Menuju konten utama

DPR Soroti Angka Tak Sinkron Anggaran MBG, Purbaya: Salah Ketik

DPR temukan ketidaksinkronan data anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp480 triliun. Menkeu Purbaya duga ada kesalahan pengetikan.

DPR Soroti Angka Tak Sinkron Anggaran MBG, Purbaya: Salah Ketik
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 adalah sebesar Rp240 triliun. Dia menilai, kemungkinan terjadi kesalahan pengetikan dalam Buku 2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Sehingga, angka untuk anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tercantum sebesar Rp480 triliun.

“[Pagu anggaran MBG di RAPBN 2027] Rp240 triliun, Rp240 triliun yang betul. Saya nggak tahu mungkin ada salah ketik di mana,” kata dia kepada awak media, usai menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Meski begitu, ia bakal melakukan pengecekan ulang terhadap angka-angka pagu anggaran program MBG dalam Buku 2 Nota Keuangan tersebut.

“Saya cek, ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp240 triliun,” tegas Purbaya.

Sementara itu, sebelumnya anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino menyoroti adanya perbedaan signifikan pada pagu anggaran MBG untuk tahun depan. Dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR pekan lalu, Prabowo menyebut bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp240 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun depan.

Namun, dalam lampiran Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, ia menemukan bahwa anggaran untuk program yang menyasar anak-anak sekolah hingga ibu hamil itu menca[ai Rp480 triliun.

Harris menilai, pemerintah seharusnya tidak melakukan kesalahan dalam menuliskan data-data yang sangat penting. Karena itu, ia bersama komisi XI RI akan melakukan pendalaman mengenai perbedaan data ini dalam rapat dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian PPN/Bappenas saat membahas RAPBN 2027.

“Komisi XI DPR RI tentu akan melakukan pendalaman mengenai hal ini di dalam rapat kerja kami dengan Kementerian Keuangan dengan otoritas moneter Bank Indonesia dan juga Bappenas agar tentu APBN 2027 adalah APBN yang benar dan APBN yang dirasakan manfaatnya untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Harris dalam unggahan video.

Baca juga artikel terkait MAKAN BERGIZI GRATIS atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Insider
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah