tirto.id - Presiden Donald Trump telah menuduh bahwa 20 perusahaan top Cina, termasuk raksasa peralatan telekomunikasi Huawei Technologies (Huawei) dimiliki atau dikendalikan oleh militer Cina.
Dengan temuan ini, pemerintah AS bisa menjadikannya sebagai dasar penetapan sanksi keuangan baru terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
Sebagaimana pertama kali dilaporkan oleh Reuters, selain Huawei, dalam 20 daftar tersebut Departemen Pertahanan AS juga mencantumkan perusahaan CCTV China Hikvision, China Mobile, China Telecoms, dan produsen pesawat terbang Aviation Industry Corp of China (AVIC).
Daftar ini keluar seiring dengan tekanan AS kepada negara-negara lain, termasuk Inggris, untuk melarang Huawei karena alasan keamanan nasional.
Sebelumnya, pada tahun lalu Washington telah menempatkan Huawei dan Hikvision pada daftar hitam perdagangan karena masalah keamanan nasional, dan telah memimpin kampanye internasional untuk meyakinkan sekutu untuk mengecualikan Huawei dari jaringan 5G mereka.
Melansir BBC, penerbitan daftar tersebut dipahami untuk memberi informasi pada komite kongres, pebisnis AS, investor dan mitra potensial lain dari perusahaan Cina, terkait peran yang mungkin dimainkan oleh perusahaan yang masuk daftar, dalam mentransfer teknologi sensitif ke militer Cina.
Daftar tersebut kemungkinan juga masih dapat bertambah,karena di bawah hukum AS, Departemen Pertahanan diharuskan untuk terus melacak perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina yang aktif di AS.
Selain itu, Pentagon juga terus menghadapi tekanan dari anggota parlemen Partai Demokrat dan partai Partai Republik untuk menerbitkan dan memperbarui daftar itu beberapa bulan belakangan ini.
Desakan para senator
Dilaporkan BBC, pada bulan November tahun lalu, senator AS Tom Cotton dan Chuck Schumer menulis surat kepada Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross, yang isinya meminta hasil tinjauan terhadap kebijakan AS yang diamanatkan oleh Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor tahun 2018 dan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2019.
Senator Chuck Schumer dan Tom Cotton, telah meminta Departemen Perdagangan untuk menyelidiki apakah Cina telah mencuri teknologi AS dengan aplikasi militer.
Dalam surat itu, para senator menekankan kekhawatiran mereka tentang ancaman akibat ekspor teknologi AS yang penting ke perusahaan-perusahaan yang memiliki relasi dengan Cina.
Mereka juga mempertanyakan, mengapa Departemen Perdagangan lambat untuk menyelesaikan tinjauan kontrol ekspor yang diamanatkan oleh kedua peraturan tersebut.
Para senator juga menekankan, bahwa tinjauan harus dilakukan untuk menilai apakah Partai Komunis Cina telah mencuri teknologi AS dengan aplikasi militer, serta apakah Cina telah meminta perusahaan-perusahaan Cina untuk memanfaatkan teknologi sipil yang mutakhir untuk keperluan militer.
“Apakah tinjauan itu menentukan sektor-sektor khusus ekonomi AS yang ditargetkan Cina untuk upaya spionase dan transfer teknologi secara paksa? Apakah Anda akan memodifikasi ruang lingkup kontrol untuk penggunaan akhir militer dan pengguna akhir di Cina? Apakah Anda akan membuka hasil kajian ini ke publik ?" tulis Cotton dan Schumer.
"Kami mendesak Anda untuk melakukan tinjauan wajib ini secepat dan selengkap mungkin. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda pada masalah penting keamanan nasional ini." Desaknya.
Gedung Putih sendiri telah mengambil beberapa langkah terhadap Huawei dan perusahaan Cina lainnya, termasuk melarang perusahaan AS untuk menjual teknologi tertentu tanpa izin.
Pemerintah AS juga mengatakan, perang dagangnya dengan Cina, yang menghasilkan tarif miliaran dolar, merupakan respons terhadap pencurian rahasia dagang AS. Tetapi, beberapa pihak di Washington mendesak tindakan yang lebih agresif.
Sementara di pihak Huawei, mereka secara tegas telah membantah klaim AS terhadapnya dan dengan mengatakan "tuduhan itu tidak berdasar".
Penulis: Ahmad Efendi
Editor: Yandri Daniel Damaledo
