Demokrat Jelang 2024: Diacak-acak Moeldoko, Terancam Loyalis Anas?

tirto.id - Elektabilitas Partai Demokrat masih bertahan di posisi kelima berdasarkan dua lembaga survei, yaitu Litbang Kompas dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Bahkan dalam survei SMRC, elektabilitas Demokrat naik dua persen dalam waktu 4 bulan: 6,6 persen pada Mei 2021 menjadi 8,6 persen per September 2021.

SMRC mencatat, Demokrat berada di bawah PDIP yang mendapat dukungan terbesar 22,1 persen. Disusul Golkar 11,3 persen, PKB 10 persen, dan Gerindra 9,9 persen. Keempat parpol ini merupakan koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf di parlemen. Sedangkan PKS sebagai parpol oposisi hanya 6 persen.

Sementara dalam survei Litbang Kompas pada Oktober 2021, Demokrat berada di posisi kelima dengan elektabilitas mencapai 5,4 persen. Sedangkan empat besar ditempati PDIP (19,1 persen), Partai Gerindra (8,8 persen), Partai Golkar (7,3 persen), dan PKS (6,3 persen).

Jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019, maka elektabilitas Demokrat tidak jelek. Sebab, parpol berlambang mercy itu pada pemilu lalu hanya finis di urutan ketujuh dengan perolehan suara sebanyak 7,77 persen. Artinya, dari 9 parpol yang lolos ambang batas parlemen, Demokrat berada di posisi ketiga terbawah di atas PAN dan PPP.

Padahal pada Pemilu 2014, Demokrat masih finis di urutan kelima, di bawah PDIP, Gerindra, Partai Golkar, dan PKB. Saat itu, posisi kelima sudah cukup bagus bagi Demokrat yang sedang dihantam tsunami kasus korupsi yang menjerat para petingginya, seperti Anas Urbaningrum, M. Nazaruddin, Andi Mallarangeng hingga Jero Wacik. Akibatnya, Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009 dengan perolehan suara hingga 26,4 persen anjlok signifikan.

Demokrat Diacak-acak Moeldoko

Sebagai partai yang pernah jadi pemenang pemilu, Demokrat tetap berambisi mengulangi kejayaannya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap pada Pemilu 2024 setidaknya partai berlambang mercy itu meraih kembali kejayaannya.

“Ke depan kami ingin kembalikan kejayaan Demokrat atau berada pada 'papan atas' minimal tiga besar,” kata AHY, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, seperti dikutip Antara, 26 April 2021.

Karena itu, kata dia, Demokrat terus melakukan konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah. Ia menegaskan, dengan terus melakukan konsolidasi, optimistis Demokrat akan kembali berjaya atau minimal tidak terpuruk seperti sekarang.

Namun, keinginan AHY mengembalikan kejayaan Demokrat dihadapkan pada jalan terjal, salah satunya saat Jhoni Allen Marbun Cs menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat pada Maret 2021. KLB kemudian menunjuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Meski Kemenkumham menolak permohonan pengesahan Demokrat versi KLB, tapi soliditas kader yang dibangun di era SBY hingga AHY sedikit banyak terpengaruh. Bahkan tenaga pengurus Demokrat di bawah nakhoda AHY terporsir mengurus upaya pengambilalihan parpol oleh kubu Moeldoko hingga meja hijau.

Partai Loyalis Anas jadi Ancaman?

KLB Demokrat Moeldoko memang kandas di pengadilan, tapi munculnya Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dinilai sedikit banyak akan berpengaruh pada elektabilitas Demokrat jelang Pemilu 2024. Sebab, PKN ini diisi oleh loyalis Anas Urbaningrum, ketum Demokrat periode 2010-2013.

PKN dinakhodai mantan Sekretaris Jenderal Partai Hanura, I Gede Pasek Suardika yang mayoritas anggotanya adalah mantan kader Demokrat. Psek sendiri merupakan mantan kader Demokrat dan pernah menjabat sebagai Ketua DPP Departemen Pemuda dan Olahraga 2010-2015.

Sejumlah mantan anggota DPR eks Partai Demokrat dan beberapa aktivis mulai berkumpul untuk membentuk partai ini. Mantan petinggi Partai Demokrat, Mirwan Amir pun bergabung dengan PKN ini. Mirwan yang didapuk sebagai bendahara partai.

