Masuk tirto.id
tirto.id - Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengaku menitipkan mantan pengawalnya ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Hal ini ia nyatakan saat memberikan sambutan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkoba 214,8 ton di Lapangan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).
Prabowo semula mengaku tidak pernah menitipkan orang kepada instansi Polri. Tak berselang lama, ia mengaku menitipkan sejumlah mantan pengawalnya ke Polri.
"Di awal pemerintahan saya, saya hormati Anda, saya tidak cawe-cawe, saya tidak titip satu pun pejabat saya tidak titip benar Kapolri?" kata Prabowo.
"Ya kalau mantan pengawal saya ada polisi yang dulu ngawal saya, tolonglah masuk secapa, itu sah, boleh dong saya titip 'ini bintara baik ya jadikanlah perwira', dari ratusan ribu aku titip berapa 2,3 orang ya kan? Mantan pengawal saya," imbuh Prabowo.
Prabowo lalu mengaku menitipkan 2-3 orang ke Polri. Ia tidak secara rinci menyatakan kepada siapa orang-orang itu dititipkan. Prabowo kemudian menunjuk Listyo dan memastikan jumlah orang yang ia titipkan.
Listyo enggan memberikan komentar lebih jauh. Dari rekaman video langsung yang menayangkan responsnya, Listyo hanya tertawa sambil memajukan badannya saat ditanya Prabowo soal 2-3 orang titipan. Prabowo lalu menilai tindakannya menitipkan mantan anak buahnya kepada Listyo sebagai hal yang normal-normal saja. Sebab, ia hanya menitipkan orang dalam jumlah sedikit.
"Ya, 2-3 orang [dititipkan]. 2-3 orang ya," kata Prabowo.
Ia pun ungkap, menitipkan motoris ke Listyo. Menurut Prabowo, motoris ini mempertaruhkan nyawa untuknya.
"Jadi ya saya ngakulah tapi itu sah, bener nggak? Ayok, jenderal-jenderal, menteri-menteri, kalian juga nitip-nitip kan, ya 1, 2 orang boleh, tapi ndak ada saya titip ponakan saya," ungkapnya.
Perlu diketahui, Ahrie Sonta, mantan ajudan Prabowo, baru-baru ini juga mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigjen bintang satu pada Senin (6/10/2025). Kenaikan pangkat itu membuat Ahrie Sonta menjadi salah satu jenderal polisi termuda. Ketika diangkat pangkatnya, Ahrie Sonta berusia 44 tahun.
Karier Cemerlang Mantan Ajudan dan Pengawal
Pernyataan terbuka Presiden Prabowo Subianto rentan disalahartikan dan dikaitkan dengan pola yang telah lama terjadi di lingkup TNI dan Polri. Salah satunya adalah pola karier cemerlang sejumlah perwira yang memiliki latar belakang sebagai ajudan atau pengawal presiden.
Beberapa petinggi di kepolisian dan TNI yang pernah mengemban jabatan sebagai ajudan atau pengawal presiden memang kerap memiliki karir moncer. Di lingkungan kepolisian, misalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan mantan ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada periode 2014–2016. Sebelumnya, Listyo menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada 2011, bersamaan dengan masa kepemimpinan Jokowi sebagai Wali Kota.
Usai bertugas sebagai ajudan presiden, karier Listyo terus meningkat. Ia diangkat menjadi Kepala Kepolisian Daerah Banten pada 2016, kemudian menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada 2018–2019. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 ini kemudian dipercaya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) sebelum akhirnya dilantik sebagai Kapolri pada 2021.
Mantan pejabat Polri lain yang memiliki jejak serupa adalah Budi Gunawan, yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai ajudan, karier Budi Gunawan terus melesat. Ia sempat menjabat sebagai Kapolda Jambi, Kapolda Bali, Wakil Kepala Polri pada 2015–2016, dan kemudian Kepala Badan Intelijen Negara (2016–2024).
