tirto.id - Debat ketiga calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Bali 2024 telah usai dilaksanakan pada Rabu (20/11/2024), bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Tema yang diusung adalah “Ngardi Bali Santhi lan Jagadhita (Mewujudkan Bali Damai dan Sejahtera)” dengan lima sub-tema, yaitu Isu Ketenagakerjaan, Perempuan, Anak, dan Kaum Marginal, Smart Agriculture, Digitalisasi dan Pelayanan Publik, serta Pendidikan dan Kesehatan Fisik dan Mental.
Sedari awal menapak ballroom, pendukung masing-masing pasangan calon (paslon) sudah saling beradu yel-yel. Berdasarkan pantauan kontributor Tirto di lapangan, pendukung Mulia-PAS di sisi kiri tampak kompak mengenakan baju biru muda dengan saput poleng, serta kepala yang sudah dicukur habis. Yel-yel yang diangkat untuk menyokong pasangan usungan KIM Plus ini serupa milik Presiden Prabowo, yaitu “oke, gas!”.
Sementara itu, di sisi kanan pendukung Koster-Giri mengenakan pakaian adat Bali dengan nuansa merah dan hitam yang identik dengan PDI Perjuangan. Mereka tampak berdiri sambil mengangkat kedua tangan dan menggoyangkannya di udara. Berbalasan dengan yel-yel milik kubu lawannya, pendukung Koster-Giri berteriak “menyala!” sebagai upaya mendukung paslon usungannya.
Kala segmen-segmen awal bergulir, kedua paslon beradu gagasan mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan di Bali. Paslon nomor urut 1, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana, langsung memaparkan tantangan yang dihadapi Bali dari sektor ketenagakerjaan, yakni pengangguran, angkatan tenaga kerja baru, serta daya saing dan bonus demografi.
Menyoal pengangguran, Made Muliawan alias De Gadjah mengungkap tiga faktor utama penyebab tingginya angka pengangguran di Bali, yakni kurangnya bimbingan, terbatasnya lapangan kerja, dan rendahnya kualitas SDM. Oleh sebab itu, Mulia-PAS telah menyusun beberapa program untuk menurunkan angka pengangguran.
“Pertama, meningkatkan pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan abad 21 melalui kurikulum masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pasar, pelatihan keterampilan teknis untuk mendukung transformasi digital, serta membantu sertifikasi kompetensi,” beber Made Muliawan saat sesi debat, Rabu (20/11/2024).
Paslon usungan KIM Plus ini juga ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan program kewirausahaan mandiri, peningkatan investasi, reformasi kebijakan tenaga kerja, serta pengembangan platform digital untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Selain itu, Mulia-PAS hendak mendorong program padat karya di desa-desa.
“Kami juga memberikan program keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri. Namun, saat mereka (migran) kembali ke Bali, kami dorong menjadi entrepreneur dengan bantuan modal usaha,” tambahnya.
Sementara itu, Koster-Giri mengaku telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengentaskan pengangguran di Bali. Berbeda dengan Mulia-PAS, masalah utama yang dilihat paslon nomor urut 2 ini terdiri atas kurangnya kesempatan kerja, ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja, serta tingkat produktivitas dan kualitas pendidikan yang rendah.
“Solusi kami adalah membuka lapangan kerja baru dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, seperti objek wisata, kawasan kreatif, dan kawasan industri baru di berbagai kabupaten,” beber cagub nomor urut 1, Wayan Koster.
Koster-Giri juga berkomitmen meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan kepada calon tenaga kerja lokal Bali secara gratis, seperti sertifikasi kompetensi dengan kerja sama antara pemangku kepentingan. Selain itu, paslon nomor urut 2 tersebut hendak meningkatkan kemampuan kewirausahaan dengan kerja sama bersama inkubator bisnis di perguruan tinggi di Bali.
Adu Gagasan Tentang Smart Agriculture
Saat memaparkan program-program unggulan, mampu tersorot ide Mulia-PAS untuk mengembalikan program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) yang semula pernah ada di masa I Made Mangku Pastika masih menjabat sebagai gubernur. Dalam program tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan mengalokasikan dana untuk petani dalam kelompok.
“Membantu petani mendapat akses pupuk berkualitas, mengenalkan, mendidik, dan melatih menggunakan teknologi pertanian, peternakan, perikanan, dan diversifikasi produk pasca-panen,” jelas De Gadjah dalam paparannya.
