tirto.id - Jalan becek, lapangan berdebu dan makanan basi. Tiga kesan yang melekat pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Sumatra Utara. Mulai dari tempat pertandingan atau venue yang belum rampung hingga persoalan teknis lainnya mencoreng ajang olahraga paling bergengsi di Indonesia.
Di balik cap buruk ini, muncul jua isu dugaan korupsi. Namun sebelum ke situ, mari lihat betapa kecewanya para atlet melihat penyelenggaraan PON di Sumut. Shaleha Fitriana contohnya. Atlet taekwondo putri dari Jawa Tengah ini sudah tiga kali mengikuti PON sejak di Jawa Barat pada 2016 lalu.
“Dari segi kesiapan, yang paling tidak siap ya PON tahun ini,” ujar Shaleha di Martial Art Arena, Sport Center Sumut, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (12/9/2024).
Persoalan yang dialami Shaleha bukan sebatas debu. Namun juga logistik. Pada hari pertama di Sumut, ia memeroleh makanan yang sudah basi. Selain itu, atlet dan penonton cabang olahraga taekwondo juga sempat merasa kepanasan akibat mesin pendingin ruangan tidak menyala saat pertandingan berlangsung.
“Waktu di hari pertama dapat mi yang agak bau, seperti basi. Kalau hotel sudah bagus, hanya saja agak jauh dari venue,” ujar Shaleha.
PON merupakan ajang olahraga paling ditunggu-tunggu atlet nasional. Oleh karena itu, Shaleha menyayangkan kondisi yang terjadi. Sejumlah sarana dan prasarana belum rampung dibangun. Puluhan unit truk dan alat berat lalu lalang menimbulkan abu dan membuat jalanan becek. Di sisi lain, cuaca panas membuat suasana menjadi gerah lantaran belum ada pepohonan yang tumbuh di lokasi.
“Ini kan event besar yang ditunggu-tunggu atlet di seluruh Indonesia, jadi kayak kurang saja,” ujarnya.
Sebagai atlet yang sudah tiga kali mengikuti PON, Shaleha punya anggapan sendiri mengenai ajang kali ini. Menurutnya, PON Papua pada 2021 lalu jauh lebih baik.
“Kalau menurut saya, secara prepare lebih baik PON di Papua. Kalau di sini masih belum siap, venue-nya juga belum terlalu selesai pembangunannya, jadi banyak debu,” sambungnya.
Persoalan debu tidak main-main. Masalah ini berdampak terhadap performa atlet. Medi Yoku, kapten tim voli indoor putri asal Jawa Timur, mengaku terganggu dengan banyaknya debu di venue. Seperti cabang olahraga taekwondo, lokasi pertandingan voli juga bertempat di kompleks Sport Center Sumut.
“Saya juga merasakan sendiri. Banyak debu dan silau juga, set terakhir tadi sebenarnya bolanya sudah tidak kelihatan saking silaunya. Memang debunya banyak sekali. Itu sangat berpengaruh ke permainan,” ujar Medi.
Selain berpengaruh pada permainan, masalah yang ditimbulkan ketidaksiapan penyelenggaran PON di Sumut juga berdampak pada kesehatan atlet berlaga. Kondisi arena gedung yang berdebu serta kotor membuat atlet mengalami flu.
“Kalau flu mungkin ada. Saya juga sekarang lagi flu, ditambah debu lagi makanya belum sembuh,” ujar Medi.
Seperti Martial Art Arena, Indoor Volley Ball juga berada di kawasan Sport Center Sumut. Di kompleks ini terdapat Stadion Madya dan Stadion Utama. Hingga laporan ini disampaikan, pembangunannya belum rampung 100%.
Arena pertandingan voli indoor PON di Sumut menjadi sorotan lantaran viral video kondisi jalanan becek yang harus dilalui para atlet. Atas kondisi ini, cibiran menggema di media sosial. Setelah mendapat kritikan, panitia langsung berupaya memoles jalan tanah tersebut. Namun masalah belum selesai.
Jarak antara venue dan parkir bus para atlet terbilang jauh, sekitar 300 meter. Oleh sebab itu, tak sedikit atlet yang mengeluh lantaran harus mengeluarkan energi lebih sebelum dan setelah pertandingan.
“Karena kan jauh, ya, bus di ujung sana sedangkan venue-nya di sini. Kami harus jalan dulu sebelum bertanding, jadi sudah lelah duluan,” ujar kapten tim voli indoor Sumatra Selatan, Sintia, Rabu (11/9/2024).
Bukan hanya atlet, kekecewaan juga dirasakan pedagang merchandise asal luar Sumut yang sudah jauh-jauh datang untuk mengais keuntungan dari PON kali ini. Padahal, mereka sudah mengeluarkan modal yang tidak sedikit.
Satu di antaranya Agung, pedagang pakaian olahraga asal Jakarta. Untuk dapat berdagang di sini, ia harus mengeluarkan uang senilai Rp5 juta. Uang itu termasuk biaya sewa tempat dan ongkos perjalanan.
“Biasanya kalau PON sih optimis, ada lebih lah kalau acara PON. Tapi kalau melihat kondisi begini, ya pesimis kami,” ujar Agung.
