tirto.id - Debat kedua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali telah usai digelar di The Meru Bali Beach Convention Center, Sanur, Sabtu (09/11/2024) malam dengan mengusung tema “Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali”.
Sub-tema yang diangkat meliputi Hubungan Pusat-Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah, Inovasi Daerah dalam Menggali Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Collaborative Governance (Pentahelix) dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Berdasarkan pantauan kontributor Tirto di lokasi, tampak pendukung paslon nomor urut 1, Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS), kompak menggunduli kepala mereka. Rombongan pendukung datang dengan kaos biru bergambar wajah Mulia-PAS dengan bawahan saput poleng (kain bermotif kotak-kotak hitam-putih).
Sementara itu, pendukung paslon nomor urut 2, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri), kompak mengenakan kemeja berwarna hitam atau merah. Warna tersebut identik dengan PDI Perjuangan selaku partai yang mengusung Koster-Giri.
Selayaknya debat perdana, helat kali ini tetap berlangsung dengan enam segmen, yakni pemaparan visi dan misi, pertanyaan ahli kepada Calon Gubernur, pertanyaan ahli kepada Calon Wakil Gubernur, tanya jawab antar-paslon, dan closing statement.
Umbar Janji soal Hubungan Pusat-Daerah dan SDM
Dalam segmen debat, Mulia-PAS menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi akan berjalan dengan baik apabila hubungan antara pusat dan daerah harmonis. Oleh sebab itu, satu jalur dengan pemerintah pusat dinilai sebagai langkah taktis bagi Bali di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tidak sehat.
“Bali mengalami defisit anggaran sebesar Rp1,9 triliun pada 2023. Sekarang kita kembali menghadapi tantangan besar dengan utang yang harus dibayar, termasuk cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp245 miliar per tahun,” beber Made Muliawan.
Kritik turut dilayangkan oleh politikus asal Gerindra ini karena upaya yang diambil pemerintah untuk mengatasi defisit malah menambah utang baru. Peminjaman utang baru yang diajukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mencatatkan nilai sebesar Rp842 miliar pada tahun 2024, berbeda dengan era Gubernur I Made Mangku Pastika yang berhasil mendapatkan surplus anggaran sebesar Rp1,1 triliun.
Selain itu, paslon usungan KIM Plus ini menyoroti minimnya perhatian terkait sumber daya manusia (SDM) di Bali. Made Muliawan menyebut peringkat SMA/SMK di Bali yang hanya masuk 350 besar se-Indonesia dan angka bunuh diri Bali yang tertinggi di Indonesia. Untuk itu, paslon nomor urut 1 ini menjanjikan biaya pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan subsidi untuk sekolah swasta.
“Beasiswa Bali Dwipa Jaya untuk yang akan melanjutkan kuliah, termasuk beasiswa khusus airport, pelabuhan, MRT, LRT, dan kekhususan lainnya sehingga saat usai pembangunan Bandara Bali Utara dan lainnya, mereka sudah siap mengisi tempat strategis karena memang memiliki kecakapan dan keahliannya,” katanya.
Sementara itu, paslon nomor urut 2, Koster-Giri menyebut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar aturan dari hubungan antara pusat-daerah.
“Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah Bali dibangun dengan koordinasi dan komunikasi yang baik dan produktif, sehingga pembangunan infrastruktur dan sarana strategis mendapatkan dukungan dari pusat dan DPR,” ungkap Koster.
Lebih lanjut, Koster memamerkan prestasi yang dia dapatkan selama menjabat sebagai Gubernur Bali dalam rangka meningkatkan PAD, yakni Bali Development Fund, pungutan asing, dan kontribusi perlindungan alam. Dalam periode keduanya apabila terpilih, Koster-Giri berencana merancang badan pengelolaan pariwisata, badan pengembangan ekonomi kreatif dan digital, badan pengembangan energi baru atau terbarukan, serta meingkatkan pendapatan ekonomi.
Sama seperti Mulia-PAS, pasangan usungan PDI Perjuangan ini juga berencana menggratiskan pendidikan SMA/SMK di seluruh Bali, bahkan memberikan beasiswa kepada murid berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke luar atau dalam negeri hingga tuntas jenjang S1 dan S2. Selain itu, Koster-Giri juga mengusung program “satu keluarga, satu sarjana”.
