tirto.id - Lebih dari dua minggu wilayah Nagorno-Karabakh di Kaukasus Selatan menjadi saksi pertempuran sengit militer Armenia dan Azerbaijan. Kawah-kawah bekas rudal dan bangunan hancur menjadi pemandangan umum. Saat serangan udara dan rentetan tembakan tiba, beberapa warga harus siap bersembunyi sambil membawa bekal makanan. Ada sekitar 70.000 warga Armenia di Nagorno-Karabakh yang melarikan diri menghindari roket dan drone Azerbaijan yang kerap mendarat di lingkungan sipil ketimbang infrastruktur militer Armenia.
Ketika sirene serangan udara memekik tanda jet Azerbaijan masuk wilayah udara Karabakh, penduduk hanya punya waktu sekitar tiga menit untuk mencari perlindungan. Terkadang saat sistem pertahanan rudal buatan Rusia tak berfungsi, maka tak ada peringatan sama sekali. Setidaknya itu yang ditangkap The Guardian (13/10/2020) dalam laporan langsungnya di wilayah Nagorno-Karabakh yang diperebutkan dua negara bekas Uni Soviet.
Konflik lawas antar-dua negara kali ini adalah yang paling mematikan sejak lebih dari 25 tahun terakhir. Diaspora Armenia dimobilisasi untuk membantu negara kecil itu melawan Azerbaijan dengan sukarelawan dari Prancis, AS, dan Lebanon tiba dengan pesawat. Ini mengingatkan pada situasi 1990-an ketika konflik serupa meletus, tentara bayaran Rusia, Ossetia dan Slavia bergabung di kubu Armenia, dengan Azerbaijan dibantu oleh Grey Wolves kelompok ultranasionalis sayap kanan Turki, serta orang-orang dari Chechnya dan Afghanistan.
Sejak eskalasinya meningkat pada 27 September 2020 pagi kemarin, dilaporkan puluhan warga sipil tewas di kedua belah pihak. Armenia mengatakan lebih dari 400 tentara tewas, kebanyakan berusia sekitar 20 tahun. Azerbaijan tidak merilis pasukannya yang tewas. Jumlah korban sangat mungkin berubahan selama konflik masih berlangsung. Sebenarnya gencatan senjata sudah dilakukan dengan dimediatori oleh Rusia. Di lapangan berkata lain, kedua negara masih terlibat baku bentrok dan saling menuduh melakukan serangan baru.
Nagorno-Karabakh adalah kawasan pegunungan dengan luas 1.700 mil persegi dengan 95 persen populasi bangsa Armenia. Sejak berabad-abad silam silih berganti penguasa, wilayah ini menjadi pusat ketegangan antara bangsa Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing punya klaim historisnya sendiri atas tanah Nagorno-Karabakh. Kini secara internasional wilayah tersebut masih diakui sebagai bagian dari Azerbaijan oleh semua negara termasuk Armenia. Meski begitu, pasca-runtuhnya Uni Soviet, penduduk Armenia di Karabakh mendirikan pemerintahan de facto bernama Republik Artsakh yang sebagian besar memakai peta Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast (NKAO) warisan Soviet.
Konflik tahun ini melibatkan pemain regional lawas seperti Turki dan Rusia. Di antara keduanya, Turki paling agresif dan terbuka menunjukkan keberpihakannya pada Azerbaijan. Kantor berita pemerintah Anadolu Agency menyebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji akan melanjutkan perjuangan di wilayah Nagorno-Karabakh sampai tanah itu terbebas dari penduduk Armenia. Mereka bertekad akan menyokong perjuangan "di medan perang atau meja perundingan" jika diperlukan. Seruan NATO kepada Turki sebagai negara anggota agar meredam konflik sejauh ini tak dihiraukan.
Satu Bangsa Sekutu Lama
Turki adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Azerbaijan pada 1991 pasca-keruntuhan Uni Soviet. Faktor kedekatan etnis, budaya dan sejarah membuat mereka dijuluki “dua negara satu bangsa”. Kekayaan minyak dan gas di perut Azerbaijan telah lama dinikmati Turki sebagai mitra bisnis yang kuat.
