Masuk tirto.id
tirto.id - CEO Indonesia Business Council (IBC), Sofyan Djalil, mengakui bahwa banyaknya aturan di Indonesia membuat penyusunan kebijakan berjalan lambat. Saat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), ia baru bisa merilis kebijakan sekitar enam bulan setelah direncanakan.
Lamanya waktu tersebut terjadi karena berbagai kendala regulasi yang harus dibereskan terlebih dahulu.
Hal inilah, menurut Sofyan, yang membuat pemerintah kesulitan melahirkan kebijakan progresif, meskipun para menteri maupun pimpinan negara berkeinginan bekerja cepat demi kemajuan bangsa.
"Kalaupun pemerintah yang paling progresif pun, ya kan tidak instan. Kadang-kadang it take time. Saya pernah di pemerintah, saya tahu karena kan baru di kabinet yang kemarin. Tapi itu baru terealisasi mungkin enam bulan yang akan datang, karena banyak sekali kendala kebijakan, terutama aturan," beber Sofyan dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah tetap diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan aktual di Tanah Air. Hanya saja, ia tak menampik bahwa kebijakan yang lahir kerap masih memiliki kelemahan.
Lantaran itu, IBC berupaya menyusun rekomendasi agar kebijakan pemerintah di masa mendatang dapat lebih baik dan efektif dalam menyelesaikan masalah nasional.
"Kita tidak menjadi apa namanya, pihak yang men-judge. Kita melakukan riset, kita punya beberapa kesimpulan, kemudian IES (Indonesia Economic Summit) ini kan policy, research, dan advocacy. Nah, kelemahan atau kekurangan-kekurangan itu yang kita define, kita memberikan rekomendasi supaya apa yang merupakan kendala, apa yang merupakan kekurangan atau apa itu kita define," jelas Sofyan.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pengawas IBC, Arsjad Rasjid, menjelaskan melalui IES yang menyatukan pemerintah, dunia usaha, dan pakar dunia, IBC berharap dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif serta mampu memperkuat daya saing industri dalam negeri.
"Forum ini dirancang untuk menjadi corong bagi para pemimpin bisnis Indonesia untuk menyampaikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan dan mendorong tercapainya good economic governance," kata Arsjad dalam kesempatan yang sama.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
