Cina Juara Dunia Energi Hijau, tapi Masalah Belum Selesai

tirto.id - Olimpiade Beijing 2008 merupakan momentum historis bagi Cina. Itu kali pertama mereka menjadi tuan rumah ajang sebesar Olimpiade. Yang lebih penting lagi, itu membuat mereka bisa benar-benar mendeklarasikan diri sebagai negara yang layak diperhitungkan, tak cuma di olahraga, tetapi juga secara umum.

Meski demikian, perjalanan Cina tidaklah mulus. Salah satu masalah terbesar yang mereka hadapi adalah tingginya level polusi udara. Meski pemerintah setempat memberlakukan beberapa kebijakan, seperti penutupan pabrik di sekitar kota dan pembatasan kendaraan bermotor, hasilnya tak terlalu signifikan.

Di Cina, polusi udara sudah jadi masalah krusial, bahkan sebelum Olimpiade digelar. Pada 2007, Bank Dunia memperkirakan, 350-400 ribu penduduk Cina meninggal dunia tiap tahun akibat buruknya kualitas udara. Hal ini pun, sampai sekarang, belum benar-benar bisa teratasi dengan baik.

Akar persoalan polusi udara Cina mudah ditelusuri. Industrialisasi pesat Cina selama puluhan tahun bertumpu pada sumber energi batu bara. Itu memang murah dan dapat diandalkan. Namun, pencemaran yang dihasilkan lewat emisi sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel halus, membuatnya jadi sumber polusi mematikan.

Selain polusi udara, penggunaan batu bara secara masif membuat Cina, sejak 2006, jadi negara penghasil gas rumah kaca terbesar di muka bumi. Berdasarkan data Worldometers (2022), emisi karbon Cina mencapai 12,67 miliar ton, jauh di atas Amerika Serikat (sekitar 4 miliar ton) yang ada di urutan kedua. Itu juga membuat Cina bertanggung jawab atas kurang lebih sepertiga emisi karbon global.

Sebenarnya, masa-masa terburuk Cina sudahlah lewat. Menurut Badan Energi Internasional, negara pimpinan Xi Jinping itu sudah melewati titik puncak penggunaan batu bara sejak 2013 silam. Dan, memang, khususnya sejak saat itu, pemerintah tampak serius berbenah.

Rangkaian Upaya Serius

Titik awalnya adalah peluncuran Air Pollution Prevention and Control Action Plan pada 2013, yang secara khusus menargetkan penurunan konsentrasi PM2.5 di kawasan metropolitan, seperti Beijing–Tianjin–Hebei, Delta Sungai Yangtze, dan Delta Sungai Mutiara. Kebijakan tersebut mendorong pembatasan konsumsi batu bara di wilayah perkotaan, penutupan pembangkit dan pabrik kecil inefisien, serta peralihan industri berat keluar dari pusat kota.

Langkah-langkah itu kemudian berkembang menjadi agenda yang jauh lebih ambisius. Sejak pertengahan 2010-an, Cina secara konsisten mengarahkan kebijakan industrinya ke sektor energi bersih dan elektrifikasi ekonomi secara menyeluruh. Transformasi ini pun terejawantahkan dalam skala pembangunan fisik dan aliran modal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa tahun terakhir, Cina menjadi motor utama pertumbuhan energi terbarukan global. Data Global Energy Monitor menunjukkan, hingga pertengahan 2024, Cina memiliki sekitar 180 GW tenaga surya skala utilitas dan 159 GW tenaga angin yang sudah masuk tahap konstruksi. Dengan total 339 GW, mereka punya kapasitas hampir dua kali lipat dibanding yang sedang dibangun di negara-negara lain.

Lonjakan itu pun bukan fenomena "hangat-hangat tahi ayam". Antara Maret 2023 dan Maret 2024, Cina menambah pembangkit listrik tenaga surya dalam jumlah lebih besar, dibandingkan total tambahan global selama tiga tahun sebelumnya. Bahkan pada 2023 saja, penambahan pembangkit surya di Cina melampaui total pemasangan seluruh dunia pada tahun sama

Secara kumulatif, hingga kuartal pertama 2024, kapasitas pembangkit listrik tenaga angin dan surya skala utilitas di Cina telah mencapai sekitar 758 GW. Jika digabungkan dengan pembangkit surya skala kecil yang tersebar, seperti panel surya di rumah dan kantor, total kapasitas terpasang angin dan surya nasional mereka sudah lebih dari 1.100 GW. Dengan begitu, pembangkit angin dan surya kini menyumbang sekitar 37 persen dari total kapasitas pembangkitan listrik nasional.

Skala pembangunan itu turut tecermin dalam angka investasinya. Menurut laporan China Energy Transition Review 2025 terbitan Ember, pada 2024, Cina menanamkan dana sekitar 625 miliar dolar AS di sektor energi bersih, meliputi pengembangan pembangkit energi terbarukan, penguatan jaringan listrik, penyimpanan energi, kendaraan listrik, serta elektrifikasi industri. Nilai tersebut setara 31 persen total investasi energi bersih global, serta jauh lebih tinggi dibanding Uni Eropa dan AS.

Selain itu, pada 2024, aktivitas investasi dan produksi di sektor energi bersih menyumbang 13,6 triliun yuan, atau sekitar 1,9 triliun dolar AS, untuk perekonomian Cina. Kontribusi tersebut setara dengan kurang lebih 10 persen produk domestik bruto nasional dan sekitar seperempat dari total pertumbuhan ekonomi tahunan.

