU) mendesak TMC untuk menyerahkan kekuasaan kepada otoritas sipil untuk memimpin dalam waktu 15 hari atau Sudan mendapat pengunduran dari AU.
Juru bicara TMC, Shams El Din Kabbashi dalam pernyataanya di TV pemerintah mengatakan pasukan yang beroperasi di luar institusi negara yang di bawahi oleh Omar, telah berada di bawah kendali militer atau polisi, dikutip dari Reuters.
Utusan PBB untuk gabungan Uni Afrika-AS di Darfur, Jeremiah Mamabolo, mengatakan kepada Dewan Keamanan upaya penggulingan Omar telah memicu kekerasan di wilayah barat oleh orang-orang yang terlantar selama konflik panjang dan pengunjuk rasa lainnya.
Editor: Yantina Debora