“Jika satu keluarga memiliki seorang sarjana, akan ada peningkatan kualitas hidup di keluarga tersebut dan dampaknya akan terasa di masyarakat,” terangnya.
Adu Gagasan Meningkatkan Pendapatan Daerah
Koster-Giri menyoroti stagnannya pendapatan asli daerah (PAD) Bali di angka Rp4,6 triliun selama 5 tahun terakhir. Oleh sebab itu, paslon nomor urut 2 ini akan menyiapkan sumber pendapatan baru untuk Bali, misalnya membuka kawasan pariwisata Turyapada Tower di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng.
“Sumber PAD yang baru, inovatif, adalah pengoperasian kawasan Turyapada Tower mulai tahun 2026. Ini akan menghasilkan pendapatan minimal Rp100 miliar per tahun,” kata Koster.
Tidak mau kalah dengan Koster-Giri, paslon nomor urut 1, Mulia-PAS, turut menyebut langkah inovatif mereka untuk meningkatkan PAD Bali, misalnya pemanfaatan aset tanah Pemerintah Provinsi melalui kerja sama sewa atau kemitraan. Selain itu, mereka akan merancang aplikasi terintegrasi untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi wisatawan.
“Program aplikasi terintegrasi yang kami tawarkan dapat mengintensifkan pendapatan dari retribusi wisatawan, serta mengetahui secara presisi PHR (pajak hotel dan restoran) dari wisatawan,” ujar Made Muliawan.
Memasuki segmen tanya jawab antar-paslon, Wayan Koster mulai menyinggung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang berpotensi menurunkan PAD. Terdapat sekitar 66 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) disalurkan langsung ke kabupaten dan kota.
Menanggapinya, Putu Agus Suradnyana menyebut pasangan Mulia-PAS akan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pasangan ini pun berjanji memastikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan banyak disalurkan ke Bali.
Ide Mulia-PAS dianggap mustahil bagi Koster-Giri karena dana yang dikucurkan akan menjadi rebutan dengan 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten atau kota lainnya. Sebagai gantinya, usungan PDI-P tersebut mengusulkan optimalisasi pungutan wisatawan asing.
“Seharusnya Rp3 miliar per hari, karena itu akan menghasilkan Rp1 triliun lebih setahun,” tutur Koster.
Jawaban Koster ditanggapi kembali oleh Made Muliawan yang mengatakan pembagian hasil dalam DAK bergantung pada kebijakan pusat. Untuk membangun jembatan dengan pusat, Mulia-PAS menyiapkan pangkalan data proporsional yang akan dibawa langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk jangka pendeknya, kami akan mengoptimalkan hubungan satu jalur untuk bagaimana mengakses dana alokasi khusus dengan menyiapkan program database proporsional yang dibawa adik saya (Made Muliawan) langsung ke Pak Presiden Prabowo,” terang Putu Agus.
Strategi Atasi Krisis Air Bersih
Ketika segmen tanya jawab antar-paslon bergulir, Made Muliawan mengangkat topik krisis air bersih di belahan utara dan timur Bali, yakni Karangasem dan Buleleng. Secara tersirat, Ketua DPD Gerindra Bali itu mengungkit kepemimpinan Koster di periode 2018 hingga 2023 yang belum menuntaskan masalah air bersih.
“Kondisi Bali saat ini di Karangasem dan Buleleng masih kekurangan air. Saya rasa, dengan kepemimpinan lima tahun, jika serius melakukannya, sekarang Karangasem dan Buleleng bisa mendapatkan air bersih selayaknya,” ucap sosok yang akrab disapa De Gadjah tersebut.
De Gadjah turut memaparkan krisis air bersih tidak hanya terjadi di utara dan timur saja, tetapi di Bali Selatan karena hotel dan vila yang masih menyedot air bawah tanah. Sebagai solusi, paslon nomor urut 1 mengusulkan kewajiban penanaman biopori bagi hotel dan vila sesuai jumlah bangunan. Selain itu, mereka juga menyebut inovasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar.
“Air laut kita ubah menjadi air tawar, yang mana pembiayaan dari hotel-hotel tersebut. Juga pembangunan tempat penampungan air hujan, guna meningkatkan cadangan air pada musim kering,” tambahnya.
Calon gubernur nomor urut 1 tersebut optimis masalah air di Bali dapat terselesaikan dalam waktu dua tahun, jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Bali kelak.
