tirto.id - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyampaikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian pemerintah dalam RAPBN 2023 dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi efek ketidakpastian global. Salah satu yang menjadi catatan adalah perlu adanya kajian untuk kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kenaikan gaji PNS terakhir terjadi di 2019, di mana kenaikan gaji PNS hanya di kisaran 5 persen. Oleh karena itulah, kenaikan gaji ini perlu dikaji untuk kemudian segera dilaksanakan,” tutur Anggota Fraksi Demokrat, Irwan, saat membacakan pandangan Fraksi Partai Demokrat DPR RI atas RUU tentang APBN TA 2023 Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Demokrat menyampaikan terkait rencana ataupun keputusan mengenai kenaikan gaji TNI/POLRI dan perangkat negara lainnya termasuk PNS di tahun 2023 masih menjadi tanda tanya.
Kenaikan gaji ini diperlukan untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan para abdi negara. Termasuk juga untuk tidak melupakan abdi negara yang bertugas di wilayah 3T (Daerah Terluar, terdepan, Tertinggal).
Demokrat juga meminta pemerintah untuk memastikan rencana belanja tahun depan yang lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi belanja negara di tahun ini.
Dia ingin belanja belanja tersebut difokuskan pada sektor-sektor yang memperkuat fungsi APBN sebagai stimulator kebangkitan ekonomi dengan mengoptimalkan belanja yang bersifat mandatory dan meminimalkan kebocoran dalam pelaksanaan belanja di lapangan.
Demokrat juga mengingatkan pemerintah meningkatkan kualitas SDM unggul melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Pemulihan sektor kesehatan khususnya ibu dan anak harus menjadi prioritas anggaran, termasuk juga komitmen peningkatan anggaran dan alokasi anggaran yang lebih tepat dan efektif untuk penurunan stunting.
"Khusus di sektor Pendidikan, diperlukan perbaikan sistem, tata Kelola dan kualitas Pendidikan yang merata,” ujar legislator dapil Kalimantan Timur itu.
Selain itu, fraksi Demokrat juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk menjadi perhatian pemerintah sebagai solusi, salah satunya adalah mengenai solusi untuk menjadi stimulator bagi proses pemulihan dan kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pemerintah diharapkan untuk memberikan perhatian terhadap UMKM dengan cara melakukan investasi demi kebangkitan UMKM.
“Pemerintah sebaiknya menyiapkan langkah mitigasi dengan desain APBN yang lebih antisipatif dan responsive, apalagi saat ini beban masyarakat semakin tinggi dengan naiknya harga listrik, BBM, sembako, gas, serta kebutuhan pokok lainnya. Hal ini menyebabkan beban rakyat semakin tinggi, hidup semakin sulit, dan penderitaan dimana-mana,” tandasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