Nama lain yang juga memiliki perjalanan karier serupa adalah Jenderal Sutarman, ajudan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada periode 2000–2001. Setelah mendampingi Gus Dur, karier Sutarman menanjak pesat. Ia pernah menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Riau, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, hingga akhirnya dipercaya menjadi Kapolri periode 2013–2015.
Dari tubuh TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) saat ini, Marsekal Madya Mohamad Tonny Harjono, juga memiliki latar belakang serupa. Tonny pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014–2016. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, ia dipercaya sebagai Sekretaris Militer Presiden (2020–2022).
Nama lain yang juga menonjol adalah Teddy Indra Wijaya, yang kini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Ia pernah bertugas sebagai asisten ajudan Presiden Joko Widodo pada periode 2014–2019.
Jika ditarik jauh ke belakang sejumlah nama mantan ajudan Soeharto juga memiliki karir yang moncer di TNI. Setidaknya, beberapa mantan ajudan Soeharto tidak hanya menjadi jenderal, tapi juga orang penting di jajaran tinggi ABRI. Misalnya, Try Sutrisno, Wiranto, dan Subagyo Hadi Siswoyo.
Lalu, apa faktor di balik banyak eks ajudan-pengawal yang memiliki posisi strategis?
Kepercayaan pada Ajudan
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (Isess) Khairul Fahmi, menilai bahwa fenomena mantan ajudan atau pengawal yang kemudian menempati posisi strategis merupakan hasil dari kombinasi antara keunggulan struktural jabatan ajudan itu sendiri dan modal kepercayaan (trust) yang terbentuk selama bertugas di lingkaran terdekat pimpinan atau Ring 1.
Menurut Fahmi, ada anggapan keliru bahwa posisi ajudan hanya sekadar peran pelayanan dan bisa diisi oleh personel dengan kemampuan biasa-biasa saja. Padahal, kata dia, pelayanan yang dimaksud bersifat strategis, meliputi pengelolaan ritme kerja pimpinan, arus informasi, protokol, serta dinamika pengambilan keputusan.
Karena itu, standar profesionalisme bagi ajudan sangat tinggi, dan proses seleksinya pun dilakukan secara ketat.
Melalui pengalaman sehari-hari di lingkungan Ring 1, seorang ajudan ditempa oleh literasi kenegaraan, kejelian membaca prioritas, sensitivitas kebijakan, serta jejaring lintas aktor yang berkembang lebih cepat dibanding jalur karier biasa.
Maka, selama mereka memiliki karakter, integritas, dan rekam jejak yang baik, wajar bila eks-ajudan menjadi lebih siap dan layak dipercaya untuk memegang posisi strategis di kemudian hari.
“Karena itu, sewajarnya jika posisi ajudan dipahami sebagai “lorong percepatan” profesional. Bukan karena otomatis membuka promosi, melainkan karena tempaan Ring 1 membuat mereka lebih matang saat kembali ke jabatan operasional, lebih paham konteks kebijakan, lebih cermat menakar risiko, dan lebih luwes berkoordinasi antarsektor,” ujarnya kepada Tirto, Kamis (30/10/2025).
Fahmi menjelaskan, dalam proses seleksi jabatan strategis, ketika para kandidat sama-sama memenuhi standar merit, faktor pembeda biasanya muncul dari kombinasi antara kompetensi, integritas, dan modal kepercayaan.
“Di sinilah prinsip primus inter pares akan bekerja, memilih 'yang terbaik di antara yang terbaik', yakni mereka yang tidak hanya mumpuni di atas kertas, tetapi juga terbukti reliabel di momen krisis dan dapat dipercaya menjaga preferensi serta kerahasiaan negara,” ujarnya.
Terkait tudingan nepotisme, Khairul menegaskan bahwa kedekatan personal tidak otomatis berarti nepotisme. Ia menjelaskan bahwa nepotisme baru terjadi jika relasi kedekatan digunakan untuk melompati syarat kompetensi atau mengakali prosedur.
