Dari Pangan Lokal Menuju Ketahanan Nasional

tirto.id - Aroma singkong rebus bercampur wangi tajam sambal lu’at –sambal khas Nusa Tenggara Timur yang mengandalkan kemangi dan jeruk limau sebagai pemberi aroma– menguar di udara. Seorang pengunjung datang membawa kertas berisi daftar kegiatan, yang kemudian diberi stempel. Penjaga stan kemudian mengambil tiga-empat potong singkong, lalu menyilakan tamunya untuk mengambil sendiri sambal lu’at yang diletakkan di wadah gerabah.

“Ini pedas, lho. Dicoba dulu,” ujar sang penjaga sembari tersenyum.

Benar saja. Setelah memakan sepotong singkong yang diberi sambal, matanya mengerjap. Ekspresi wajah yang dihasilkan dari campuran rasa pedas dan asam.

“Enak!”

Udara Taman Ismail Marzuki hari itu, Jumat (24/10) dingin karena hujan sedari sore. Namun, Festival Jejak Pangan Lestari ramai dengan pengunjung. Festival yang dihelat oleh Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ini memang menghadirkan banyak kegiatan menarik yang berhubungan dengan pangan.

Ada 11 mitra yang turut berpartisipasi, yakni CIFOR-ICRAF, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Garda Pangan, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Yayasan KEHATI, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Parongpong RAW Lab, Systemiq, dan World Resources Institute (WRI) Indonesia. Ada pula jejaring KSPL, seperti Sendalu Permaculture dan Bakul, yang turut mendirikan booth.

Selain produk, terdapat juga booth icip-icip panganan lokal. Selain singkong yang dipasangkan dengan sambal lu’at, ada juga es nona–khas Kalimantan, dengan isian kacang merah, cincau, tape, hingga sagu mutiara, papeda ikan kuah kuning, hingga lampet ubi ungu dari Sumatera Utara.

Festival ini bukan sekadar ajang berbagi makanan daerah atau pamer inovasi pangan. Ia adalah ruang untuk mengingatkan publik bahwa masa depan pangan Indonesia harus dibangun dengan akar lokal yang kuat, dengan sistem yang adil, sehat, dan ramah lingkungan.

Menurut Gina, ada empat prioritas yang tengah diperjuangkan oleh KSPL dan para mitra serta jejaring mereka. Pertama, pola makan sehat dengan menggunakan sumber daya dan kearifan lokal. Kedua, adalah sistem produksi berkelanjutan yang lebih lestari, di mana mereka mendefinisikannya sebagai produksi pangan yang lebih rendah emisi dan juga lebih inklusif dalam keadilan, terutama terhadap petani dan nelayan kecil.

Yang ketiga adalah penurunan susut dan sisa pangan, dan yang keempat adalah transformasi sistem seutuhnya yang mendukung transformasi sistem pangan dengan dukungan semua pihak menuju ke ekoregionalisasi sistem pangan.

“Yang kami perjuangkan adalah transformasi sistem pangan. Transformasi sistem pangan yang seperti apa, itu diserahkan kepada masing-masing negara, di mana kalau di Indonesia saat ini, tahun ini merupakan fase ketiga dari KSPL sampai dengan akhir tahun 2028 nanti. Fokusnya, terutama, adalah aligning dengan kebijakan-kebijakan internasional, terutama fokus terhadap kebijakan untuk transisi menuju ekoregionalisasi sistem pangan dengan berbasis pada sumber daya dan juga kearifan lokal,” ujar Gina Karina, Kepala Sekretariat KSPL.

Gina menambahkan, festival ini sudah terselenggara dua kali. Tahun lalu, tanggapannya baik, antusiasme pengunjung juga besar. Ini mendorong KSPL dan para mitra untuk kembali mengadakan Festival Jejak Pangan Lestari tahun ini. Gina melanjutkan bahwa festival ini punya beberapa tujuan utama. Antara lain menyuarakan kisah-kisah soal pangan, serta berbagi pengetahuan soal pangan dari pelaku di lapangan.

“Nah, kenapa ini penting disampaikan kepada masyarakat? Karena sebenarnya perubahan atau transformasi yang kita lakukan ini, yang kita cita-citakan, tidak bisa terjadi kalau hanya dilakukan oleh 1-2 pihak saja. Jadi memang benar-benar butuh gotong royong sama-sama, apalagi ini kita ngomongin soal pangan,” tutur Gina.

Apa yang dikatakan Gina jelas benar adanya. Perkara pangan memang harus dikerjakan oleh lintas sektor, melibas batas antara pemerintah, swasta, dan sipil.

Pertanyaan besar yang kemudian muncul: bagaimana memastikan semua ini tidak berhenti di festival? Bagaimana pengetahuan yang lahir dari kebun dan dapur warga, serta kebajikan nenek moyang tentang pangan yang sudah bertahan selama puluhan atau bahkan ratusan tahun, bisa benar-benar masuk ke panggung kebijakan nasional?

Menuju Pangan Lestari

Pertanyaan itu yang menjadi inti dari misi KSPL yang beranggotakan berbagai komunitas, akademisi, dan sektor swasta. Dalam konteks pemerintah, KSPL bekerja bersama Bappenas untuk mendorong sistem pangan nasional yang tidak hanya berfokus pada produksi dan logistik, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan produsen pangan kecil.

Menurut Ifan Martino, Koordinator bidang Pangan, Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, ada beberapa dokumen yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama adalah yang sifatnya jangka panjang, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Di dokumen ini, khusus untuk sektor pangan dan pertanian, pemerintah mengarahkan pada sistem pangan yang berbasis pada ekoregionalisasi dan berdasarkan pada potensi sebagai lokal dan kearifan lokal.

Selain itu, ada rencana pembangunan yang jangkanya lima tahunan yang termaktub di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2045. Fokusnya juga sama: sistem ecoregion, dengan fokus bagaimana warga bisa menciptakan nanti sistem pangan yang lebih lokal.

“Sehingga sistem pangan kita lebih resilient, lebih dekat dengan konsumsi, sustainable, inklusif, adaptable dan memberdayakan potensi lokal,” tutur Ifan.

Dalam beberapa diskusi di festival ini, istilah ekoregion memang sering muncul. Ini adalah pendekatan yang menyesuaikan kebijakan pangan dengan karakter ekologi dan budaya setiap wilayah. Misalnya, ketahanan pangan di Papua tidak bisa diukur dari beras, melainkan dari ketersediaan umbi dan sagu. Sementara di Nusa Tenggara, sorgum dan jagung lokal menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat. Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya pembenahan terhadap sistem pangan nasional yang selama puluhan tahun terlalu terpusat pada beras.

Pendekatan ekoregion ini yang perlahan-lahan dimulai (lagi) di banyak daerah. Ini juga berangkat dari semakin mendesaknya kebutuhan gizi bagi anak-anak. Hal ini turut diungkapkan oleh Dr. Umi Fahmida, Dosen Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada sesi talk show dalam Festival Jejak Pangan Lestari.

Umi merasa prihatin karena ada semakin banyak ultra processed food (UPF) yang masuk ke piring kita, termasuk ke piring anak-anak. Hal ini memang dikarenakan, salah satunya, karena UPF dianggap lebih praktis. Padahal, ada banyak sekali sumber pangan yang ada di sekitar.

“Buah-buahan di Indonesia itu sampai hampir 400 jenis ya. Sayurannya itu lebih dari 200 jenis sayuran, kacang-kacangan ada 26 jenis, sumber karbohidrat ada lebih dari 70 jenis, jadi memang pangan kita itu beragam,” ujar Umi.

Jadi, menurut Umi, pangan lokal ini tersedia secara availability, tapi tidak dikonsumsi. Artinya ada potensi solusi, tapi tidak menjadi solusi karena tidak masuk ke piring kita.

“Jadi yang mungkin perlu dipromosikan bahwa solusi pemenuhan gizi itu sebetulnya ada setiap daerah, tapi mungkin kurang diangkat, pangan-pangan padat gizi,” tambah Umi.

