DPR Usul Rekrutmen LPDP Disesuaikan Kebutuhan Tenaga Kerja

tirto.id - Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, mengusulkan mekanisme rekrutmen penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja dan keberlanjutan pembangunan di dalam negeri. Usulan itu disampaikan sebagai bagian dari respons atas polemik penerima beasiswa LPDP.

Dalam pernyataannya, Lalu menekankan bahwa desain beasiswa harus sejalan dengan kebutuhan strategis nasional.

“Kami mengusulkan agar mekanisme rekrutmen kemudian kebutuhan disesuaikan dengan ketersediaan pekerjaan dan keberlangsungan yang ada di negara kita. Misalnya, ketika negara mengirimkan mahasiswa melalui beasiswa LPDP, tentu di dalam kontrak komitmen mereka harus kembali untuk berbuat bagi bangsa dan negara,” ujar Lalu dalam keterangan resminya, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, pengiriman mahasiswa ke luar negeri melalui LPDP tidak boleh lepas dari perencanaan kebutuhan sumber daya manusia nasional. Lalu menilai penyesuaian antara bidang studi dan kebutuhan kerja di dalam negeri penting agar lulusan dapat terserap dan berkontribusi secara nyata.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya perluasan akses agar manfaat beasiswa negara lebih merata.

“Keterbukaan akses yang luas akan mempermudah bagi bangsa dan negara ini untuk memberikan pemerataan jangkauan bagi para calon penerima LPDP ini,” kata Lalu.

Lebih lanjut, Lalu mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola LPDP, mulai dari proses rekrutmen hingga penguatan komitmen kebangsaan penerima beasiswa.

“Evaluasi total, perbaiki rekrutmen, perbaiki tujuan, dan keterbukaan akses pemerataan seperti di daerah 3T, Pondok Pesantren, tentu harus diberikan kesempatan untuk mengikuti beasiswa LPDP ini agar beasiswa ini tidak terkesan hanya untuk golongan tertentu saja,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan bahwa LPDP mengelola anggaran besar yang bersumber dari masyarakat sehingga pemanfaatannya harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa. Dengan usulan tersebut, Lalu berharap program beasiswa negara tidak hanya mencetak lulusan berpendidikan tinggi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional dan memperkuat kontribusi talenta Indonesia di dalam negeri.

“Mengelola anggaran yang sumbernya dari rakyat dan masyarakat Indonesia harus benar-benar diperuntukkan kembali bagi bangsa dan negara kita,” ucap dia.

Kemudian, Lalu menyatakan kesepakatannya dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi (Wamendikti), Stella Christie, terkait nilai moral penerima beasiswa LPDP yang dinilai memiliki utang budi kepada negara. Dia menegaskan bahwa mahasiswa yang dibiayai oleh dana publik harus memiliki komitmen untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia.

“Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Wamediktisaintek, Prof. Stella Christy, bahwa penerima LPDP memiliki utang budi kepada negara. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan oleh LPDP, karena LPDP hari ini mengelola anggaran tidak sedikit. Mengelola anggaran yang sumbernya dari rakyat dan masyarakat Indonesia harus benar-benar diperuntukkan kembali bagi bangsa dan negara kita,” katanya.

Menurutnya, pengelolaan dana LPDP yang bersumber dari masyarakat menuntut adanya tanggung jawab moral dari para penerima manfaat. Lalu memandang beasiswa negara bukan sekadar fasilitas pendidikan, melainkan amanah yang harus dibalas dengan kontribusi nyata.

Dia menambahkan bahwa penerima LPDP seharusnya mampu menjadi representasi Indonesia di luar negeri. “Penerima LPDP harus mampu memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan adat, budaya, etika, sopan santun yang menjadi kekayaan bangsa dan negara Indonesia,” tuturnya.