Faktor kedekatan ini ditambah lagi dengan kesamaan perseteruan dengan Armenia. Jika Azerbaijan berseteru dengan Armenia sudah berabad-abad silam dan eksalasinya meningkat terutama saat redup dan runtuhnya Uni Soviet, maka hubungan Turki dan Armenia merenggang sejak pembantaian dan deportasi bangsa Armenia pada akhir keruntuhan Kesultanan Usmaniyah sekitar seabad yang lalu. Sampai sekarang Turki terus menyangkal peristiwa yang disebut oleh banyak ahli sebagai genosida pertama di awal abad ke-20. Buntutnya, kedua negara tak punya hubungan diplomatik resmi dan Turki menutup perbatasannya dengan Armenia pada 1993 guna menunjukkan solidaritas dengan Azerbaijan dalam Perang Nagorno-Karabakh (1988-1994)
Di bawah kepemimpinan Erdogan, Ankara sering dituduh menjalankan kebijakan luar negeri agresif di negeri-negeri tetangga. Sejumlah ahli menyebutnya "Neo-Ottomanisme" karena kebijakan ini secara masif menjangkau daerah bekas kekuasaan Kesultanan Usmani. Dalam kasus kali ini, dukungan Ankara kepada Azerbaijan dipandang sebagai peluang menjangkau pengaruhnya di Kaukasus Selatan dengan berusaha memecah kebuntuan dalam kasus Nagorno-Karabakh yang selama ini dimediasi oleh kelompok OSCE Minks. Beranggotakan AS dan negara-negara Eropa termasuk Rusia, kinerja OSCE Minks selama beberapa dekade terakhir dinilai tak banyak membuahkan hasil.
"Di Nagorno-Karabakh ada konflik yang membeku di mana kondisinya tetap di tangan Armenia. Turki ingin mengacaukan permainan ini bahkan meski tidak bisa sepenuhnya menentukannya" mengingat pengaruh lawas Rusia di kawasan itu, kata Galip Dalay, seorang analis politik Turki dan Timur Tengah sekaligus anggota Robert Bosch Academy di Jerman dilansir dari Reuters.
Drone buatan Turki yang sebelumnya digunakan di Suriah, Libya, dan Irak sekarang menjadi ujung tombak serangan Azeri (etnis Azerbaijan) terhadap posisi Armenia. Selama enam bulan terakhir, ekspor peralatan militer Turki ke Azerbaijan meningkat enam kali lipat. Bulan lalu sebelum pertempuran pecah, penjualan pesawat nirawak dan peralatan militer lainnya mencapai 77 juta dolar AS. Dilansir dari Al Arabiya, Azerbaijan membeli peralatan pertahanan dan penerbangan senilai 123 juta dolar AS dari Turki dalam sembilan bulan pertama tahun 2020. Bandingkan dengan angka belanja militer Azerbaijan dari Turki di sembilan bulan pertama tahun 2019 yang tercatat 20,7 juta dolar. Sebagian besar pembelian drone, peluncur roket, amunisi, dan senjata lainnya tiba setelah Juli, ketika bentrokan di perbatasan antara pasukan Armenia dan Azeri mendorong Turki dan Azerbaijan melakukan latihan militer bersama.
Selain melatih perwira-perwira Azerbaijan selama beberapa dekade terakhir, Ankara kali ini juga mengirimkan pejuang Suriah pro-Turki ke Azerbaijan guna membantu pertempuran Karabakh. Syrian Observatory for Human Rights, organisasi pemantau perang yang berbasis di Inggris, melaporkan pada awal Oktober setidaknya 64 kombatan Suriah tewas dalam bentrokan tersebut. Mereka termasuk dari 1.200 kombatan dari faksi Suriah pro-Turki yang disebut dari kelompok Sultan Murad. Kelompok ini juga dipakai Turki dalam konflik di Libya. Erdogan sendiri masih menampik adanya kombatan Suriah di pertempuran Karabakh meski di saat bersamaan tidak lagi menutupi keterlibatan militernya di Libya.