Di sisi lain, Koster tidak menampik kelangkaan air bersih yang terjadi di Karangasem dan Buleleng, secara spesifik di Kubu, Tejakula, dan Gerokgak. Calon gubernur nomor urut 2 tersebut menyebut permasalahannya terletak pada distribusi air yang belum merata, sehingga diperlukan solusi berupa pembangunan bendungan dan sistem perpipaan.
“Di Karangasem ada sumber mata air yang besar di Abang maupun kecamatan lainnya. Sekarang ada bendungan untuk menampung air tersebut, untuk disalurkan ke Kubu. Ini akan dijadikan program prioritas ke depan, Buleleng dan Karangasem tidak lagi mengalami air bersih,” tutur Koster.
Batal Piala Dunia U-20 Jadi Sorotan
Tanya jawab antar-pasangan calon kembali berlangsung panas setelah Made Muliawan menyentil penolakan Wayan Koster terhadap Tim Nasional (Timnas) Israel yang berakibat batalnya digelarnya Piala Dunia U-20 di Indonesia tahun 2023 lalu. Saat itu, Koster yang tengah menjabat sebagai Gubernur Bali menyurati Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tentang penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel di Bali.
Sebelum mengungkit tentang Piala Dunia U-20, De Gadjah sempat meminta penjelasan Koster terkait skenario apabila perintah Presiden berbeda dengan perintah ketua umum partai. Diketahui, paslon nomor urut 2 berasal dari PDI Perjuangan yang saat ini belum menentukan sikap atas pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ini menyangkut hubungan daerah dan pusat. Jika Presiden selaku pemerintah pusat mengambil keputusan sebuah program kebijakan atau keputusan yang meminta saudara untuk melaksanakan, sementara ketua umum dari partai politik paslon 2 justru meminta untuk menentang, bagaimana sikap saudara? Apakah mengikuti arahan Presiden atau mengikuti arahan ketua umum?” tanya De Gadjah pada segmen keempat debat.
Sebagai tanggapan, Koster menyatakan pemerintahannya tetap mengikuti arahan dan kebijakan Presiden. Namun, Mantan Gubernur Bali tersebut akan tetap memperhatikan kajian dan perhitungan agar kebijakan yang diusung pemerintah pusat tetap sejalan dengan kebutuhan Bali.
“Kalau sudah ada keputusan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kami, pasangan Koster-Giri, akan patuh kepada kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakannya di daerah. Tentu saja kami memperhitungkan dengan kajian agar kebijakan itu betul-betul inline dengan kebutuhan daerah, meningkatkan kapasitas daerah, serta tidak merusak lingkungan alam dan merusak budaya Bali,” tutur Wayan Koster.
Pernyataan tersebut dibalas De Gadjah dengan menyinggung penolakan terhadap Timnas Israel hingga batalnya drawing Piala Dunia U-20 di Bali. Menurut sang usungan KIM Plus, sikap Koster mencerminkan pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
“Rekam jejak paslon 2 menolak Piala Dunia U-20 saat menjelang drawing Piala Dunia. Itu sebuah pembangkangan dan sebuah subordinasi. Olahraga dibawa ke politik tidak elok. Sebagai pemerintah daerah, gubernur, sebagai perwakilan pemerintah pusat, itu merupakan hal yang tidak baik untuk dicontoh karena itu bukan kewenangan kita,” balasnya, diikuti dengan sorakan pendukung dari bangku penonton.
Merespons kembali, Koster menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak Bali sebagai salah satu tuan rumah helat Piala Dunia U-20. Menurutnya, tindakan yang dilakukan hanyalah menolak kehadiran Timnas Israel untuk berlaga di Pulau Dewata berdasarkan Dasasila Bandung dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.
“Mengapa saya menolak (kehadiran Timnas Israel)? Karena ada Dasasila Bandung Konferensi Asia Afrika dan ada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019, tidak boleh mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan Israel di dalam forum-forum resmi,” tegas Koster.
Menurut Koster, apabila diperbolehkan, maka lagu kebangsaan Israel akan dikumandangkan dan bendera negara tersebut harus berkibar di Indonesia. Merujuk pada aturan yang telah ditetapkan, maka keberadaan simbol-simbol negara zionis tersebut adalah sebuah pelanggaran.
“Itu dilarang oleh aturan. Kita di daerah justru ikut aturan yang dibentuk pemerintah pusat,” tutup Koster sambil melakukan tos dengan Giri Prasta.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Fahreza Rizky
