tirto.id - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi pemerintah sampai dengan akhir Maret 2022 mencapai sebesar Rp28,3 triliun. Realisasi ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tiga tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada Maret 2019 realisasi belanja subsidi hanya tercatat Rp14,9 triliun. Kemudian mengalami kenaikan ke Rp16,2 triliun pada 2020, dan naik lagi menjadi Rp19,1 triliun pada 2021.
"Kalau tiga tahun berturut-turut subsidi dalam hal ini adalah berkisar antara Rp15 triliun sampai Rp19 triliun, tahun ini kita melonjak sangat tinggi di Rp28,3 triliun, kenaikan yang sangat-sangat tinggi," kata dia dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/4/2022).
Jika dirinci, realisasi belanja subsidi terdiri dari subsidi energi yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 2,66 juta kiloliter, elpiji 3 kilogram 1,21 juta kilogram, pelanggan subsidi listrik 38,3 juta pelanggan, serta volume konsumsi listrik 9,8 TwH.
Kemudian untuk subsidi nonenergi realisasinya terdiri dari pupuk sebanyak 2,2 juta ton, debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2,1 juta debitur, kredit KUR Rp93,3 triliun, serta bantuan uang muka perumahan untuk 25,8 ribu rumah.
"Ini semuanya yang menggambarkan bagaimana APBN hadir sebagai pertama, mendongkrak kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua, menjadi bantalan pada saat masyarakat dihantam saat ini melalui harga-harga komoditas," jelas dia.
Di sisi lain, pemerintah masih memiliki kurang bayar tahun sebelumnya sekitar Rp10,17 triliun. Kurang bayar ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,85 triliun pada 2019, Rp2,47 triliun pada 2020, dan Rp2,27 triliun pada 2021.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fahreza Rizky
