tirto.id - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya tidak mengakui keberadaan Dewan Kolonel yang dibuat oleh anggota Fraksi PDIP di DPR RI yang berusaha menaikkan citra Puan Maharani untuk bersiap menjadi capres di Pemilu 2024. Menurutnya dalam sejarah PDIP tidak dikenal istilah militer dalam struktur organisasi partai berlogo banteng tersebut.
“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP pada Rabu (21/9/2022).
Hasto menambahkan, “Jadi sikap partai sangat jelas dan kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi, bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tidak ada yang namanya dewan kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai.”
Hasto menyebut telah berkonsultasi dengan politisi senior yang ada di Fraksi DPR, seperti Bambang “Pacul” Wuryanto dan Utut Adianto. Dalam diskusi tersebut disimpulkan bahwa Dewan Kolonel hanya guyonan belaka tanpa harus disikapi secara serius.
“Tadi saya koordinasi dengan Pak Utut dengan Mas Bambang Wuryantoro alias Bambang Pacul itu hanyalah guyonan dalam politik," terangnya.
Selain berkonsultasi dengan senior fraksi di DPR, Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkejut dengan adanya berita Dewan Kolonel. Megawati menyebut tidak ada struktur Dewan Kolonel dalam tubuh PDIP.
“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, Beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Hasto juga membantah bahwa Puan Maharani menyetujui pembentukan Dewan Kolonel. Menurutnya Puan hanya memberikan izin atas adanya bentuk serikat dan perkumpulan dalam tubuh PDIP, sebagai bentuk ekspresi dalam kebebasan berdemokrasi.
“Enggak ada. Kan, saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat. Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul," tegasnya.
“Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada,” imbuhnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
