tirto.id - Sejumlah organisasi buruh di Jawa Barat memperingati Hari Buruh 2018 di depan Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (1/5/2018). Dalam demonstrasi, organisasi buruh menuntut kepada pemerintah untuk mencabut Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Aksi dihadiri serikat pekerja dari berbagai kota di Jawa Barat, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (FSP LEM), Kongres Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI), Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOBSI), dan lain-lain.
Ketua DPD FSP LEM Provinsi Jawa Barat, Muhamad Sidarta dalam orasi menyampaikan organisasinya mengatakan, kedua regulasi itu sama sekali tidak berpihak kepada buruh. Ia juga menuntut pemerintah merevisi Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Yang ketiga adalah tentang revisi Undang-undang 13. Walaupun jelek Undang-undang 13 itu masih melindungi kaum buruh karena pasal-pasal yang tidak pro kaum buruh sudah dicabut," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa kesejahteraan buruh sampai saat ini belum terpenuhi oleh pemerintah. Lantaran itu, pihaknya berharap pemerintah memberikan subsidi BBM, gas LPG, dan listrik.
"Turunkan harga sembako, apalagi ini menjelang Lebaran. Jangan sampai langka. Sudah mahal, langka pula. Ini peringatan untuk penyelenggara pemerintahan," tambahnya.
Sementara peserta lain yang ikut bergabung dengan massa KASBI, lewat sejumlah spanduk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk tidak melibatkan tentara dalam pengelolaan sungai Citarum.
"Tarik mundur tentara dari hulu Citarum," begitu tulisan di spanduk yang dibawa peserta..
Penulis: Irfan Teguh
Editor: Agung DH
