Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengungka risiko pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 jika tekanan eksternal, terutama pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia, terus berlanjut.
Josua menjelaskan, berdasarkan simulasi internal Permata Bank, tambahan defisit APBN dapat menembus lebih dari Rp200 triliun apabila rata-rata nilai tukar rupiah berada di level Rp17.400 per dolar Amerika Serikat (AS) dan harga minyak mentah mencapai 100 dolar AS per barel.
“Kami juga mencatat bahwa berdasarkan simulasi kami, kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan rupiah dapat mendorong pelebaran defisit anggaran secara signifikan. Jika rata-rata rupiah berada di level Rp17.400 per dolar AS dan harga minyak mentah mencapai 100 dolar AS per barel, maka tambahan defisit APBN dapat mencapai lebih dari Rp200 triliun,” ujar Josua dalam Virtual Media Briefing Permata Institute for Economic Research (PIER) Economic Review Kuartal I 2026, Selasa (12/5/2026).
Sebagai informasi, dalam APBN 2026 pemerintah menetapkan target defisit sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB. Sementara PIER dalam Economic Outlook 2026 memproyeksikan defisit sebesar Rp700 triliun atau setara 2,72 persen terhadap PDB. Sementara dalam Economic Review Kuartal I 2026, PIER memproyeksikan defisit masih akan bertahan tinggi, yakni 2,93 persen terhadap PDB.
Menurut Josua, tekanan terhadap fiskal bisa muncul di tengah tingginya belanja pemerintah. Pada kuartal pertama saja, belanja negara menjadi yang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Meski demikian, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap ruang fiskal pemerintah di tengah ketidakpastian global dan banyaknya program prioritas yang harus dibiayai.
“Ini menjadi dilema bagi pemerintah karena harus mengelola belanja di tengah ketidakpastian global. Kalau bicara penerimaan negara, analoginya mungkin seperti doa atau harapan karena kita berharap penerimaan perpajakan meningkat. Namun yang pasti adalah belanja negara,” kata Josua.
Ia menilai pemerintah memang masih memiliki bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun. Namun, kenaikan inflasi dan depresiasi rupiah dinilai berpotensi menggerus ruang fiskal tersebut dalam waktu dekat.
Karena itu, Josua menilai pemerintah perlu menetapkan skala prioritas belanja dan menjaga komunikasi kepada investor terkait ketahanan APBN di tengah tekanan global.
“Terutama terkait kemampuan APBN yang saat ini masih memiliki saldo anggaran lebih sekitar Rp420 triliun,” ujarnya.
Menurut dia, belanja negara ke depan juga perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun menengah.
“Harapannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tidak hanya tinggi tetapi juga lebih berkualitas dengan dukungan belanja prioritas yang produktif,” tutup Josua.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
