tirto.id - Akun YouTube "Suara Dakwah" mempublikasikan video Presiden Joko Widodo salat di sebuah masjid pada 18 Juni 2014. Berjudul "Jokowi Imam Shalat Salah Baca Al Fatihah", video ini ditonton 292.251 kali dan dibanjiri 520 komentar.
Kini, menjelang Pilpres 2019, video dengan konten yang sama itu kembali disebar-ulang dengan judul bombastis, "Viral! Jokowi Salah Baca Al Fatihah", yang dirilis oleh akun YouTube "Berita Terbaru Official HD" pada 12 Februari 2018. Ia ditonton 321.126 kali dan menuai 1.715 komentar.
Calon Presiden Prabowo Subianto pun diserang dengan cara yang sama. Berjudul, "Wow, Prabowo tidak bisa shalat jadi trending topik di Twitter," video ini diunggah oleh akun YouTube "Pak De SinDirAn SindirUn Show" pada 15 Agustus 2018 dan telah ditonton 126.068 kali serta dibanjiri 1.204 komentar. Keterangan video itu menautkan artikel dari publicanews, portal berita yang beralamat di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam situs web tersebut.
Empat hari kemudian, akun YouTube "Gostar Lombok" kembali menyebarkan video berkonten sama dengan mengubah judul, "Capres Prabowo gak bisa SHALAWAT? VIDEO INI BUKTINYA". Dengan judul macam itu, video tersebut ditonton 11.802 kali dan mendatangkan 124 komentar, yang sebagian besar isinya adalah olok-olok terhadap Prabowo.
Mengapa video yang berisi menyebarkan kebencian panen perhatian audiens? Mengapa media sosial menjadi alat ampuh penyebar wabah hoaks?
Aribowo Sasmito, Ketua Komite Fact Checker Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), sebuah perkumpulan yang dibentuk pada 2016 dengan mengusung slogan terkenalnya "Turn Back Hoax", mengatakan banyak isu yang memuat hoaks, disinformasi, dan propaganda disebarkan secara berulang-ulang pada tahun politik.
Polanya: "Hoaks yang disebar di satu akun medsos akan disebar di platform lain. Yang disebarkan di grup WhatsApp disebarkan di grup Twitter dan Facebook. Dan Bahan video biasa disimpan di YouTube," ujarnya.
Ariwibowo mencontohkan akun Facebook bernama "Paini Ndeo" yang menyebarkan video peristiwa demo mahasiswa di depan Istana Negara pada 20 Oktober 2017 saat tiga tahun pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Akun itu membagikan video lama tersebut pada 14 September 2018 dengan narasi semua kalimat kapital: "Setiap kali demo, presiden ngacir entah ke mana. Halo, Pak Jokowi? Jangan panik ya menghadapi mahasiswa." Unggahan ini sudah dibagikan oleh seribu akun.
Dalam publikasi periksa fakta pada 17 September, akun halaman terverifikasi MafindoID menyimpulkan bahwa unggahan itu tergolong "disinformasi". Penjelasannya, video tersebut asli tapi sudah ditambahkan narasi yang sesuai keinginan si penyebar. Mafindo menulis, "Seperti tema dan teknik disinformasi yang beredar beberapa hari ini, post sumber dibuat untuk membangun premis mengenai demo mahasiswa menggunakan materi yang sudah beredar sebelumnya."
Aribowo menjelaskan pola pembuatan hoaks, disinformasi, dan propaganda ini menyesuaikan dengan isu yang tengah hangat alias trending di media sosial.
Pola lain, katanya, para penyebar hoaks melakukan tangkap layar artikel media massa arus utama macam dari Detik atau Kompas, lalu mengubah judul artikel orisinalnya.
"Itu untuk meyakinkan audiens. Mereka tidak menautkan tautan ke sumber pertama. Dibumbui narasi yang salah," kata Ariwibowo
Mendelegitimasi KPU
Menurut Aribowo Sasmito, sasaran hoaks dan disinformasi tak hanya terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, melainkankan juga terhadap Komisi Pemilihan Umum.
Tahun ini hoaks yang ditujukan ke KPU mengenai perhitungan surat suara yang akan dicurangi dan merugikan pasangan Prabowo-Sandi.
Aribowo menyebut hoaks ini adalah "lagu lama yang diputar diulang". Tujuannya untuk menggerus otoritas KPU agar terkesan sebagai lembaga inkompeten dan tak kapabel.
"Dibilang komputernya di-hack padahal perhitungannya manual. Komputernya hanya menampilkan hasil. Kalau manual, ada saksi dan mekanisme," ujarnya.
Yang terbaru, katanya, memainkan persepsi asal terkesan benar alias "otak atik gathuk" atau teori konspirasi bahwa karena pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan nomor urut 01, sementara "komputer hanya mengenal 01, maka untuk pasangan nomor urut 02 (Prabowo-Sandi) dibilang akan dicurangi".
