tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengklaim sektor perikanan bisa menciptakan lapangan kerja untuk 300 ribu lebih bagi warga Indonesia jika dikelola dengan baik. Edhy pun mengklaim Indonesia krisis nelayan akibat sejumlah faktor, salah satunya adalah banyak WNI bekerja untuk kapal Malaysia.
Dalam pemaparan usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi dan jajaran secara daring, Kamis (28/5/2020), Edhy menerangkan lapangan pekerjaan di sektor perikanan masih besar.
Ia mencontohkan, Indonesia baru bisa melakukan panen di laut hingga 7,9 juta ton sementara kapasitas laut Indonesia mencapai 12,5 juta ton. Apabila izin penangkapan ikan yang diperbolehkan sebesar 80 persen dari 12,5 juta ton (atau sekitar 10,5 juta ton), Indonesia masih bisa mengangkat 2,5 juta ton lain.
"1 juta ton, seandainya satu kapal dengan ukuran 100 GT membutuhkan 10.000 kapal. 10.000 kapal ini, kalau satu kapal perlu ABK 30, berarti ada 300.000 ABK," kata Edhy, Kamis.
Edhy mengatakan, pemerintah sempat kesulitan mencari nelayan akibat COVID-19. Ia mendapati salah satu alasan Indonesia krisis nelayan karena puluhan ribu nelayan Indonesia lebih banyak bekerja untuk Malaysia.
"Sebelum Covid-19, saat kita atasi krisis nelayan yang ditangkap Abu Sayyaf, salah satu sumber masalahnya adalah banyaknya nelayan Indonesia yang bekerja di Malaysia, di Sabah dan jumlahnya sampai ribuan, bahkan hampir 10.000," kata Edhy.
Di sisi lain, Edhy mendapati banyak investor justru meminta kru ABK berasal dari luar negeri. KKP menolak permintaan pengusaha tersebut karena Indonesia punya sumber daya manusia untuk menjadi nelayan, apalagi 10 ribu ABK tersebut akan kembali ke Indonesia.
“Kalau 10.000 dari Sabah itu kembali, saya yakin kita masih butuh 300.000, dan itu dari mana kita harapkan dari tenaga baru lulusan SMK perikanan, kampus, dari kami saja setiap tahun luluskan 2.300 lulusan jurusan perikanan. Itu macam-macam ada budidaya, pengolahan hasil, dan tangkap," kata Edhy.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