Menurut Dwi, warga setempat yang juga ikut menyaksikan pertandingan PON di Sport Center Sumut, fasilitas yang tersedia di tempat ini sudah lengkap. Hanya saja, pembangunannya belum rampung. Sehingga menimbulkan debu dan terkesan kotor.
“Kalau fasilitasnya sebenarnya sudah memadai,” ujar Dwi.
Respons Pemerintah
Pj Gubernur Sumut sekaligus Ketua Panitia Besar (PB) PON XXI Wilayah Sumut, Agus Fatoni, merasa tidak fair jika PON di Sumut dianggap sebagai PON terburuk. Namun, ia tidak membantah adanya kekurangan.
“Kalau dibilang terburuk dari semua PON yang ada, saya kira itu tidak fair. Pasti ada kelebihan-kelebihan, tapi kekurangan-kekurangannya pasti juga ada,” ujar Agus di Media Center PON Sumut, Rabu (11/9/2024).
Agus menjelaskan bahwa jalan yang dipakai para atlet untuk memasuki lokasi pertandingan memang bukan jalan utama. Di sisi yang sama, pengerjaannya juga baru akan siap pada Desember 2024 mendatang setelah dikerjakan sejak Juli 2024 lalu.
“Itu di bagian belakang, memang belum siap, kemudian terjadi hujan. Kalau dari depan sudah siap. Sudah ada dan itu sudah kami tangani,” kata Agus.
Selain Sport Center, venue PON di Sumut juga tersebar di beberapa tempat lainnya, seperti Arena Futsal Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Sumut di Kabupaten Deli Serdang. Lapangan futsal ini menarik perhatian karena atapnya bocor.
Air bahkan menyebabkan pertandingan final futsal putra antara kontingen Jawa Timur dan Kalimantan Timur pada Minggu (8/9/2024) lalu sempat dihentikan. Menurut Agus, keadaan itu telah diperbaiki.
“Saat itu karena hujan deras, bocor, kemudian kami hentikan. Kami langsung kasih terpal dan pertandingannya dilanjutkan lagi. Sekarang sudah bagus dan itu akan kami perbaiki lagi,” ujar Agus.
Meski menuai kritik di sana-sini, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Ariotedjo, justru memuji PB PON Wilayah Sumut. Bahkan ia mengatakan bahwa PON kali ini lebih baik dari Sea Games Kamboja 2023 serta Olimpiade Paris 2024.
"Semua yang diviralkan itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan kesiapan Sumut yang luar biasa," ujar Dito dalam temu pers yang berlangsung di Media Center PON Sumut, Jumat (13/9/2024) malam.
Dito tak menampik pembangunan beberapa venue PON kali ini belum rampung sepenuhnya. Namun pembenahan akan terus dilakukan. Ia juga sudah mengecek langsung proses penyediaan makanan bagi para atlet dan mengklaim kualitasnya telah meningkat.
“Tapi, ini jadi satu-satunya venue terbaik di Indonesia. Jalannya sudah tidak becek," ujar Dito.
Dugaan Korupsi
Untuk pertama kalinya, PON dilaksanakan di dua provinsi secara bersamaan, yakni Aceh dan Sumut. Ajang ini berlangsung selama 12 hari pada 9-20 September 2024. Anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat tidak kecil. Mencapai Rp811 miliar. Dana itu diperuntukkan dipakai membangun dan merenovasi 18 unit infrastruktur olahraga di Aceh.
Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI juga menyediakan dana senilai Rp516 miliar untuk menyukseskan ajang ini. Nilainya terdiri atas dana pertandingan untuk wilayah Aceh dan Sumut masing-masing Rp72 miliar dan Rp74 miliar, serta kebutuhan untuk panitia, pengawas, hakim, dan keabsahan Rp30 miliar.
Kemudian untuk opening ceremony di Aceh senilai Rp60 miliar dan opening ceremony di Sumut senilai Rp41 miliar, serta anggaran untuk sarana pertandingan di Aceh Rp138 miliar dan di Sumut Rp101 miliar.
PON Aceh-Sumut mempertandingkan 65 cabang olahraga dan diikuti total 12.919 atlet dari 39 kontingen, termasuk Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebanyak 6.294 atlet bertanding dalam 33 cabang olahraga di Aceh, sebanyak 6.625 lagi bertanding dalam 34 cabang olahraga di Sumut.
Seperti Sumut, PON di Aceh juga menuai kontroversi. Sejumlah atlet dan official kecewa terhadap konsumsi yang diberikan. Padahal, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp50.900 per porsi. Belum lagi soal keterlambatan dalam pengantaran. Semua ini menimbulkan kecurigaan adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Koordinator Antikorupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menduga adanya mark-up pada pengadaan konsumsi atlet dan permainan kotor lainnya pada ajang PON di Aceh. Oleh karena itu, mereka berencana melaporkan dugaan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami akan laporkan ke KPK,” ujarnya melalui WhatsApp, Sabtu (14/11/2024).
