tirto.id - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diwacanakan pemerintah. Sebab menurutnya, saat ini masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi COVID-19.
"Kami ingin menyampaikan sikap PKS, bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Dia menekankan, kondisi yang terjadi hari ini inflasi sudah berada di 4,94 persen pada Juli 2022. Ini adalah inflasi tertinggi sejak Oktober 2015, atau tepatnya pada tujuh tahun yang lalu. Bahkan untuk kelompok makanan inflasi hari ini sudah berada di 11 persen.
"Gubernur Bank Indonesia bilang harusnya tertingginya 5 sampai 6 persen tetapi sekarang 11 persen. Itu kondisi belum ada kenaikan harga BBM subsidi kalau BBM subsidi dinaikkan ini dapat dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket," tegasnya.
Mulyanto mengatakan, jika inflasi makanan meningkat tajam, maka dampaknya akan menggerus daya beli masyarakat. Pada akhirnya kondisi itu juga akan membuat tingkat kemiskinan bertambah kembali.
"Padahal sejak Juni 2022 harga minyak terus turun dari 140 menjadi hari ini 90 dolar AS per barel. Urgensi kenaikan harga BBM subsidi sudah kehilangan makna. Sekali lagi kami menolak kenaikan BBM bersubsidi," pungkas dia.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi terkait wacana rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Dia menjelaskan kebijakan tersebut perlu diputuskan dengan hati-hati karena akan berpengaruh terhadap masyarakat.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya," kata Jokowi usai acara KADIN di TMII, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Lebih lanjut, Jokowi mengakui pemerintah tidak ingin kenaikan BBM mempengaruhi daya beli masyarakat dan menurunkan angka konsumsi rumah tangga. Dia juga tidak ingin kenaikan BBM memicu inflasi hingga menurunkan angka pertumbuhan ekonomi.
"Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan," ungkapnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
