Indeks Belanja Pemerintah

Sri Mulyani Indrawati melaporkan belanja pemerintah pusat hingga 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp427,6 triliun.

Sri Mulyani Indrawati menyoroti, serapan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baru mencapai 53,4 persen sampai akhir September 2022.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan tetap fokus meningkatkan fundamental perekonomian dari sisi produktivitas melalui belanja yang berkualitas baik.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani akan menggenjota percepatan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah pada sisa kuartal IV-2022. 

Sri Mulyani mengatakan, kepala negara ingin seluruh konsumsi belanja pemerintah dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi.

Airlangga akui perlambatan belanja disebabkan pemerintah ingin jaga pertumbuhan ekonomi karena konsumsi cenderung melemah.

Belanja pemerintah kembali negatif pada triwulan II 2022. BPS menilai kondisi tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menperin sebut ada lebih dari Rp1.000 triliun potensi belanja barang dan modal baik di pusat maupun daerah yang bisa genjot pembelian produk dalam negeri.

Realisasi belanja subsidi pemerintah pada 2022 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Mengetahui jenis-jenis belanja negara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. 

LKPP membentuk platform Bela Pengadaan sebagai sarana bagi pelaku UMKM untuk terlibat menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.  

Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bisa digenjot pada bulan ini dengan cara belanja pemerintah. Ia ingin belanja pemerintah harus dipercepat.

Jokowi mengatakan hal itu dilakukan untuk menggairahkan ekonomi dalam negeri yang terdampak COVID-19.

Wapres JK meminta pemerintah pusan maupun daerah melakukan efisiensi anggaran untuk meningkatkan belanja modal.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

RAPBN 2019 yang disepakati oleh Banggar DPR RI, lebih rendah dari rapat kerja sebelumnya yang sebesar Rp1,635 triliun, menjadi  Rp1,634 triliun.

Enrico Tanuwidjaja memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 ada di kisaran 5,2-5,4 persen.

Sri Mulyani mengimbau agar kementerian/lembaga dapat mengelola anggaran dengan baik serta memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa.

Standard Chartered Bank Indonesia menilai penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2018 justru akan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan mengatakan bahwa defisit lebih rendah senilai Rp345,8 Triliun mencerminkan APBN lebih sehat, kredibel, dan berkesinambungan.