“Dalam praktik yang sehat, pagar institusional seperti rekam jejak jabatan yang relevan, pendidikan pengembangan, penilaian kinerja, serta proses rekomendasi di dewan jabatan, masih menjadi filter utama,” ujarnya.
Jika pagar ini dijalankan, kedekatan akan berperan sebagai nilai tambah yang sah di antara kandidat yang sama-sama unggul; dan jabatan itu sendiri tetap menjadi ujian kinerja. Jabatan strategis tetap menjadi ujian kinerja nyata, dan kepercayaan pun bukan hal yang permanen. Bila seorang eks-ajudan tidak mampu menunjukkan performa yang baik, kepercayaan itu akan surut dan kariernya pun terkoreksi.
“Jadi ini prinsipnya sederhana saja. Profesionalisme akan selalu menjadi fondasi, lalu kepercayaan sebagai penguatnya,” ujarnya.
Praktik Lazim yang Mengancam Meritokrasi
Pernyataan Prabowo memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, praktik seperti ini dinilai bukan hal baru. Di sisi lain, pernyataan ini titip menitip yang disampaikan langsung secara presiden ini berpotensi mencederai proses meritokrasi di institusi pemerintah saat ini.
Peneliti bidang kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai praktik titip-menitip yang disinggung Prabowo masih lazim terjadi di Indonesia, meskipun seharusnya tidak dibenarkan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa meritokrasi sebagai ciri utama institusi profesional belum sepenuhnya menjadi budaya di negeri ini.
Bambang juga menyayangkan pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka karena dapat menimbulkan berbagai tafsir di masyarakat. Ia mempertanyakan apakah pernyataan itu merupakan bentuk sindiran Presiden terhadap institusi Polri atau justru mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
“Kalau benar, ini bisa menjadi pembenaran bagi praktik titip-menitip jabatan atau kepangkatan,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Kamis (30/10/2025).
Pandangan serupa disampaikan analis sosio-politik Helios Strategic Institute, Musfi Romdoni. Ia menilai praktik penitipan orang dekat atau bawahan oleh pejabat tinggi negara lazim terjadi di lingkungan pemerintahan. Namun, menurutnya, persoalan utama bukan pada praktik tersebut, melainkan pada cara Presiden Prabowo mengungkapkannya secara terbuka.
Musfi berpendapat pernyataan Prabowo yang secara gamblang menyebut “menitipkan mantan pengawal” rentan disalahartikan publik sebagai bentuk campur tangan dalam urusan institusi lain, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap citra presiden.
“Kalimat itu rentan dipahami publik sebagai bentuk cawe-cawe yang tentu akan berdampak buruk bagi citra Presiden,” ujar Musfi kepada Tirto, Kamis (30/10/2025).
Meski begitu, Musfi menilai bahwa dalam dunia politik, kenyamanan hubungan menjadi prioritas utama. Ia menggambarkan politik sebagai arena penuh intrik, tipu daya, dan saling jegal, sehingga rasa aman dan nyaman menjadi sesuatu yang langka sekaligus sangat berharga.
Dalam konteks itu, ajudan memang memiliki keunggulan karena telah terbiasa memberikan rasa aman dan nyaman kepada pimpinan yang mereka dampingi.
Sementara itu, Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso memiliki pandangan berbeda. Ia menilai pernyataan Prabowo terkait penitipan mantan pengawal berpangkat bintara kepada Kapolri merupakan bentuk perhatian dan rasa terima kasih seorang presiden terhadap bawahannya.
Dalam konteks tersebut, Sugeng berpendapat tidak ada masalah selama para bintara yang dititipkan tidak menempati jabatan strategis atau posisi perwira tinggi.
“Namun saya juga meminta Kapolri tetap menerapkan sistem merit terhadap bintara lain yang berprestasi, bukan hanya kepada para pengawal Presiden,” ujarnya kepada Tirto, Kamis (30/10/2025).
Tirto telah menghubungi pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI untuk memberikan komentar terkait konteks utuh pernyataan Prabowo tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, konfirmasi dari pihak pemerintah belum diterima.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Farida Susanty