Ada satu hal menarik yang diungkapkan oleh Umi. Dari hasil penelitiannya, ada konsep yang dia sebut sebagai “food is available, but not included in the food basket”. Ia menyebut contoh: di Lombok, banyak anak yang kekurangan kalsium. Padahal ada banyak jenis ikan yang tinggi kalsium, termasuk ikan teri.

Orang tua anak-anak ini makan olahan ikan, tapi tidak diberikan ke anak-anak. Penyebabnya: mereka merasa bahwa ikan teri kurang cocok untuk anak-anak. Padahal, ujar Umi, kalau ikan teri ini diolah, maka anak-anak bisa suka.

Akibatnya, ikan yang sehat dan tinggi kalsium ini kalah saing dengan makanan UPS yang rasanya dianggap lebih enak.

“Jadi sebetulnya faktor sehat itu harus dibarengi dengan faktor enak,” tutur Umi.

Tentu saja, memperkuat sistem pangan lestari tentu tidak bisa berhenti pada perubahan perilaku konsumsi saja. Selain membangun kesadaran gizi dan mendorong konsumsi pangan lokal seperti yang disampaikan Dr. Umi, ekosistem pangan berkelanjutan juga membutuhkan dukungan dari sisi investasi dan pembiayaan. Tanpa insentif ekonomi dan inovasi bisnis, upaya membangun sistem pangan yang sehat dan adil sulit bertahan dalam jangka panjang.

Dalam sesi talk show yang sama, Saskia Tjokro, Director of Advisory ANGIN, menjelaskan bahwa investasi berdampak (impact investment) kini mulai bergeser ke arah sektor pangan dan bioekonomi. Menurutnya, bidang ini memiliki potensi besar karena berada di persimpangan antara pertanian, nutrisi, teknologi, dan keberlanjutan.

“Kami dari ANGIN itu isinya orang-orang yang percaya bahwa sebuah bisnis itu bisa berjalan dengan baik, dan dampaknya juga bisa multiplier. Jadi bisnis bisa dilakukan dengan baik, dengan dampaknya semakin dia besar, bukannya semakin dia kurang,” ujar Saskia.

Menurut Saskia, pendanaan untuk investasi berdampak ini mulai bergeser ke arah ketahanan pangan dan wirausaha sosial. ANGIN, ujar Saskia, tahun ini mendanai 30 wirausaha sosial sekaligus memberi bantuan teknis bagi mereka.

Namun dia juga memberi sedikit disclaimer, bahwa di dunia bisnis itu pasar akan menentukan. Jadi kalau tidak enak, tidak akan dibeli. Kalau dianggap terlalu mahal dan tak sepadan, tidak akan dimakan. Jadi pasar itu jujur.

“Tapi kita ada beberapa peluang, apakah kita mau mengubah pasar, menggerakkan pasar, atau menghilangkan sama sekali opsi-opsi yang buruk. Tapi ini perlu peran dari government juga,” tambah Saskia.

Saskia menekankan bahwa masa depan investasi pangan terletak pada dukungan terhadap wirausaha sosial berbasis teknologi dan bioekonomi, yang bisa membantu membuat pekerjaan di sektor pangan dan pertanian lebih efisien, inklusif, dan menarik bagi generasi muda. Ia juga mengingatkan pentingnya mendorong angel investor dan generasi penerus pengusaha untuk menanamkan modal pada bisnis-bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan.

Dengan begitu, transformasi pangan tidak hanya lahir dari kebijakan dan kesadaran publik, tetapi juga dari keberanian investor dan pelaku usaha sosial untuk menjadikan pangan lokal sebagai peluang ekonomi yang bernilai tinggi, baik untuk manusia, lingkungan, maupun masa depan bangsa.

Meneroka Pangan Indonesia di 2045

Hal menarik lain di festival ini adalah Sesi Bincang Pangan Lestari “Menuju 2045: Sistem Pangan Indonesia Setelah 100 Tahun Merdeka” yang menghadirkan tujuh pembicara yang menyampaikan monolog tentang pandangan mereka terhadap pangan Indonesia di 2045.

Sebelum memasuki Sesi Bincang Pangan Lestari ini, terlebih dulu pengunjung menyaksikan Pertunjukan Teater “Surat dari Ladang” yang ditampilkan oleh Teater Paradoks FISIP Universitas Indonesia. Animo pengunjung terhadap pertunjukan teater ini tinggi, sehingga panitia sempat menutup pintu masuk karena ruangan sudah penuh.

Surat dari Ladang yang disutradarai oleh Alexandreia Benedicta dan Henrietta Tumurang ini berkisah tentang konflik yang terjadi di sebuah desa. Tokoh utama, Intan, baru saja kembali ke kampung halamannya dan ingin maju sebagai kepala desa. Surya, pria dengan rayuan manis ada di hadapan Intan, tapi dengan berbagai maksud tersembunyi. Semua konflik, intrik, juga drama, berkelindan di desa yang dulu menjadi lumbung pangan.

Setelah babak 1 pertunjukan teater selesai, acara dilanjutkan Sesi Bincang Pangan Lestari. Tujuh pembicara dari masing-masing lembaga menyampaikan hasil riset mereka terkait apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, gerakan sipil, serta pemerintah, untuk mentransformasi pangan menuju 100 Tahun Indonesia di 2045 nanti.

Ada Romauli Panggabean Knowledge Generation Lead, KSPL, yang berbicara tentang data sistem pangan. Dalam paparannya, dia menyebut Indonesia mengalami triple burden of malnutrition (stunting, obesitas, dan anemia) karena sistem pangan yang tidak memberikan akses terhadap pangan yang sehat, beragam, dan bergizi seimbang. Di saat bersamaan, ada banyak masalah lain, mulai perkara food lost and waste, ketimpangan lahan, hingga ketergantungan impor. Solusinya, ujar Romauli, adalah transformasi sistem pangan. Ini termasuk mengubah pola konsumsi, produksi pangan berkelanjutan, hingga kolaborasi.

Kemudian Wahyu Ridwan Nanta, Pangan Kota Kita Project Manager, KRKP, memaparkan hasil riset terkait tantangan besar yang dihadapi para petani kecil di Indonesia. Dibuka dengan hobinya ngeliwet, dia mengusulkan pentingnya petani kecil menjadi subyek jika bicara tentang pangan di 2045.

Muhammad Burhanudin, Manajer Advokasi Kebijakan Lingkungan, Yayasan KEHATI, lantas memaparkan pentingnya pangan adat dan kearifan lokal jika membincangkan ketahanan pangan di 2045 kelak. Dia juga menyebut betapa besar potensi pangan lokal, dengan adanya 77 spesies tanaman yang jadi bahan baku pangan lokal, dan 55-70 juta masyarakat adat di Indonesia.

Sejurus setelah paparan ketiga selesai, giliran Nindhita Priscillia Muharrani, Research Consultant in Food and Nutrition, CIFOR-ICRAF yang naik ke atas panggung. Dia mengisahkan tentang apa yang akan ada di atas piring kita di 2045 nanti. Tantangannya cukup banyak, dari menurunnya keanekaragaman diet sampai alih fungsi lahan.

“Solusinya adalah re-lokalisasi sistem pangan,” ujarnya. Re-lokalisasi ini punya banyak keunggulan, antara lain melibatkan komunitas lokal, rantai pasok pendek, juga diversifikasi pangan lokal.

Ibnu Budiman, Environment Manager, GAIN, kemudian jadi pembicara kelima. Dia mengulas bagaimana tempe, makanan favorit kita yang punya kandungan gizi dan protein tinggi, masih mengandalkan bahan baku kedelai impor. Dari hasil kajian, mereka mencoba mencari alternatif kedelai. Didapatkanlah kacang koro pedang (Jack bean) yang secara pasokan maupun infrastruktur sudah siap untuk jadi alternatif bahan baku pembuatan tempe selain kedelai.

Pembicara keenam adalah Bergita Gusti Lipu, Sustainable Food Systems Officer, WRI Indonesia, yang memaparkan riset tentang food waste di Bandung. Riset ini mengajak kolaborasi 149 karyawan di 57 hotel bintang 3 sampai 5 untuk menangani makanan berlebih di hotel. Hasilnya, ada makanan yang didonasikan, digunakan kembali, sampai dikonsumsi staff.

Mirza Malik, Senior Associate, Nature Food, Systemiq, menjadi pemapar terakhir. Ia menjelaskan bahwa Indonesia punya kebutuhan besar akan gula aren, mencapai 9 juta ton tiap tahun. Sayang, produksi gula aren di Indonesia hanya berkisar di 2,5 juta ton. Ini artinya, ada potensi besar di antara berbagai tantangan yang dihadapi para petani gula aren.

Kesimpulan setelah sesi bincang-bincang dan diskusi selesai adalah: pada 2045, sistem pangan Indonesia idealnya bukan lagi sekadar soal pembukaan lahan baru, produksi besar-besaran, atau stabilitas harga. Melainkan soal keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan. Ketahanan pangan tidak cukup diukur dari cadangan beras atau angka swasembada, tetapi dari sejauh mana masyarakat di seluruh daerah memiliki akses terhadap pangan bergizi, beragam, dan sesuai dengan budaya lokalnya.

Transformasi menuju sistem pangan berkelanjutan menuntut perubahan paradigma: dari pangan sebagai komoditas menjadi pangan sebagai ekosistem kehidupan. Pemerintah seharusnya sudah tidak lagi berdiri di menara gading sebagai pengatur dan mandor, tetapi mereka juga seharusnya bisa menjadi fasilitator kolaborasi antara petani, nelayan, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, dan mitra internasional. Mereka juga seharusnya menerapkan semua kebajikan pangan menjadi kebijakan.

Apa yang disebut oleh Umi, Ifan, Gina, dan semua pembicara di diskusi dan Bincang Pangan Lestari ini, memberi semacam bayangan tentang betapa pentingnya mendorong semakin keras perkara pangan lestari ke arah kebijakan. Di tengah ancaman perubahan iklim, deforestasi, dan urbanisasi yang cepat, gagasan pangan lestari akan menjadi semakin relevan. KSPL menegaskan, kedaulatan pangan berarti memberi ruang bagi komunitas lokal untuk menentukan cara mereka memproduksi, mengolah, dan mengonsumsi pangan.

Meski begitu, pekerjaan rumahnya masih banyak. Data Bappenas menunjukkan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi ketimpangan akses pangan antarwilayah. Di satu sisi, kota besar berlimpah dengan produk olahan impor; di sisi lain, daerah penghasil pangan justru sering kekurangan pasokan bergizi karena lemahnya rantai distribusi. Belum lagi jika bicara tentang alih lahan, yang dulunya sawah dan kebun menjadi perumahan. Namun tentu saja solusinya bukan serta merta membuka lahan pertanian baru dengan menggunduli hutan.

Dengan prinsip ekoregionalisasi, tiap wilayah akan memiliki strategi pangan yang berakar pada kekhasan ekologi dan pengetahuan lokalnya: Papua dengan sagu, NTT dengan jagung sorgum, Kalimantan dengan umbi-umbian, dan Jawa dengan padi. Diversifikasi pangan seharusnya sudah bukan lagi jargon, melainkan fondasi kebijakan nasional.

Sementara itu, rantai pasok pangan akan semakin pendek dan transparan, ditopang oleh teknologi digital dan sistem distribusi hijau yang menekan emisi karbon. Urban farming, pengelolaan limbah organik, dan inovasi pangan lokal akan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan.

Pada akhirnya, perkara pangan, seperti yang diungkapkan oleh Gina, adalah kerja bersama. Isu ini adalah seperti estafet di lapangan atletik. Perlu kerja sama berbagai pihak, dengan bidang kerja masing-masing, serta konsisten melakukan kerja-kerja yang memerlukan napas panjang.

(JEDA)