Serangan lain kepada personal Komisioner KPU Ilham Saputra. Akun Facebook bernama "Eva Radia" menyebarkan foto Ilham bersama Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Akun itu membubuhi narasi: "Ini kejadian tahun 2014, Sob. KPU lembaga independent. Gak ada acata—maksudnya acara—loby-loby buat mereka, seharusnya."
Unggahan bertanggal 26 September 2018 itu memancing 171 suka dan 100-an emotikon marah serta dibagikan oleh 380-an akun. Akun Facebook "Eva Radia"dibuat pada 2014 dengan foto profil setengah muka perempuan dan setengah muka pasangan Prabowo-Sandi.
Komisioner KPU Ilham Saputra membantah tudingan itu. Ia berkata foto itu adalah kegiatan verifikasi partai politik di kantor DPP PDIP Jakarta pada awal 2018. Sumber foto tersebut, kata Ilham, diambil dari postingan Facebook pribadi dia.
"Di samping saya itu orang Bawaslu," ujar Ilham menyebut lembaga pemantau Pemilu yang tugasnya menilai kredibilitas dan independensi KPU.
Ilham berkata isu ini digulirkan pertama kali oleh Ratna Sarumpaet via Twitter. Setelahnya, disebarkan oleh "akun-akun tak bertanggung jawab." Pihak KPU sendiri harus menjelaskannya di akun Twitter resmi demi melawan upaya delegitimasi tersebut.
Kabar hoaks lain yang beredar adalah cerita Pemilu 2014 yang menuding hasil data pemilu di luar negeri sudah mencantumkan persentase suara yang diperoleh sejumlah partai. Hoaks ini seolah beredar melalui SMS, lalu menyebar lewat BBM, WhatsApp, milis, dan media sosial. KPU lagi-lagi menegaskan isi SMS itu hoaks.
"Hoaks lama bersemi kembali," ujar Aribowo.
Apa Mungkin Kampanye Pilpres 2019 Berjalan Damai?
Baik kubu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi mengklaim akan mengampanyekan "politik sejuk, ceria, asyik, dan damai" dalam Pilpres 2019, sebagaimana tema deklarasi kampanye Pemilu 2019 yang digelar pada 23 September lalu atau tiga hari setelah pengumuman resmi kedua kandidat sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Pertanyaanya: apakah mungkin kedua kubu melakukan kampanye yang sejuk dan damai itu?
Raditya Putra Pratama, juru bicara Partai Gerindra dari Tim Sukes Prabowo-Sandi, mengatakan "konten medsos kami isinya positif". Jika ada hoaks yang menyerang pasangan Prabowo-Sandi, ia mengkliam "pihak kami akan menanggapinya dengan santai dan tak mau menyerang balik."
"Tanpa kami laporin, pihak berwenang sudah turun untuk mencari pelaku hoaks dan tangkap," katanya.
Ia menjelaskan tim inti medsos Prabowo-Sandi terdiri sekitar 12-15 orang, yang dibagi untuk mengelola masing-masing akun Prabowo dan Sandiaga.
"Kami produksi 4-5 konten per hari. Kemudian disebar ke grup WhatsApp. Jadi semua yang terpampang di medsos Pak Prabowo dan Sandi ada sama netizen. Kadang mereka comot sendiri dan kemas ulang. Jadi kami bebaskan," ujar Raditya yang terlibat di belakang akun medsos Sandiaga.
Sebaliknya, di kubu Jokowi-Ma'ruf, Ridlwan Habib dari tim medsos Jokowi mengklaim kubunya secara nasional mengampanyekan "pemilu yang ceria".
"Tidak menyerang pribadi tapi adu program. Mana tawarannya untuk memperbaiki kemiskinan? Bukan sesuatu yang menghina dan fitnah," kata Ridlwan.
Menurut Ridlwan, serangan terhadap Jokowi "sama dengan tahun 2014, hanya dikemas ulang." Ia menjelaskan soal perbedaan antara fitnah dan kampanye negatif. Untuk yang disebut terakhir, ia tak bisa melarang aksi dari relawan dan simpatisan Jokowi.
"Tapi, kami mengimbau tidak boleh menggunakan aspek pribadi dalam kampanye negatif," ujar Ridlwan.
Hokky Situngkir, peneliti media sosial dari Bandung Fe Institute, mengatakan serangan hoaks atau fitnah dari pendukung kedua kubu sulit surut, terlebih saat mendekati Pemilu 2019. Betapapun Facebook, Twitter, Instagram telah mengubah algoritmanya serta menanamkan investasi untuk memperkuat tim periksa fakta dan sisi jurnalismenya, gerakan pasukan siber kedua kubu tetap intens saling menjatuhkan.
"Topik dan isu bisa jadi sangat berbeda, tapi yang diusung tetap sama ... menyebarkan hoaks," ujar Situngkir.
=======
Silakan ikuti konten "Periksa Fakta" Tirto, yang bekerja sama dengan Facebook, sebagai upaya peran jurnalisme dalam menguji kualitas informasi di internet dan media sosial.
Penulis: Reja Hidayat
Editor: Fahri Salam
