tirto.id - Anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2019 melonjak dan ditetapkan sebesar Rp50 triliun.
Angka ini mengalami peningkatan hampir 40 persen dibandingkan alokasi anggaran Bansos di tahun 2018 yang besarnya Rp36 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, peningkatan bansos itu terjadi lantaran target penerima manfaat program Keluarga Harapan (PKH) meningkat di 2019.
Anggaran tersebut nantinya bakal digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), khususnya sebagai jaring pengaman sosial.
"Ini Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2019, 10 juta keluarga [anggarannya] dinaikkan dua kali lipat. Ini bukan soal Pemilu tapi sejak 2012 memang belum di-adjust dengan inflasi," ujar Sri Mulyani dalam diskusi Outlook Perekonomian Indonesia 2019 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).
Menurut dia, anggaran bansos memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan pos belanja lain seperti pendidikan dan kesehatan. Lantaran itu lah, Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan alokasi anggaran di AKBN APBN.
Selain anggaran pendidikan, Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menambahkan bahwa anggaran tersebut tak berbeda jauh dengan anggaran kesehatan yang dialokasikan sebesar 5 persen dari total APBN.
"Walau kita membuat sekolah bagus, kalau anak stunting, ya sulit. Oleh karena itu kita perlu untuk mengatasi stunting. Kita melakukan anggaran sampai Rp126 triliun dan tahun lalu Rp105 triliun. Itu belum termasuk dari anggaran daerah," tutur Sri Mulyani.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
