tirto.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, memandang kelakar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, terkait Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menarik biaya tinggi saat wisuda, hanya bercanda. Pernyataan Muhadjir itu dilontarkan saat RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
"Mungkin tadi ada bercanda sedikit terkait masalah soal kalau mau pas wisuda itu diberikan biaya yang lebih tinggi karena dianggap itu sudah lulus-lulusan, sebetulnya itu lebih bercanda," kata Dede saat dihubungi Tirto, Rabu (3/7/2024).
Dia menuturkan pada dasarnya substansi rapat bersama Muhadjir, eks Menteri Pendidikan Mohammad Nuh, Mohamad Nasir, meminta masukan untuk menekan biaya kuliah yang belakangan ini terlalu mahal.
"Hanya mungkin kelihatan yang tertangkap adalah mengenai menaikan biaya wisuda saya pikir tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena substansi yang diberikan kepada panja jauh lebih penting daripada becandanya," tutur Dede.
Dede mengatakan Muhadjir, Nuh, dan, Nasir telah memberikan masukan-masukan tentang reformulasi anggaran pendidikan yang mestinya dilakukan. Masukan ketiga eks menteri pendidikan itu membuka mata bahwa pada dasarnya ketiganya telah melakukan bangunannya yang baik dan bisa mengubah pendidikan di Indonesia jauh lebih baik.
"Namun, di dalam periode sekarang beberapa kebijakan Kemendikbud ini seperti mengubah lagi susunan yang sudah dibangun. Ada beberapa solusi yang disampaikan Pak Muhadjir misalnya, bahwa beban kenaikan UKT sebaiknya dengan memberikan bantuan operasional lebih banyak kepada kampus-kampus, sehingga mahasiswa tidak terbebankan dari sisi biaya UKT," tutup Dede Yusuf.
Sebelumnya, Muhadjir Effendy berkelakar agar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menarik biaya tinggi saat wisuda. Alasannya, kata dia, orang tua tak akan protes. Sebab momen itu, orang tua sedang bahagia karena anaknya wisuda.
"Misalnya, wisuda itu tarik yang tinggi karena enggak ada orang tua akan protes walaupun mahal, karena gembira anaknya mau wisuda bayar berapapun dikasih," kata Muhadjir dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan tokoh masyarakat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Muhadjir bahkan berkelakar bahwa keluarga wisudawan/wisudawati akan datang ke acara wisuda anaknya meski harus membeli undangan.
"Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang, enggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Beli undangan, dibayar, datang. Itu, kan, orang senang diminta apapun pasti mau," ucap Muhadjir.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Intan Umbari Prihatin
