Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, meminta pemerintah pusat segera mempertimbangkan penetapan status darurat bencana nasional di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Sultan mengatakan pihaknya mendapatkan banyak masukan dan permintaan dari pemerintah daerah serta para senator DPD RI dari tiga daerah tersebut agar pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional.
"Kami percaya dan mengapresiasi pemerintah melalui kementerian dan lembaga telah bekerja keras mengirimkan semua yang dibutuhkan korban di daerah. Presiden Prabowo bahkan terus memantau langsung perkembangan dari kejadian bencana ini dari waktu ke waktu," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu (30/11/2025) dilansir dari Antara.
Meski demikian, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan dampak bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut membutuhkan penanganan yang lebih intensif dalam skala nasional, apalagi terkait distribusi bantuan.
"Kami mengetahui bahwa hampir semua akses darat ke lokasi banjir lumpuh total. Akibatnya bantuan kemanusiaan sulit distribusikan secara baik," jelasnya.
Sementara itu, pemerintah daerah setempat pun mengalami kesulitan secara fiskal untuk mengangani bencana ini sendirian. Sultan tidak ingin bencana ini justru menimbulkan masalah sosial yang lebih besar di daerah.
Tingginya angka korban dan orang hilang, sebaran kejadian bencana yang luas dan lintas batas, dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta kerusakan infrastruktur, menurut Sultan seharusnya sudah bisa ditetapkan sebagai bencana nasional.
"Saya kira semua indikator penetapan status Bencana Nasional telah cukup, baik dari variable jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana hingga cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan", terangnya.
Sehingga dampak dari bencana banjir ini, tambahnya, telah melampaui kapasitas pemerintah daerah dan membutuhkan intervensi penuh pemerintah pusat.
Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat total 441 orang meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sementara itu, jumlah total warga hilang mencapai 402 orang.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut korban tewas di Sumatra Utara (Sumut) mencapai 217 orang per hari Minggu (30/11/2025). Dia mengatakan jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan jumlah sebelumnya.
“Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang. Rinciannya ini semua ya untuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan,” kata Suharyanto melalui konferensi pers yang disiarkan BNPB melalui akun resmi media sosial YouTube BNPB Indonesia, Minggu (30/11/2025).
Suharyanto menyebut kenaikan jumlah korban terjadi di wilayah Tapanuli Selatan. Selain korban jiwa, dia menyebut jumlah pengungsi juga turut meningkat.
Suharyanto menyampaikan jumlah korban jiwa di Aceh, yakni 96 orang meninggal dunia dan 75 orang masih hilang.
Berikutnya, terkait korban jiwa di Sumbar adalah sebanyak 129 orang meninggal dunia dan 118 lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara itu, 16 orang lainnya mengalami luka-luka.
Katanya, Kabupaten Agam merupakan wilayah yang memiliki jumlah korban meninggal dan hilang paling banyak.
“Agam ini relatif bertambah banyak laporan korban karena yang hilang waktu itu kemarin banyak ya, sehingga tambah yang meninggal jadi 87, yang 76 masih hilang,” kata Suharyanto.
