tirto.id - Baru-baru ini sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI menginisiasi pembentukan Dewan Kolonel. Tugasnya menaikkan elektabilitas Ketua DPR RI cum Ketua DPP PDIP Puan Maharani demi bisa menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.
Akan tetapi, tak semua pihak menilai positif terhadap keberadaan Dewan Kolonel. Bahkan DPP PDIP tak mengakui adanya Dewan Kolonel tersebut.
Diinisiasi Loyalis Puan di DPR RI
Anggota Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan menyebut pihaknya membentuk Dewan Kolonel yang bertugas untuk memoles citra Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Selain itu, Dewan Kolonel juga bertugas meningkatkan elektabilitas Puan agar bisa maju di Pilpres 2024.
"Dewan Kolonel bermula saat ada pengarahan dari Mbak Puan karena beliau pembina fraksi PDIP di DPR. Perlu diketahui pembina fraksi hanya ada Mbak Puan tidak ada yang lain. Kemudian pada saat masuk ruang pimpinan fraksi, Johan Budi bilang kalau kita loyalis Mbak Puan harus membuat sesuatu, maka terciptalah Dewan Kolonel. Kita perlu menunjukkan bahwa kita loyalis Mbak Puan," kata Trimedya Panjaitan di DPR RI pada Selasa (20/9/2022).
Eks Jubir KPK Pencetus Nama Dewan Kolonel
Nama Dewan Kolonel diusulkan oleh anggota Fraksi PDIP DPR RI Johan Budi Sapto Prabowo. Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menerangkan bahwa tim yang dibentuk merupakan inisiasi dari Fraksi PDIP di DPR tanpa ada campur tangan dari DPP PDIP.
"Jadi begini di Fraksi PDIP sekitar 2-3 bulan lalu sempat ada pembicaraan bahwa kami ini pendukung Mbak Puan, lalu kami usulkan untuk membentuk tim. Kemudian saya usul sebut saja timnya Dewan Kolonel. Begitu ceritanya," kata Johan Budi di Gedung DPR RI pada Selasa (20/9/2022).
Direstui Puan tapi Ditolak Megawati
Puan Maharani memberikan dukungan terbentuknya Dewan Kolonel yang beranggotakan sejumlah kader PDIP di DPR. Puan menganggap Dewan Kolonel memiliki unsur gotong royong dalam proses memberikan dukungan kepada dirinya agar maju menjadi calon presiden di 2024 mendatang.
“Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong,” kata Puan dalam rilis tertulis pada Rabu (21/9/2022).
“Semua yang kemudian mempunyai tujuan dan keinginan untuk bekerja sama secara bergotong-royong tentu itu harus hal yang positif yang bisa dilakukan,” imbuhnya.
Namun, ternyata keberdaan Dewan Kolonel tidak diakui DPP PDIP, bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan dalam sejarah PDIP tidak dikenal istilah militer dalam struktur organisasi partai berlogo banteng tersebut.
“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP pada Rabu (21/9/2022).
Hasto menambahkan, “Jadi sikap partai sangat jelas dan kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi, bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tidak ada yang namanya dewan kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai.”
Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkejut dengan adanya berita Dewan Kolonel. Megawati menyebut tidak ada struktur Dewan Kolonel dalam tubuh PDIP.
“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, Beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujarnya.
Dinilai Hambat Ganjar Pranowo Jadi Capres
Direkur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai keberadaan Dewan Kolonel dapat menyulitkan posisi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Puan dan Ganjar diketahui sama-sama berniat menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024, meski sama-sama berasal dari PDIP.
"Suka tidak suka, senang tidak senang, disaat yang sama juga tentu [Puan] akan bersaing dan akan berbenturan dengan Ganjar dan mungkin saja [keberadaan Dewan Kolonel] akan menyulitkan Ganjar, karena sama sama mereka jalan," kata Ujang saat dihubungi Tirto, Rabu (21/9/2022).
Ujang menyebut posisi Ganjar akan makin sulit dengan keberadaan Dewan Kolonel, pasalnya Ganjar sudah sejak lama dipinggirkan dari PDIP. Apalagi, elektabilitas dan popularitas Ganjar di berbagai survei kerap kali mengungguli Puan.
"Puan sebagai putri mahkota yang kelihatannya akan disiapkan menjadi capres dari PDIP. Karena kita tahu Ganjar sudah mulai dari dulu itu dimasukkan kotak, dipinggirkan, dikucilkan, termasuk sering tidak dinudang dalam acara PDIP," ujarnya.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Bayu Septianto
