tirto.id - Pentagon merilis 20 perusahaan yang disebut dikontrol atau berafiliasi dengan militer Cina, pada 24 Juni 2020. Juru Bicara Pentagon Jonathan Hoffman mengatakan bahwa perusahaan yang masuk dalam list salah satunya Huawei.
Dikutip dari Times, 20 perusahaan itu adalah Aviation Industry Corporation of China; China Aerospace Science and Technology Corporation; China Aerospace Science and Industry Corporation; China Electronics Technology Group Corporation.
Selanjutnya China South Industries Group Corporation; China Shipbuilding Industry Corporation; China State Shipbuilding Corporation; China North Industries Group Corporation; Huawei Technologies Co.; Hangzhou Hikvision Digital Technology Co; Inspur Group.
Lalu, Aero Engine Corporation of China; China Railway Construction Corporation; CRRC Corp.; Panda Electronics Group; Dawning Information Industry Co.; China Mobile Communications Group; China General Nuclear Power Corp.; China National Nuclear Power Corp. dan China Telecommunications Corp.
Jonathan Hoffman melanjutkan, list tersebut akan sangat berguna bagi pemerintah, perusahaan maupun insitusi-institusi penting Amerika Serikat. Hal ini kedepannya justru akan berimplikasi pada hubungan antar kedua negara adidaya.
Dilansir dari Financial Times, Peter Navarro (China Hawk) mengatakan bahwa hal ini dapat menekan investor untuk membatalkan investasinya dari perusahaan yang dikatakan dapat mengancam keamanan nasional AS.
Hal itu ia sampaikan beberapa saat setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dana pensiun pemerintah AS tidak akan di diinvestasikan ke perusahaan yang masuk dalam list ini atau yang berafiliasi dengan militer Cina.
Eric Sayer, pakar keamanan Asia dan akademisi Center for a New American Security mengatakan bahwa list 20 perusahaan tersebut dapat menambah tekanan pada respons strategi military-civil fusion (MCF), yaitu salah satu kebijakan pertahanan Cina yang menggabungkan perusahaan swasta dan militer untuk pengembangan teknologi alutsista.
Menurut Grag Levesque dalam Podcast CSIS ChinaPower, ia mengatakan bahwa kebijakan MCF dapat memungkinkan Xi Jinping dalam meraih tujuannya untuk menjadi kekuatan besar dalam bidang ekonomi dan militer.
Dilansir dari SCMP, menurut Tai Ming Cheung, professor dari UC San Diego, kebijakan MCF ialah prioritas utama Xi Jinping untuk menantang AS dan serta sekutunya dalam kemajuan teknologi alutsista. selain itu kebijakan ini ialah strategi jangka panjang Xi Jinping dalam visi besarnya untuk memimpin kekuatan global pada tahun 2030-an.
Penulis: Mochammad Ade Pamungkas
Editor: Yantina Debora