Mirwan mengklaim beberapa tokoh eks Demokrat dan Hanura merapat ke PKN ini. “Saya gembira bisa bersama GPS bangun partai. Banyak teman eks Demokrat, Hanura serta para aktivis PPI dan alumni Cipayung plus yang sudah tahu kapasitasnya langsung meminta bergabung. Apalagi integritas politiknya tidak bisa diragukan lagi,” kata mantan pimpinan Banggar DPR RI ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/10/2021).

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan Demokrat memang berisiko untuk digembosi. Pasalnya mereka merupakan salah satu parpol oposisi pemerintah.

“Karena jika tak digembosi, maka bisa mendegradasi pemerintah dan elektoralnya akan naik,” kata Ujang kepada reporter Tirto, Selasa (2/11/2021).

Selain itu, kata Ujang, saat SBY menjadi presiden, banyak lawan politik yang merasa dirugikan kini melakukan balas dendam. Misalnya, kata dia, PDIP yang saat ini menjadi partai penguasa hingga Anas Urbaningrum yang pernah berseteru dengan SBY dan sejumlah loyalisnya yang dipecat dari Demokrat.

“Mungkin dulu PDIP merasa dikerjai. Anas dan kelompok Anas juga meras dikerjai,” kata Ujang.

Menurut Ujang, jika terus digembosi, maka akan berdampak pada perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2024. Sebab, penggembosan itu akan mengganggu konsentrasi Demokrat dan persiapannya menuju Pemilu 2024.

Selain itu, kata dia, jika internal Demokrat terus dibajak, maka akan mempengaruhi suaranya pada Pemilu 2024 nanti. Pasalnya, banyak petinggi Partai Demokrat kini yang membelot dan mereka memiliki massa.

Dampaknya, kata Ujang, suara partai berlambang mercy itu akan berkurang cukup banyak dan peringkatnya berpotensi turun dari enam besar. Pada Pemilu 2019, Demokrat berhasil memperoleh suara sebanyak 10.876.057 atau 7,77 persen.

“Bisa saja itu terjadi,” kata Ujang.

Sementara itu, Peneliti Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN), Wasisto Raharjo Jati menilai dampak dari terus menerus digembosi, Partai Demokrat akan kehilangan konstituen karena faksi internal akan membawa pemilih loyalisnya ke partai baru yang dibentuk.

Dengan kehilangan konstituen, Wasisto menilai dampaknya Partai Demokrat akan kehilangan suara pada Pemilu 2024.

“Tapi tergantung dari kepemimpinan AHY sekarang ini, apakah mampu membawa partai ini lepas dari label partai personal. Karena tentunya, kalau misal masih mengandalkan faktor ketokohan SBY, partai ini menjadi kurang menarik terutama di kalangan pemilih milenial,” kata Wasisto kepada reporter Tirto, Selasa (2/11/2021).

Jika Demokrat membiarkan diri terus digembosi dan masih tergantung pada ketokohan SBY semata, kata Wasisto, maka dikhawatirkan bukan hanya kehilangan konstituen, tapi bisa saja tidak lolos parliementary threshold atau ambang batas parlemen.

“Partai Demokrat perlu menemukan narasi baru yang atraktif sehingga bisa menarik perhatian pemilih muda yang jadi segmen pemilih terbesar pada Pemilu 2024 nanti. Karena lambat laun ketokohan SBY akan memudar,” kata dia.

Respons Demokrat

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengapresiasi terbentuknya Partai Kebangkitan Nusantara yang didominasi oleh eks Demokrat. Apresiasi diberikan karena PKN tidak seperti Moeldoko yang berusaha mengambilalih partai dari kepengurusan yang sah.

“Moeldoko yang tidak tahu malu dan masih terus berupaya merampas Partai Demokrat pasca KLB ilegal yang gagal total dan tak berani serta tak memiliki kemampuan membentuk parpol baru,” kata Herzaky kepada reporter Tirto, Selasa (2/11/2021).

Herzaky mengklaim, Partai Demokrat tidak khawatir kehilangan konstituen pada Pemilu 2024 meski partainya diacak-acak oleh Moeldoko dan berpotensi digembosi loyalis Anas Urbaningrum yang berlabu di PKN.

“Nggak, mereka kan sudah lama keluar dari Demokrat dan kepemimpinan Mas AHY ini menarik banyak segmen pemilih baru,” kata dia.