Berdasarkan Surat Pesanan Satuan Kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian Bidang Konsumsi Nomor 03/SP/2024 tanggal 21/8/2024 yang ditandatangani Ketua Bidang Konsumsi PB PON XXI Wilayah Aceh, Diaz Furqon, harga makanan atlet dipatok Rp50.900 per porsi dengan anggaran mencapai Rp30,8 miliar. Sedangkan untuk snack seharga Rp18.900 per porsi dengan keseluruhan Rp11,4 miliar.
Dengan demikian, total anggaran makanan dan snack atlet mencapai Rp42 miliar. Sesuai Surat Pesanan tersebut, vendor yang bertanggung jawab menyediakan pesanan ini adalah PT Aktifitas Atmosfir. Kantornya beralamat di Jalan Lebak Bulus I Nomor 7, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Hingga berita ini diturunkan, Tirto belum berhasil menghubungi pihak vendor untuk wawancara.
“Kalau kami duga, di proses lelang potensi ada permainan,” ujar Alfian.
Sementara itu, Auditor Ahli Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Jufridani, tak menampik kondisi makanan atlet menjadi buah bibir. Saat ini, tim BPKP Aceh sedang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pengelolaan anggaran konsumsi atlet.
“Saat ini memang sudah sangat viral, artinya ini suatu hal yang tidak perlu kita tutup-tutupi, dan ini sudah ada di berbagai berita. Saat ini tim pengawas BPKP Aceh, ditambah Inspektorat Pemprov Aceh dan tim BPKP pusat sedang melakukan monev, khususnya pada pengelolaan bidang konsumsi,” ujar Jufridani pada konferensi pers di Media Center PON Aceh, Kamis (12/9/2024).
Jufridani menjelaskan bahwa tim BPKP sedang mengumpulkan informasi dan memotret kondisi konsumsi para atlet untuk digunakan sebagai bahan saat review pertanggungjawaban sebelum pembayaran dilakukan.
“Jadi ada tahapan berikutnya,” ujarnya.
Pada konferensi pers yang sama, Ketua Bidang Konsumsi PB PON XXI Wilayah Aceh, Diaz Furqon, menjelaskan penyebab keterlambatan makanan atlet PON di Aceh. Kondisi itu, kata dia, akibat miskomunikasi dan masalah teknis.
Menurut Diaz, jadwal pelayanan makan atlet dan official dilakukan pada H-3 sampai H+2 pertandingan masing-masing cabang olahraga. Namun sebagian kontingen datang ke Banda Aceh untuk menyaksikan opening ceremony. Padahal hari itu mereka belum berhak memeroleh jatah konsumsi.
“Ada beberapa atlet yang memang saat itu belum mempunyai hak untuk dapat pelayanan konsumsi,” ujarnya.
Menurut Diaz, mekanisme pengantaran makanan dan snack dilakukan melalui Liaison Officer atau LO pada setiap kontingen. Namun karena terjadi miskomunikasi, akhirnya paket makanan terlambat sampai.
Lebih lanjut, Diaz juga menjelaskan alasan vendor yang dipilih untuk menyediakan konsumsi para atlet berasal dari Jakarta, bukan pelaku usaha lokal di Aceh.
Menurut Diaz, pemilihan vendor makanan dan snack dilakukan melalui e-Purchasing, yakni pembelian barang atau jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Setiap vendor harus memenuhi berbagai kriteria agar dapat menjadi penyedia. Di antaranya pengalaman melayani konsumsi untuk ajang-ajang besar seperti PON. Menurut Diaz, tidak ada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Aceh yang memenuhi persyaratan itu di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Kita melihat mungkin ada harapan UMKM bisa masuk. Jadi kalau kita lihat di halaman LPSE itu tidak ada dari penyedia kabupaten dan kota yang memang melakukan ataupun mendaftar kepada e-Purchasing ini,” katanya.
Dalam keterangan terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyiapkan penyidik untuk menelaah dugaan permasalahan PON. Polri akan berkolaborasi dengan institusi lain seperti Kejaksaan, KPK, BPKP dan Kemenpora.
Sebagai informasi, pemerintah membentuk satuan tugas untuk membenahi permasalahan PON. Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara.
Satgas pelaksana dikepalai Menpora. Sedangkan satgas pendampingan tata kelola dikepalai Wakil Jaksa Agung dibantu Bareskrim Polri, BPKP, beserta aparat penegak hukum lainnya.
Menpora Dito Ariotedjo membantah ada dugaan korupsi dalam penyelenggaran PON Aceh dan Sumut. Koordinasi yang ia lakukan ke aparat penegak hukum dalam rangka merespons keluhan masyarakat.
"Itu adalah merupakan respons saya yang saya tidak terima setelah pembukaan langsung adanya, kita dihajar melalui media sosial, di netizen hanya menggunakan beberapa contoh sampel, langsung masif sekali dikatakan bahwa penyelenggaraan PON ini korupsi. Ini saya melakukan pembelaan kita sudah ada satgas tata kelola. Ini jangan langsung dituduh adanya penyelewengan, korupsi," pungkas Dito saat jumpa pers di Medan, Sumut, Jumat (13/9/2024) lalu.
Penulis: Nanda Fahriza Batubara
Editor: Fahreza Rizky