Rusia Enggan Membantu
Jika Turki menunjukkan minat besarnya dalam menghalau Armenia di Nagorno-Karabakh, maka Rusia sebagai sekutu dekat Armenia justru tidak melakukan manuver yang sama di halaman belakangnya itu. Padahal, hubungan Turki dan Rusia di palagan lain bermusuhan dalam proksi mereka di Suriah atau Libya. Terlebih lagi, Armenia adalah anggota Organisasi Traktat Keamanan Kolektif (CSTO) bersama Rusia yang dibentuk pasca runtuhnya Soviet. Statusnya membuat Armenia dan semua negara anggota CSTO tidak diperkenankan menjalin hubungan militer dengan negara lain. Terdapat pula pangkalan militer Rusia di Armenia yang dapat menampung ribuan personel tentara. Sejumlah ahli menilai bahwa kedua negara menyeret masalah Nagorno-Karabakh dari panggung Eropa-Amerika seperti OSCE Minks ke tingkat regional sebagai strategi untuk menempatkan kedua negara sebagai titik penentu penyelesaian konflik.
Keengganan Rusia, menurut Alexander Baunov, anggota senior sekaligus editor Carnegie Moscow Center, tampaknya muncul karena ingin menjaga hubungan baik dengan Azerbaijan yang dipandang sebagai negara pasca-Soviet yang ideal. Sejauh ini pemerintahan Azerbaijan tak pernah memainkan retorika anti-Rusia dalam kebijakan luar negerinya. Meski patung Lenin diturunkan dan nama-nama jalan diganti, sejarah nasional Azerbaijan tak menempatkan Rusia sebagai pihak yang bersalah atas peristiwa masa lalu. Meski bekerja sama dengan NATO, Azerbaijan pun tidak pernah menyuarakan ambisi resmi untuk bergabung dengan aliansi tersebut.
“Di antara bekas negara Soviet, Azerbaijan selalu menjadi contoh negara dengan politik luar negeri yang sepenuhnya merdeka dari Rusia tapi tetap menjaga hubungan baik dengan Moskow dan Putin.” tulis Baunov.
Di sisi lain, naiknya Nikol Pashinyan sebagai Perdana Menteri Armenia pasca-revolusi 2018 tidak begitu disukai oleh Moskow. Dengan kebebasan pers, publikasi yang mengkritik Rusia sekaligus menyanjung Barat diperbolehkan. Dalam analisisnya untuk Foreign Policy, Robert M. Cutler, peneliti senior kajian Eropa, Rusia, dan Eurasia sekaligus anggota Canadian Global Affairs Institute menyebut Pashinyan dikenal vokal mengkritik ketergantungan Armenia pada Rusia ketika masih berada di kubu oposisi. Ini membikin Presiden Rusia Vladimir Putin tidak begitu bersimpati pada Pashinyan meski secara umum Moskow mendukung Armenia dalam konfliknya dengan Azerbaijan. Militer Rusia disebut-sebut masih terus menyokong Armenia termasuk dengan memberi bantuan militer ke Armenia selama Juli 2020 meski di sisi lain tetap menjual senjata ke Azerbaijan.
Terlepas dari dukungan setengah hati Rusia, kepemimpinan Pashinyan belakangan cukup bermasalah. Mulanya, saat kampanye, Pashinyan mau membuka dialog dengan Azerbaijan. Belakangan, Pashinyan justru tenggelam dalam retorika nasionalisme agresif khas populis untuk menguatkan posisi politiknya di dalam negeri. Dalam pidatonya pada 5 Agustus silam, misalnya, Pashinyan dengan tegas menyatakan bahwa "Nagorno-Karabakh adalah Armenia". Pernyataan semacam ini belum pernah dilontarkan oleh politisi Armenia sejak perang meletus pada awal 1990-an. Pernyataan Pashinyan pun dapat diartikan bahwa Karabakh ingin dimasukkan ke dalam peta Republik Armenia.
Editor: Windu Jusuf