Sementara itu, Koster mengungkap, walaupun kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 15%, masih terdapat permasalahan berupa alih fungsi lahan yang mengancam kedaulatan pangan. Oleh sebab itu, Koster-Giri hendak mengembangkan pertanian modern smart agriculture yang memberikan akses terhadap penggunaan teknologi digital.
“Memberikan insentif kepada petani yang menggunakan smart agriculture, memberikan beasiswa kepada sosok-sosok yang mengikuti pelatihan smart agriculture di luar negeri, mengembangkan sistem pertanian organic, hilirisasi produk pertanian untuk menambah nilai tambah dan pendapatan petani, serta pembentukan BUMD pangan untuk memberi produk petani dengan harga yang pantas,” terang Koster.
Cawagub nomor urut 2, Giri Prasta, menggarisbawahi komitmen untuk melanjutkan program pertanian organik dari periode kepemimpinan sebelumnya. Menurut Mantan Bupati Badung itu, metode organik dapat meningkatkan produktivitas lahan, kualitas hasil panen, dan pendapatan para petani.
“Paslon Koster-Giri telah memulai perubahan dari sistem pertanian konvensional ke pertanian organik yang diatur melalui Perda Bali Nomor 8 Tahun 2019 sebagai bagian dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ini dilakukan secara progresif, terutama pada sektor sayuran, buah-buahan, dan perkebunan,” ujar Giri.
Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak
Menarik garis besar pada sub-tema Perempuan, Anak, dan Kaum Marginal, Mulia-PAS mengungkap data peningkatan angka kekerasan seksual di Bali, termasuk 154 kasus yang terekam di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Bali sepanjang tahun 2023. Menurut cagub nomor urut 1, Made Muliawan Arya, tingginya angka kasus terpaut kekerasan seksual dan pedofilia disebabkan karena pemerintah sebelumnya belum serius.
“Angka ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum belum berjalan maksimal. Gubernur sebelumnya terkesan kurang serius dalam menangani isu kekerasan seksual dan pedofilia,” sindir Made Muliawan.
Made Muliawan lantas menawarkan solusi antisipatif untuk mengatasi kekerasan seksual di Bali, yakni integrasi pendidikan perlindungan diri dan kesehatan reproduksi di tingkat sekolah, termasuk penerapan kurikulum bela diri bagi siswa sekolah dasar dan menengah.
“Ada kurikulum bela diri di SD dan SMP. Pelatihan guru, tenaga kesehatan, petugas sosial untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan secara dini dan yang utama membuat pelayanan hotline dan aplikasi untuk memudahkan korban melaporkan kekerasan tersebut,” tambahnya.
Menanggapi sentilan Made Muliawan, Wayan Koster mengungkap tingginya angka kekerasan seksual yang tampak diakibatkan karena kesadaran masyarakat untuk melapor.
“Mungkin saja di Bali masyarakat rajin melapor dibandingkan daerah lain di Indonesia, sehingga masih kelihatan tinggi,” beber Koster.
Kebijakan yang ditawarkan Koster-Giri adalah sosialisasi UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan cara membentuk tim sosialisasi dan edukasi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas perempuan, dan desa adat untuk menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai UU TPKS.
“Kami akan membentuk wadah khusus yang dapat mengakomodasi aspirasi, pelaporan, serta penanganan kasus. Selain itu, kami juga mendorong penegak hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku,” jelas Koster.
Selain itu, paslon nomor urut 2 ini juga ingin membuat rumah aman bagi perempuan. Menurut Koster, rumah aman dapat memberikan perlindungan bagi kaum perempuan, sekaligus wadah untuk menyalurkan aspirasi.
“Menyediakan rumah aman bagi kaum perempuan di Provinsi, bekerja sama dengan Kabupaten/Kota se-Bali agar semua menyiapkan (rumah aman) dan menghadapinya bersama-sama,” tambahnya.
Ungkit Kasus Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi
Saat segmen tanya jawab antar-paslon, Made Muliawan sempat mengungkit proyek Tol Gilimanuk-Mengwi yang dikabarkan berkasus. Diketahui, proyek tersebut dimulai pada era kepemimpinan Wayan Koster sebagai Gubernur Bali periode 2018-2023, tetapi mangkrak di tengah perjalanannya. Politisi asal Gerindra tersebut bahkan menyebut proyek tol Gilimanuk-Mengwi itu telah menjadi perkara di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.