Tak sampai di situ, keunggulan Cina juga tampak dari penguasaan rantai pasok global. Yale E360 mencatat, saat ini Cina menguasai lebih dari 80 persen kapasitas manufaktur panel surya dunia, sekaligus mendominasi hampir seluruh mata rantai industri energi terbarukan, dari pemrosesan mineral kritis hingga produksi modul, inverter, dan baterai.

Al Jazeera juga melaporkan, sekitar 60 persen turbin angin global serta sebagian besar baterai kendaraan listrik diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Cina. Lebih dari itu, perusahaan Cina kini mengajukan sekitar 75 persen dari seluruh paten teknologi energi bersih global. Padahal, pada 2020 lalu, persentasenya baru 5 persen!

Dominasi di sektor manufaktur membawa dampak sistemik ke seluruh dunia. Menurut Al Jazeera dan Ember, sejak 2010, harga modul panel surya turun lebih dari 90 persen, sementara biaya baterai merosot hingga di bawah 70 dolar AS per kilowatt-jam.

Dengan begitu, listrik bertenaga surya dan sistem penyimpanan energi menjadi lebih murah. Mereka juga bisa melakukan energy leapfrogging, alias langsung beralih ke teknologi energi bersih tanpa melalui fase ketergantungan panjang terhadap energi fosil.

Di dalam negeri, dampak transisi itu terwujud dalam struktur bauran energi dan pola konsumsi listrik. Pada 2024, pertumbuhan pembangkitan listrik bersih, terutama dari tenaga angin dan surya, menyumbang sekitar 84 persen dari kenaikan permintaan listrik nasional.

Kini, setidaknya tujuh provinsi di Cina memperoleh lebih dari seperempat pasokan listriknya dari tenaga angin dan matahari. Sementara itu, 14 provinsi telah melampaui rata-rata negara-negara OECD dalam porsi pembangkitan listrik berenergi bersih.

Bukan Berarti Sudah Sempurna

Di balik segala pencapaian Cina terkait energi hijau, ada kontradiksi besar. Sampai sekarang, status Cina sebagai emiter karbon terbesar belum juga tergoyahkan. Angkanya masih ada di kisaran 12-13 miliar ton per tahun; belum berubah sejak 2022.

Fakta itu menunjukkan, pertumbuhan energi hijau di Cina baru sampai di taraf menekan laju pertumbuhan emisi ketimbang menurunkannya secara nyata. Saat ini, meskipun pembangkitan listrik dari angin dan matahari tumbuh sangat cepat, batu bara masih menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional, terutama penopang stabilitas pasokan dan cadangan ketika produksi energi terbarukan berfluktuasi.

Menurut laporan The Guardian, dalam dua tahun terakhir pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara justru kembali meningkat akibat munculnya kekhawatiran terhadap keamanan energi.

Toh, "hijaunya" energi-energi alternatif Cina juga layak dipertanyakan. Dari data terlihat bahwa keunggulan utama mereka terletak pada pembangkit listrik tenaga angin dan surya serta elektrifikasi. Di atas kertas, ini revolusioner. Namun, pada praktiknya, yang hijau belum tentu bersih dan etis.

Pertama, masalah pengelolaan akhir panel surya. Studi dari Sustainability Science memperkirakan, sebagian besar panel fotovoltaik belum didaur ulang saat mencapai akhir masa pakai, dan tingkat daur ulang global yang dilaporkan saat ini masih sangat rendah (hanya sekitar 10 persen). Akibatnya, sebagian besar panel berisiko berakhir di landfill atau dibakar, jika praktik pengelolaan belum membaik.

Kedua, berkaitan dengan baterai lithium-ion, yang menjadi komponen utama kendaraan listrik dan penyimpanan energi. Baterai tersebut tidak hanya sulit didaur ulang, tetapi juga bergantung pada pasokan mineral tertentu.

Ketergantungan tersebut mengantarkan kita pada persoalan ketiga, yakni risiko etika dan sosial dalam rantai pasok mineral. Sejumlah laporan resmi dan investigasi jurnalistik telah menyoroti kondisi penambangan mineral kritis di beberapa negara, terutama kobalt di Republik Demokratik Kongo, yang menyuplai sebagian besar kebutuhan dunia. Persoalannya beragam dan krusial, dari kondisi kerja berbahaya, pelanggaran hak asasi manusia, hingga dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar tambang.

Indonesia pun ikut kena dampaknya. Ekspansi tambang nikel yang pesat, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri baterai global, menimbulkan kekhawatiran terkait kerusakan lingkungan, pencemaran air dan tanah, serta dampak sosial bagi komunitas lokal di sekitar wilayah tambang. Transisi menuju energi hijau dan kendaraan listrik secara tidak langsung memindahkan sebagian beban lingkungan ke negara-negara penghasil bahan mentahnya.

Tak lupa, penggunaan energi terbarukan skala besar juga meninggalkan jenis limbah lain. Bilah turbin angin, misalnya, dibuat dari material komposit yang kuat, tetapi sulit dan mahal untuk didaur ulang. Hingga kini, metode daur ulang bilah turbin masih terbatas dan belum diterapkan secara luas. Sebagian solusi yang ada baru sebatas uji coba atau pemanfaatan ulang dalam skala kecil, misalnya sebagai bahan campuran konstruksi. Akibatnya, sebagian besar cuma dibuang di landfill dan jadi limbah baru.