Defisit APBN per April 2026 Tembus Rp164,4 Triliun

tirto.id - Kementerian Keuangan melaporkan sampai akhir April 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan defisit APBN April 2025 yang sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02 persen dari PDB.

“Ini data yang ada, jadi kita enggak main-main,” tutur Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi April 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Purbaya mengklaim realisasi APBN hingga April 2026 cukup apik di tengah gonjang-ganjing ekonomi dunia. Hal ini terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 0,6 persen menjadi Rp100,6 triliun. Nilai ini setara dengan 29,9 persen dari target APBN senilai Rp336,0 triliun.

“Bea Cukai itu sudah tumbuh sekarang 0,6 persen. Walaupun pertumbuhannya kecil, tapi sampai Maret kemarin kan pertumbuhannya negatif. Mungkin ke depan akan lebih cepat, lebih cepat lagi,” tambahnya.

Di sisi lain, penerimaan pajak hingga empat bulan pertama 2026 tercatat mencapai Rp646,3 triliun atau 27,4 persen terhadap target APBN senilai Rp2.357,7 triliun. Dus, hingga akhir April, pendapatan negara dapat menembus Rp918,4 triliun—tumbuh 13,3 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Karena hasil reformasi yang kita lakukan di Pajak dan Bea Cukai. Ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja Pak Bimo (Dirjen Pajak Bimo Wijayanto) dan tim dan juga Pak Djaka (Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama) dan tim,” jelas Purbaya.

Namun, pada periode yang sama belanja negara tercatat mencapai Rp1.082,8 triliun, tumbuh 34,3 persen dibanding April 2025. Realisasi belanja negara tersebut mencapai 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp826 triliun atau tumbuh 51,1 persen secara tahunan. Sementara itu, transfer ke daerah terealisasi Rp256,8 triliun.

Dengan realisasi ini, keseimbangan primer tercatat sebesar Rp28,0 triliun.

“Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen yoy. Jadi, ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi. Ini hanya satu sisi dari pemerintah, sementara swasta tetap menjadi penggerak utama,” ujarnya.