“Terkait pembangunan jalan tol Gilimanuk, di publik hal itu menjadi kasus hukum. Di mana awalnya ditangani Polda Bali dan kini dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Bisa dijelaskan dalam hal apa kebijakan yang bapak lakukan tersebut bisa menjadi kasus hukum dan bagaimana proyek pro rakyat itu terbebas dari KKN?” tanya De Gadjah kepada Koster.
Menjawab pertanyaan tersebut, Koster mengungkap proyek Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan program kerja pemerintah pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Cagub nomor urut 2 tersebut memastikan dirinya tidak melakukan korupsi terhadap dana proyek itu.
“Di dalam proses itu tidak ada kongkalikong atau permainan. Itu hanya isu saja, saya berani pertanggungjawabkan secara niskala sekala,” balas Koster.
Menyoal likuidasi Perusahaan Daerah (Perusda) Bali dan pembentukan dua Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dalam proyek Tol Gilimanuk-Mengwi, Koster mengatakan prosesnya tidak asal-asalan. Perubahan tersebut diklaim telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang diterbitkan dan sudah melalui lembaga independen.
Giri lantas menyambung pernyataan Koster dan meminta proyek tol tersebut tidak dipolitisasi. Proyek itu dinilai sesuai dengan kepentingan rakyat Bali, yakni untuk mempermudah akses transportasi.
“Jalan tol ini sebaiknya jangan dipolitisasi. Itu adalah demi kepentingan rakyat Bali, tolong dukung bersama. Apa pun yang terjadi, biar itu bisa selesai cepat dengan waktu yang tepat sehingga penting untuk rakyat,” pungkas Giri.
Upah Minimum Provinsi Bali
Hal yang paling disorot dari perjalanan debat ketiga Pilgub Bali 2024, terdapat perbedaan pendapat antara Mulia-PAS dan Koster-Giri mengenai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP).
Saat debat berlangsung, Made Muliawan membandingkan UMP Bali dengan Jakarta pada tahun 2019, yaitu Rp2.297.969 untuk Bali dan Rp3.940.973 untuk Jakarta. Sementara itu, jarak antara UMP kedua provinsi tersebut makin melebar di tahun 2023, menjadi Rp2.713.672 untuk Bali dan Rp4.901.798 untuk Jakarta. Menurut politisi asal Gerindra itu, rentang UMP antara kedua daerah cukup jauh.
Dalam konferensi pers seusai debat ketiga, cagub nomor urut 1 tersebut menjanjikan peningkatan UMP Provinsi Bali jika kelak terpilih menjadi gubernur. Janjinya adalah untuk mendekatkan jarak antara UMP Bali dengan Jakarta.
“Bukan disetarakan, tetapi jaraknya agar tidak terlalu timpang. Mulia-PAS akan berkoordinasi dengan pihak swasta, pekerja, dan masyarakat untuk berusaha meningkatkan UMP Bali. Setiap tahun kesenjangan semakin besar. Kaum-kaum pekerja semakin stress, ditambah imbauan paslon 2 untuk 4 anak,” kata Made Muliawan.
Cawagub nomor urut 1, Putu Agus Suradnyana, menyatakan bahwa pemerintah harus mampu memperbaiki iklim investasi, seperti kemacetan dan sampah, agar ekonomi swasta membaik. Sebab, apabila ekonomi swasta membaik, maka pajak dan pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat.
“UMP ambil standar dari pajak hotel, sehingga kalau iklim (usaha) baik, pengusaha nyaman berinvestasi, pasti dengan senang hati UMP akan sesuai dengan kebutuhan hidup dan laju inflasi,” tutur Putu Agus.
Di sisi lain, Koster-Giri menilai UMP Bali sudah ada di titik maksimalnya. Menurut Giri Prasta, hal tersebut diakibatkan karena regulasi pemerintah pusat yang berkonsep pola maksimal. Besaran dan kenaikan UMP pun turut memperhatikan sejumlah indikator, seperti kondisi perusahaan, pendapatan asli daerah, dan tingkat inflasi.
“Harus lihat regulasi. Kalau regulasi membolehkan pola maksimal, kami pastikan UMP itu adalah pola maksimal,” kata Giri Prasta.
Selain itu, Giri Prasta juga berjanji akan bernegosiasi dengan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kesepakatan harus ada di antara tiga pihak tersebut karena terdapat aturan upah minimum regional (UMR) di dalam UMP.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Anggun P Situmorang
